PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sumber daya manusia (SDM) pengawas pendidikan di Kabupaten Pamekasan sangat minim. Saat ini pengawas pendidikan SD di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Pamekasan hanya 15 orang.
Sedangkan jumlah SD di Kota Gerbang Salam mencapai 474 lembaga. Kondisi yang sama juga terjadi di jenjang SMP. Buktinya, dari 182 SMP di Pamekasan, hanya ada dua orang pengawas.
Kepala Dispendikbud Pamekasan Akhmad Zaini menyatakan, sejak 2021 tidak ada rekrutmen tenaga pengawas. Sebab, rekrutmen pengawas menjadi kewenangan pemerintah pusat. ”Kita tidak bisa melaksanakan sendiri,” ucapnya Jumat (8/12).
Baca Juga: Suket Sakit Ditengarai Palsu! Fadil Diduga Menghindar Dimutasi dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Guru SDN Madulang 2 SampangBaca Juga: Suket Sakit Ditengarai Palsu! Fadil Diduga Menghindar Dimutasi dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Guru SDN Madulang 2 Sampang
Idealnya, satu orang mengawasi maksimal sepuluh lembaga. Namun, dengan keterbatasan SDM yang ada, satu orang pengawas menangani puluhan lembaga pendidikan.
Keterbatasan itu memengaruhi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas para pengawas.
”Memang belum ideal, kami mengakui itu,” tutur mantan Kabag Kesra Setkab Pamekasan tersebut.
Dengan keterbatasan SDM yang ada, lembaganya hanya bisa melakukan pendampingan dan penguatan. Dengan begitu, sekolah bisa lebih mandiri dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Serta penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan maksimal.
Baca Juga: Malam Anugerah Madura Awards 2023 Berlangsung Semarak
”Ya, kita tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah membantu sekolah agar mutu pendidikan meningkat, meskipun tenaga pengawas minim,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam meminta dispendikbud mencari solusi terhadap minimnya jumlah SDM.
Dengan begitu, tidak memengaruhi mutu pendidikan di Pamekasan. Karena pendidikan merupakan fondasi untuk mencapai Pamekasan maju, sehingga harus diprioritaskan.
”Syukur-syukur bisa mengajukan agar ada rekrutmen. Makanya, saya pikir harus komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat,” katanya. (di/jup)
Editor : Fatmasari Margaretta