PAMEKASAN, RadarMadura.id – Proyek pembangunan 30 SMP negeri yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 12,5 miliar sudah tuntas. Akan tetapi, anggaran belum bisa dicairkan karena masih menunggu laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Kabid Pembinaan SMP Dispendikbud Pamekasan Ridwan mengatakan, pihaknya sudah melakukan monitoring bersama inspektorat dan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (DPRKP). Tujuannya, memastikan proyek sesuai ketentuan.
”Sudah selesai 100 persen. Misalnya SMPN 3 Pamekasan dan SMPN 5 Pamekasan,” ujarnya.
lpj
Baca Juga: Mayoritas Sekolah Tak Aman Bencana, BPBD Pamekasan Hanya Bentuk Satu SPAB
Ridwan menuturkan, pengerjaan proyek tersebut sudah sesuai target yaitu akhir November. Dengan demikian, rekanan pelaksana proyek telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dengan institusinya.
”Tidak ada yang libas deadline. Semua proyek dikerjakan sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan (RAP),” tegasnya.
Dia mengakui, meski proyek pembangunan 30 sekolah tersebut sudah selesai, tapi anggarannya belum bisa dicairkan. Sebab, para pihak harus mengajukan LPj dulu.
”Deadline penyetoran LPj sampai 15 Desember 2023. Setelah itu, anggaran bisa dicairkan,” ulas Ridwan.
Dijelaskan, anggaran pembangunan proyek untuk tiap sekolah bervariasi. Sebab, disesuaikan dengan tingkat kerusakan.
”Kami hanya mengajukan (agar sekolah) mendapatkan bantuan. Yang menentukan adalah tim DAK pusat. Sebab, penilaiannya memang melalui dapodik,” pungkasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Imam Hosairi mengatakan, jika proyek pembangunan sudah selesai, LPj disarankan segera diserahkan pada dinas terkait. Dengan begitu, dapat segera diproses dan anggarannya lekas dicairkan.
”Agar pencairan anggaran tidak lamban, jangan sampai melewati deadline,” sarannya. (bai/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Fatmasari Margaretta