PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, memiliki keindahan alam yang cukup menakjubkan. Salah satunya Puncak Maha Waru yang terletak di Desa Waru Timur, Kecamatan Waru.
Bukit itu sering dijadikan tempat olahraga panjat tebing oleh para pencinta alam. Di tempat itu, pengunjung dapat menyaksikan terbit dan terbenamnya matahari dari ketinggian. Tetapi, pesona keindahan alam itu terancam tidak lagi bisa dinikmati masyarakat umum.
Beberapa orang yang mengaku tokoh setempat menutup jalur pendakian sejak Kamis (29/5) malam. Mereka beralasan, spot alam tersebut berpotensi dijadikan sebagai tempat maksiat. Mereka khawatir hal tersebut berdampak terhadap gaya hidup para pemuda sekitar.
Mereka juga mengeklaim warga sekitar juga resah dengan adanya pendaki. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat setempat sepakat untuk menutup Puncak Maha Waru. Aksi tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Syaiful, seorang tokoh pemuda Desa Waru Timur menyesalkan penutupan yang dilakukan warga. Dia berpendapat, hamparan alam yang indah itu sebenarnya bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat, utamanya di aspek perekonomian.
”Misalnya, dengan menyediakan lahan parkir (bagi pengunjung), atau sekadar menjual camilan kepada pendaki. Kalau ditutup seperti itu kan merugikan masyarakat. Seharusnya bisa ambil aspek positifnya dari wisata alam tersebut,” ungkapnya.
Masyarakat juga bisa membentuk satu tim untuk mengawasi pendaki. Salah satunya, dengan menyediakan tour guide atau pemandu wisata. Sehingga, bisa meminimalisasi kekhawatiran warga, yakni terjadinya perbuatan maksiat.
”Kita jadikan ini sebagai bagian dari kemaslahatan masyarakat. Sebenarnya, sudah bagus Puncak Maha Waru dikenal oleh masyarakat. Mari potensi itu kita manfaatkan. Tentu, dengan tak keluar dari syariat Islam,” ajaknya.
Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Pamekasan Eka Riyono menilai penutupan tersebut sebagai hal yang wajar. Kasus seperti itu tidak hanya terjadi di Kecamatan Waru, melainkan juga di Kecamatan Palengaan.
”Analisis saya mungkin karena pendaki berpasang-pasangan dan menginap di lokasi. Mungkin ada yang menyalahgunakan pendakian tersebut. Sehingga, tokoh masyarakat sekitar terpaksa untuk menutupnya,” terang Eka.
Sebagai solusi, Eka menawarkan adanya mediasi antara perwakilan pendaki, tokoh masyarakat, hingga aparat desa. Para pencinta alam juga harus memiiki izin untuk mendaki dan menaati aturan yang berlaku di masyarakat.
”Saya rasa kalau kita mendaki secara resmi, tidak mungkin akan ditolak oleh tokoh masyarakat. Misalnya, kami FPTI Pamekasan mau mengadakan latihan panjat tebing, itu harus izin dulu ke aparat desa,” tandasnya. (afg/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti