PAMEKASAN, RadarMadura.id – Deretan belanja perabot mewah kembali menghiasi daftar pengadaan di Pemkab Pamekasan. Bagian umum menyiapkan perlengkapan untuk dapur pendopo. Perinciannya, dua unit meja makan senilai Rp 26.809.608, satu meja kantor seharga Rp 1.882.782, dan tiga unit kursi meja set senilai Rp 45 juta.
Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Pamekasan Moh. Mohtar Rosid menilai langkah ini mencederai rasa keadilan publik. Menurutnya, belanja semacam itu tidak mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan kebutuhan pokok.
Menurut dia, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan publik justru dipoles untuk mempercantik rumah dinas pejabat.
”Semestinya dana publik bisa dipergunakan untuk hal-hal prioritas, bukan memanjakan fasilitas pejabat,” tutur aktivis yang karib disapa Jibril itu.
Dia mengingatkan, belanja semacam ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, Pemkab Pamekasan sempat disorot lantaran menyiapkan anggaran pembelian sofa ukir jati senilai Rp 116 juta. Meski akhirnya dibatalkan, kasus itu masih membekas di mata publik dan menjadi bukti lemahnya sensitivitas pemerintah daerah.
Jibril menilai pola penganggaran tersebut memperlihatkan bahwa pemkab tidak belajar dari pengalaman. Kritik publik seolah hanya dianggap angin lalu, sementara belanja-belanja untuk fasilitas pejabat terus bergulir. Hal ini bertentangan dengan asas efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat.
Ditambahkan, prioritas penggunaan anggaran semestinya difokuskan pada kebutuhan dasar. Infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga kualitas pendidikan masih banyak yang memerlukan perhatian serius. Namun yang terjadi, pemerintah justru mengalokasikan dana besar untuk kursi jati dan meja marmer.
”Jika kebijakan ini terus berlanjut, kepercayaan publik akan makin tergerus. Bagaimana rakyat mau percaya kalau pemerintah lebih sibuk menghias rumah dinas ketimbang memperbaiki pelayanan. Kita harus ingat bahwa masyarakat menunggu solusi atas persoalan ekonomi dan pelayanan dasar,” kritik Jibril. (afg/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti