PAMEKASAN, RadarMadura.id – Bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang melekat di Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan hingga kemarin belum memasuki tahap verifikasi validasi (verval).
Sebab, dinsos belum mengantongi nama calon penerima bantuan (CPB) yang diusulkan perusahaan atau pemerintah desa (pemdes).
Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat mengatakan, saat ini institusinya masih menghimpun data perusahaan rokok legal.
”Sebab, dalam waktu dekat akan diadakan sosialisasi pengusulan data CPB BLT dari sektor buruh rokok,” katanya.
Menurut dia, jumlah kuota keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkan bantuan tahun ini sekitar 22.950 penerima. Terdiri dari buruh tani dan buruh rokok.
”Sedangkan jumlah total anggarannya Rp 13,7 miliar,” ucapnya.
Dijelaskan, setiap usulan CPB akan diverval ulang. Proses verval langsung dilakukan kepada CPB bukan melalui perusahaan.
”Setelah kami kantongi calon penerima, maka akan dilakukan verval,” paparnya.
Surahma, salah satu buruh tani Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, menyatakan, selama menjadi buruh tani tembakau tidak pernah mendapatkan bantuan. Padahal dirinya sering didata oleh petugas.
”Saya tidak pernah punya sendiri (tanah), hidup saya bergantung pada pekerjaan ini,” pungkasnya. (ay/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti