PAMEKASAN, RadarMadura.id – Isu tak sedap mencuat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Pamekasan. Sebab, ditengarai memanipulasi laporan pertanggungjawaban (LPj) dan survei fiktif dalam program pipanisasi.
Pada 2024, program pipanisasi yang melekat di DKPP Sumenep melibatkan kelompok tani (poktan). Namun, dokumen pertanggungjawaban yang disetor diduga tidak sesuai kondisi di lapangan. Bahkan, disebut-sebut dimanipulasi demi pencairan anggaran.
Setahun berikutnya, masalah dugaan perilaku culas terdeteksi. Survei awal program pipanisasi 2025 diduga tidak pernah dilakukan. Kondisi itu menuai sorotan publik. Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (Lira) melakukan aksi demonstrasi di depan kantror DKPP Pamekasan Senin (15/9).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lira Pamekasan Slamet Riyadi memaparkan, ada dua kasus krusial di DKPP. Jika LPj dipalsukan dan survei proyek tersebut fiktif, maka program pipanisasi tidak lebih dari sekadar akal-akalan.
Massa aksi juga menyoroti beberapa masalah di internal DKPP Pamekasan. Antara lain, dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi dengan menggunakan dua ribu KTP palsu. Kemudian, masalah dugaan penipuan proyek oleh mantan Plt kepala dinas, serta tunggakan pupuk bersubsidi di Desa Tagangser Daya yang belum selesai sejak 2023.
”Program jalan usaha tani (JUT) 2022 juga jadi temuan kami di lapangan. Proyek itu diduga fiktif, hanya tertulis di dokumen tanpa hasil nyata. Kami menilai rentetan dugaan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan sektor pertanian. Bupati harus bisa mengevaluasi,” tegas Slamet.
Massa aksi ditemui Kabid Produksi Pertanian DKPP Pamekasan Andi Ali Syahbana. Pihaknya akan menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan Lira sebagai bentuk masukan bagi instansi.
Dia berjanji Pamekasan akan mengkroscek kebenaran seluruh dugaan yang dilayangkan. ”Kami sudah berusaha untuk mengklarifikasi kepada mantan Plt Kepala DKPP Pamekasan Nolo Garjito. Tetapi, yang bersangkutan belum bisa dimintai keterangan,” tukasnya. (afg/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti