PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sebanyak sepuluh partai politik (parpol) menerima kucuran dana bantuan politik (banpol) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
Total anggarannya lebih kurang senilai Rp 3 miliar. Dana tersebut diperuntukkan untuk pendidikan politik.
Parpol penerima dana tersebut wajib menyampaikan laporan dari realisasi pemanfaatannya. Namun, sampai sekarang belum ada satu pun yang menyetor laporan pertanggungjawaban (LPj). Padahal, tahun anggaran 2023 akan segera berakhir.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pamekasan Cahya Wibawa mengatakan, parpol diberi tenggat waktu dua bulan. Terhitung dari Desember sampai dengan Januari.
”Mulai bulan ini mereka sudah harus menyiapkan laporannya,” kata dia pada JPRM Selasa (12/12).
Cahya menambahkan, LPj yang disetor parpol akan dilakukan audit atau pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan apakah realisasi dana banpol dimanfaatkan sesuai regulasi atau tidak.
”Pengawasannya langsung dari BPK. LPj yang disetor itu nanti kita serahkan ke BPK. Baru pada Januari secara administratif LPj diselesaikan,” tambahnya.
Ditanya terkait proyeksi dana banpol tahun 2024, Cahya menuturkan tidak ada perubahan. Akan tetapi, di sisi yang lain instansinya menunggu hasil perolehan suara pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
Sebab, belum tentu parpol yang kebagian dana tersebut tahun depan mendapat jatah lagi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lahir dan Tumbuh dalam Rahim PDI Perjuangan
”Kalau untuk tahun mendatang tidak berubah. Tetap Rp 3 miliar. Tapi, untuk penyaluran dan penerimanya kita menunggu hasil penghitungan suara pemilu mendatang,” ujarnya.
Merespons hal itu, pemerhati politik dari Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan Ach. Baihaki menyebut, kaderisasi dan pendidikan politik di Kabupaten Pamekasan belum menyeluruh.
Sebab, selama ini hanya berjalan di wilayah perkotaan. Bahkan, cenderung tidak dalam kerangka ideologi partai, melakukan sebatas konsolidasi.
”Acara-acara parpol itu hampir terpusat di kawasan kota. Sekarang merambah ke desa atau akar rumput karena momen kepentingan Pemilu 2024,” bebernya.
Dia berharap, parpol mulai melakukan evaluasi secara masif. Sehingga, kaderisasi berjalan tidak hanya dalam kerangka kepentingan pesta demokrasi.
Pendidikan politik, kata Baihaki, harus mengarah pada gagasan, wacana serta ideologi partai dalam bingkai kebangsaan.
”Ini yang harus disadari oleh parpol. Makanya, salah satu tujuan dari pendidikan dan kaderisasi parpol itu adalah show up,” pungkasnya. (di/han)
Editor : Fatmasari Margaretta