PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengusulkan 6.000 rumah untuk mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Usulan tersebut sudah disampaikan melalui aplikasi elektronik rumah tidak layak huni (e-RTLH).
”Itu data terakhir yang kami update. Jadi, pemerintah daerah rutin mengisi setiap tahun,” kata Staf Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan Dwi Budayana Eka Dewantara.
Namun, Dwi mengaku hingga saat ini kuota BSPS untuk Kota Gerbang Salam masih belum ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Informasi terakhir yang diterimanya, saat ini dalam proses pembuatan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
”Di aplikasi itu kami mengisi jumlah rumah yang tidak layak huni berikut dengan by name by address-nya. Jika dianggap memenuhi syarat, nanti pemilik rumah mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 juta. Perinciannya, Rp 17,5 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang,” tuturnya.
Menurut dia, beberapa tahun sebelumnya, kuota BSPS di Kota Gerbang Salam tidak begitu banyak. Berbeda jauh dengan tiga kabupaten lain di Pulau Madura.
Perinciannya, pada 2024 sebanyak 200 unit rumah, pada 2023 sebanyak 102 unit rumah, pada 2022 sebanyak 50 unit rumah, dan pada 2021 sebanyak 30 unit rumah.
”Kami tidak tahu penyebab kecilnya kuota BSPS di Pamekasan. Koordinasi kami dengan pusat sejauh ini lancar-lancar saja dan cukup intens. Mungkin pemerintah pusat punya acuan lain selain data yang masuk e-RTLH,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi meminta dinas terkait proaktif dan intens berkoordinasi dengan kementerian.
”Selain itu, menjalin komunikasi dengan legislatif dari Dapil Jawa Timur (Jatim) XI,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Fatmasari Margaretta