PAMEKASAN, RadarMadura.id – Aksi protes di depan Kantor Bupati Pamekasan memanas Kamis (18/9). Massa menyalakan api dan membakar sofa bekas sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pengadaan kursi hingga kasur.
Pedemo mengecam arogansi eksekutif dan legislatif dalam mengelola anggaran daerah yang dinilai lebih berpihak pada kenyamanan pejabat daripada kepentingan rakyat. Fasilitas yang didapat pemimpin daerah itu dianggap menyakiti hati rakyat.
Orator Aksi Abdussalam Marhaen lantang menyebut Pemkab Pamekasan sudah kehilangan akal sehat. Dia menyoroti fakta bahwa masyarakat masih dimintai iuran untuk memperbaiki jalan, sementara pejabat justru bebas menggunakan uang rakyat untuk fasilitas mewah.
”Rakyat kecil di bawah rela sumbangan untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan. Sementara pejabat hanya memberikan retorika tentang semangat gotong royong,” teriak Marhaen.
Dia membeberkan pengadaan kasur seharga ratusan juta, sofa ratusan juta, hingga biaya penginapan miliaran rupiah justru dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ”Ini bukan sekadar kehilangan akal sehat, tapi sudah gila,” timpalnya.
Menurut Marhaen, DPRD Pamekasan gagal menjadi pengawas karena justru sejalan dengan kebijakan bupati. Semestinya, badan legislatif menjadi kontrol pengawas, namun justru terkesan satu pemahaman dengan kebijakan eksekutif.
Dia menyebut eksekutif dan legislatif arogan dalam menjalankan anggaran. ”Mereka seenaknya mengatur uang rakyat tanpa peduli penderitaan masyarakat. Rakyat hanya diracuni kata-kata bijak soal gotong royong, padahal pejabat pesta dengan uang rakyat,” tegasnya.
Setelah massa menunggu beberapa jam, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman akhirnya menemui peserta aksi sekitar pukul 13.00. Sekkab Pamekasan Masrukin dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga ikut mendampingi.
Dalam pertemuan itu, Kiai Kholil menegaskan bahwa kebijakan anggaran yang diambil pemerintah daerah sesuai dengan prosedur. Menurutnya, pengadaan sofa senilai ratusan juta sudah dibatalkan dua hari sebelumnya ke bagian umum.
”Terkait kasur, itu sudah diatur sebelum ada instruksi presiden (efisiensi anggaran, Red). Jadi memang sudah ada sebelum saya masuk ke pendopo. Satu yang bisa kita stop adalah pembelian sofa, karena kita tidak ingin ada pemborosan anggaran,” ujarnya.
Dia menegaskan, Pemkab Pamekasan tetap memiliki banyak program yang harus berjalan seimbang. Terkait dengan anggaran, mantan anggota DPR RI itu menyebut telah sesuai dengan prosedur. Sebab, kesalahan kecil bisa ditegur pemerintah pusat.
Massa aksi yang tak puas dengan jawaban bupati sempat memanas. Mereka membakar sofasebagai simbol kekecewaan. Pedemo juga sempat memaksa akan masuk dalam sidang paripurna yang digelar oleh DPRD Pamekasan. (afg/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti