PAMEKASAN, RadarMadura.id – Target pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan stagnan.
Yaitu, hanya Rp 160 juta. Target itu sama persis dengan tahun anggaran 2023.
Plt Kepala DKPP Pamekasan Nolo Garjito mengatakan, terdapat sumber retribusi yang dikelola lembaganya.
Yakni, retribusi sewa lahan dan rumah pemotongan hewan (RPH) yang tersebar di lima lokasi.
Sebarannya di Kecamatan Waru, Pamekasan Kota, Pakong, dan dua RPH berada di Kecamatan Palengaan.
Baca Juga: Dispendikbud Pamekasan Hentikan Program Beasiswa Mahasiswa Kedokteran, Tidak Lagi Teraliri Anggaran
”Hasil retribusi kami dari itu, tapi sampai saat ini kurang maksimal. Makanya target tidak tercapai,” katanya.
Retribusi sewa lahan ditargetkan Rp 75 juta. Namun, realisasi pada 2023 hanya Rp 55.491.700. Sedangkan target retribusi RPH Rp 85 juta.
Sementara realisasinya cuma Rp 39.273.000. Dengan demikian, PAD yang didapatkan DKPP pada 2024 hanya Rp 94.764.700 alias tidak memenuhi target.
Pria berkacamata itu mengungkapkan, terdapat delapan lokasi sewa lahan yang tersebar di Kecamatan Kota Pamekasan.
Di antaranya di Desa Sumedangan dengan luas lahan 20.662,97 meter persegi. Lalu, di Kelurahan Kangenan 1.225 meter persegi, dan Desa Polagan 21.600 meter persegi.
Baca Juga: Honor 198 Operator SIKS-NG Rp 600 Juta, Dinsos Pamekasan Sebut Hanya Cukup Sepuluh Bulan
”Biaya sewanya Rp 1.000 per meter dalam setahun. Jadi di Sumedangan itu biayanya Rp 20.662.970 dan seterusnya,” jelas Nolo.
Sedangkan tarif pemotongan hewan di RPH dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Untuk jantan Rp 15.000 per ekor, sedangkan betina Rp 20.000 satu ekor.
Nolo mengatakan, potensi retribusi itu sulit dimaksimalkan dan memenuhi target PAD yang dibebankan. Alasannya, kurangnya sarpras pendukung yang ada di RPH
”Kalau sewa lahan sendiri, kendala kami sistem pembayarannya kurang maksimal sehingga untuk kali ini akan diminta di awal tahun saja,” sambungnya.
Baca Juga: Panduan Memilih dengan Bijak: Langkah-langkah Sebelum Membeli Smartphone Samsung Terbaru
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Ali menyampaikan, mendesak DKPP mampu memenuhi target tahun ini.
Caranya, menerapkan inovasi-inovasi agar semua potensi yang dikelola bisa maksimal. ”Tentu tahun ini harus berupaya agar bisa tercapai,” pintanya. (ail/jup)
Editor : Fatmasari Margaretta