Nasional Madura Food & Travel Sastra & Budaya Sportainment Hiburan Features Cek Fakta Catatan Pendidikan Hukum Kriminal Ekonomi Bisnis Internasional Lifestyle Oto & Tekno Religi Ibu & Anak Kesehatan Radar Madura TV

Temukan Ratusan Penerima PBID Fiktif, Dinkes Pamekasan Bakal Ajukan Penghapusan Peserta

Hera Marylia Damayanti • Selasa, 24 Juni 2025 | 15:55 WIB
KESEHATAN: Pengunjung saat mengantre di RSUD Waru Senin (23/6). (AYU LATIFAH/JPRM)
KESEHATAN: Pengunjung saat mengantre di RSUD Waru Senin (23/6). (AYU LATIFAH/JPRM)

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan melakukan pemutakhiran data kepesertaan penerima bantuan iuran daerah (PBID).

Hasilnya, ditemukan data peserta yang diduga fiktif. Dinkes berencana akan mengajukan penghapusan peserta yang tidak memenuhi syarat.

Kepala Dinkes Pamekasan Saifuddin menyampaikan, beban pembayaran PBID yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tahun ini bakal berkurang.

Pasalnya, ada pergeseran data dari PBID ke PBJK sebanyak 16.104 peserta. Selain itu, peserta yang akan dinonaktifkan sebanyak 4.633 orang karena dianggap tidak layak mendapatkan premi.

”Kami sudah melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan terkait jumlah kepesertaan PBID,” katanya.  

Verifikasi dan validasi dilakukan bersama kepala desa dan camat. Hasilnya, terdapat 4.633 orang dari 180.782 peserta PBID yang akan diajukan untuk dihapus karena sejumlah faktor.

Di antaranya, ada yang meninggal, pindah ke luar kabupaten, pekerja migran, dan beralamat di luar kabupaten. Selain itu, ada data yang diduga fiktif karena penerima tidak ditemukan (perinciannya lihat grafis).

Grafis RISKY/JPRM
Grafis RISKY/JPRM

”Ada yang memang tidak ditemukan orangnya,” terangnya.

Saifuddin mengungkapkan, data tersebut dirangkum terhitung hingga Juni (20/6). Pengajuan penonaktifannya akan dilakukan Juli.

”Pengurangan ini diharapkan bisa menambah jaminan pembayaran,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili menyampaikan, penghapusan kepesertaan semestinya dilakukan dari dulu. Sehingga, beban pembayaran yang ditanggung daerah tidak membengkak.

”Kami terus suarakan upaya pengurangan data ini agar tidak membebani daerah. Kami akan kawal ini,” tegasnya. (ay/bil)

Editor : Hera Marylia Damayanti
#Penghapusan #pbid #penerima bantuan #dinonaktifkan #premi #dinkes pamekasan