PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sedikitnya tujuh desa di Kabupaten Pamekasan butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Mereka mengajukan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) (lihat grafis).
Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Fendi Hermawan mengatakan, tahun lalu terdapat tujuh desa yang menerima BKK dari Pemprov Jatim.
Tahun ini jumlah desa yang mengajukan bantuan tersebut sama, yakni tujuh.
”Pengajuan langsung dari desa. Setelah pendaftaran online-nya dinyatakan lengkap dan disetujui, baru minta pengantar ke DPMD,” katanya.
Dia menyampaikan, pihaknya melakukan pemetaan desa yang berpotensi mendapat BKK sebelum diajukan ke Pemprov Jatim.
Syarat desa bisa mengajukan BKK, BUMDes-nya harus berbadan hukum.
Selain itu, klasifikasi BUMDes harus berkembang atau maju.
Kuota penerima BKK bergantung hasil verifikasi Pemprov Jatim. Jika pengajuan diterima, desa akan mendapat bantuan Rp 100 juta.
”Tapi, kalau status BUMDes masih pemula, belum bisa diajukan,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Wawan itu mengungkapkan, DPMD sudah memberikan rekomendasi agar tujuh desa tersebut mendapat BKK.
Menurutnya, desa-desa itu komitmen memanfaatkan BKK untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes.
”Penetapannya nanti di awal tahun. Desa yang mengajukan belum tentu dapat semua. Ketentuan dan keputusannya bergantung pemprov,” ungkapnya.
Kepala Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, H. Bahar membenarkan bahwa desa yang dipimpinnya mengajukan BKK 2025.
Pihaknya mengelola BUMDes dengan usaha ternak lele, TPS 3R, dan lapangan karapan sapi.
”Kami berharap pengajuan itu diterima untuk mengembangkan BUMDes,” tuturnya.
Pj Kepala Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Khusaimi mengajukan BKK agar usaha yang dikelola BUMDes terus berkembang.
”Kalau jenis usahanya beragam. Ada produksi genting, usaha bordir, dan pembuatan songkok nasional,” tukasnya. (lil/bil)
Editor : Fatmasari Margaretta