PAMEKASAN, RadarMadura.id – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan kembali belanja aplikasi tahun ini.
Aplikasi tersebut diperuntukkan dalam mempermudah pengurusan administrasi pegawai di lingkungan Pemkab Pamekasan. Anggaran yang dialokasikan mencapai ratusan juta rupiah.
Kabid Kabid Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Pamekasan Mustain Ramli mengatakan, institusinya di tahun lalu memang sudah selesai belanja aplikasi Epakon. Aplikasi tersebut digunakan untuk absensi digital pegawai Pemkab Pamekasan.
Baca Juga: DKPP Pamekasan Beli 50 Hand Tractor Puluhan Miliar, Begini Syarat Supaya Dapat Bantuannya
”Sedangkan di tahun ini kami belanja aplikasi Siganteng yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan,” terangnya.
Menurutnya, aplikasi Siganteng fungsinya beda dengan aplikasi Epakon. Sebab, aplikasi Siganteng untuk mempermudah pengajuan administrasi pegawai, seperti pengajuan kenaikan pangkat, cuti, dan sebagainya.
”Sehingga, aparatur sipil negara (ASN) tidak perlu mengajukan berkas secara manual untuk keperluannya pada kantor kami. Tinggal mengajukannya di aplikasi Siganteng itu nanti,” ujarnya.
Mustain memaparkan, di tengah zaman yang serbadigital, pemkab melalui institusinya mesti terus berinovasi. Sehingga, tidak ketinggalan dengan inovasi baru yang terus berkembang pesat.
”Nanti akan semakin mudah pegawai dalam mengurus cuti dan sebagainya. Karena aplikasi tersebut sudah terkoneksi dengan sistem aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN),” terangnya.
Aplikasi tersebut sudah selesai dibelanjakan oleh institusinya. Namun, penggunaannya belum direalisasikan lantaran belum di-launching.
Sebab, masih dilakukan percobaan dan input database semua pegawai. ”Dalam waktu dekat nanti akan di-launcing aplikasi itu,” ujarnya.
Pihaknya berharap, nanti dapat mempermudah pengurusan administrasi yang berkenaan dengan pegawai Pemkab Pamekasan.
Baik pengajuan cuti, kenaikan pangkat, dan sebagainya. Sehingga, kinerja pegawai Pemkab Pamekasan jauh lebih maksimal.
Baca Juga: Mix and Match Bomber dan Celana Jeans Bikin Maskulin, Warna Netral Jadi Pilihan Kawula Muda
”Proses pemanfaatannya tentu masih memerlukan rekomendasi organisasi perangkat daerah (OPD). Jika berkasnya lengkap saat diverifikasi oleh kami, baru kami proses,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam berpendapat, pengadaan aplikasi tersebut sudah tepat.
Namun, mesti dimaksimalkan dengan baik agar dapat melahirkan perubahan yang signifikan untuk kemajuan Pamekasan.
Pihaknya meminta agar aplikasi tersebut tidak hanya berfokus pada ASN. Namun, juga dikembangkan agar berdampak pada masyarakat.
”Anggaran yang diberikan kan juga dari rakyat. Jika hanya terfokus pada ASN, berarti kurang memenuhi unsur keadilan,” katanya. (bai/luq)
Editor : Fatmasari Margaretta