PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sembilan desa di wilayah Kecamatan Kota Pamekasan kecipratan dana desa (DD) dari pemerintah pusat.
Nilai anggaran transfer tersebut cukup fantastis, yaitu tembus Rp 8,4 miliar.
Jumlah uang yang diterima setiap desa tidak sama. Terdapat dua desa yang mendapatkan DD senilai Rp 1 miliar lebih.
Perinciannya, Desa Laden Rp 1,26 miliar dan Desa Panempan Rp 1,01 miliar (lihat grafis).
Camat Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso mengeklaim, pihaknya melakukan pengawasan pemanfaatan DD tiap desa mulai dari proses perencanaan.
Sehingga, penggunaan dana transfer tersebut tepat sasaran sesuai aturan.
”Misalnya, harus mendukung program prioritas nasional, prioritas kabupaten sesuai visi dan misi bupati, dan hal-hal yang berkaitan dengan program prioritas desa. Di luar itu, hal-hal yang bersifat rutin,” kata Rahmad.
Dia juga memastikan pihaknya melakukan pendampingan sejak pelaksanaan musyarawah desa (musdes) hingga realisasi program di lapangan.
Temasuk pemeriksaan sebelum desa mengajukan pencairan per tahap.
”Kami pastikan proyek itu tidak fiktif. Kedua, memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang dilakukan,” tuturnya.
Menurutnya, pemanfaatan DD telah diatur oleh pemerintah.
Perinciannya, paling tinggi 15 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT), minimal 20 persen untuk penyertaan modal ke badan usaha milik desa (BUMDes), dan maksimal 3 persen untuk operasional.
Selebihnya, khusus pengembangan potensi dan program prioritas desa lainnya.
”Harapan kami, desa-desa di kota mampu membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Kami sering menekankan agar bekerja maksimal sesuai fungsinya. Penghargaan urusan kesekian,” tegasnya.
Kepala Desa (Kades) Laden Alimuddin belum bisa menjelaskan terkait pengalokasian DD 2025 yang dikelolanya.
Desa yang dipimpinnya tahun ini mendapatkan alokasi dana transfer Rp 1 miliar lebih.
”Saya belum bisa memberi keterangan, ini lagi mau operasi. Mungkin lain waktu,” tuturnya.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Lutfi berkomitmen melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai legislatif.
Salah satunya terkait penyertaan modal 20 persen pada BUMDes sebagaimana instruksi pemerintah pusat.
”Terkait penataan, ke depan harus ada pendampingan dari pemerintah daerah. Supaya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga, dana insentif tersebut benar-benar berdampak terhadap kemandirian desa,” katanya. (lil/luq)
Editor : Fatmasari Margaretta