PAMEKASAN, RadarMadura.id – Bupati Pamekasan Kholilurrahman dan wakilnya Sukriyanto kembali menuai sorotan tajam.
Mereka berserta istrinya mendapat fasilitas kendaraan mewah yang dibiayai melalui APBD.
Dana yang digelontorkan mencapai Rp 5.504.950.000.
Dana jumbo tersebut untuk penyediaan enam kendaraan dinas. Kholilurrahman mendapat fasilitas Toyota Vellfire dan Innova Zenix.
Sedangkan Sukriyanto mendapat Hyundai Palisade dan Toyota Innova Zenix.
Sementara istri pasangan Kharisma yang saat ini menjadi ketua dan wakil ketua TP PKK masing-masing mendapat Innova Reborn.
Tak berhenti di situ, pos belanja untuk akomodasi dan perabot rumah dinas juga mencuri perhatian.
Biaya penginapan bupati, Wabup, dan ketua DPRD Pamekasan mencapai Rp 1.032.950.000.
Sementara, pengadaan anggaran untuk kasur rumah dinas bupati dan Wabup sebesar Rp 104.800.000.
Selain itu juga terdapat belanja empat sofa senilai Rp 116.096.676, dua unit meja makan marmer Rp 26.809.608, satu meja kantor Rp 1.882.782, serta tiga set kursi meja berbahan jati senilai Rp 45 juta.
Ketua Dear Jatim A. Faisol mengatakan, kucuran anggaran yang dialokasikan pemerintah mengindikasikan ketidakmampuan pemkab dalam memanfaatkan APBD secara tepat.
Di tengah kondisi anggaran yang sedang defisit, seharusnya efisiensi dan manajemen pengelolaan fiskal yang baik harus menjadi priroitas utama.
Yaitu, dengan dialokasikan untuk program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
APBD Pamekasan saat ini kondisinya lagi surut-surutnya karena efisiensi dan defisit anggaran, pemerintah harus mampu me-manage dengan baik dan tepat mengambil keputusan dalam pemanfaatan anggaran.
Dia menegaskan, kepentingan umum harus diprioritaskan. Seperti, peningkatan infrastruktur jalan di pelosok desa.
Pihaknya heran saat mendapati sederet pengadaan dengan nominal fantastis itu.
Padahal, kondisi Pamekasan masih menghadapi masalah serius, seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur rusak di banyak titik.
Kalau hanya sebatas kasur, meja makan, kursi, dan fasilitas kantor lainnya itu kan hanya untuk memuaskan mereka para pejabat.
Kenapa harus diganti dan dianggarkan ulang sampai ratusan juta? kritik Faisol.
Faisol mempertanyakan urgensi pemerintah untuk menganggarkan kembali barang-barang yang sudah ada.
Faisol menegaskan bahwa keputusan itu tidak adil terhadap masyarakat.
Dia menambahkan, sejak pergantian kepemimpinan, arah pemanfaatan APBD semakin jauh dari prinsip keadilan.
Pengadaan mobil dinas baru hingga fasilitas rumah dinas dengan anggaran miliaran rupiah disebutnya tidak konstruktif.
Belanja-belanja itu justru semakin memperlebar jarak antara kebutuhan pejabat dan kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat Pamekasan di lapangan, tegasnya. (afg/jup)
Editor : Amin Basiri