PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pamekasan digerojok anggaran ratusan miliar untuk pembangunan Pasar Kolpajung. Proyek strategis itu didanai APBN melalui Kementerian PUPR. Pekerjaannya dimulai Juni lalu, tapi progresnya baru 10 persen.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan, sesuai dokumen kontrak, proyek tersebut harus selesai dalam waktu 360 hari. Pekerjaan tersebut dimulai pada Juni lalu.
Sampai sekarang, progres pekerjaannya sudah mencapai 10 persen. Menurut Basri, progres itu cukup baik, mengingat waktu penyelesaian proyek tersebut masih cukup lama. ”Progres 10 persen itu sudah bagus,” katanya.
Dijelaskan, rencana pembangunan Pasar Kolpajung itu dimulai pada 2019. Pemerintah mengajukan proposal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk rencana pembangunan itu. Sebab, APBD dinilai tidak sanggup membiayai.
”Proposal yang kami kirim itu tahun 2019. Di tahun itu pula seluruh kabupaten/kota se-Indonesia juga mengajukan proposal. Lalu, kami diundang rapat, lokasinya di Kota Padang,” katanya Minggu (10/9).
Meski demikian, proposal yang diajukan Pemkab Pamekasan tidak langsung mendapat kepastian. Sebab, pasca 2019 sampai dengan 2021 menghadapi situasi sulit. Yakni, pandemi Covid-19.
Barulah pada akhir 2022, Kementerian PUPR mem-follow up proposal yang diajukan Pemkab Pamekasan. Artinya, sudah dipastikan bahwa pemerintah pusat akan membiayai pembangunan Pasar Kolpajung.
Anggaran yang diajukan senilai Rp 110 miliar. Tetapi, setelah dilakukan rasionalisasi dan kajian lebih lanjut, yang dialokasikan senilai Rp 102 miliar.
Pemkab Pamekasan, terutama Bupati Baddrut Tamam berjuang sangat keras. Sebab, harus bersaing dengan pemerintah kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. ”Saya kira tidak sederhana perjuangan Bapak Bupati untuk mewujudkan cita-citanya membangun Pasar Kolpajung ini,” tambahnya.
Di sisi lain, Pamekasan diuntungkan dengan adanya salah satu tokoh asal Madura yang memiliki jabatan strategis di pemerintah pusat. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Adanya Mahfud MD memberikan kepercayaan bagi pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran jumbo itu. ”Ya, itu berkah dari Pak Mahfud juga. Saya rasa, pemkab dan masyarakat harus berterima kasih pada beliau,” tegasnya.
Basri menjelaskan, konsep pembangunan Pasar Kolpajung sangat jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Konsep yang diusung saat ini adalah bangunan gedung hijau (BGH) atau dikenal dengan sebutan green building.
Meskipun statusnya pasar tradisional, namun secara konseptual sudah standar nasional. Baik secara perencanaan, pemanfaatan, maupun bahan-bahan materialnya sendiri. ”Ada standardisasinya,” ucap dia.
Pasar Kolpajung akan memiliki beberapa fasilitas yang tergabung ke dalam empat zona. Mulai dari kios dan los. Di dalamnya juga ada ruang terbuka hijau. Kemudian, sarana pengolahan limbah, pencahayaan yang terukur, sirkulasi udara, dan terakhir tempias air. Dengan demikian, infrastruktur di pasar itu sudah memenuhi SNI tipe A.
”Jadi, secara utilitas bangunan memang sangat berbeda. Semuanya melalui proses penghitungan yang cermat. Ini satu-satunya di Madura yang berkonsep BGH, dan di Jawa Timur mungkin hanya ada beberapa, meskipun statusnya masih pasar tradisional,” jelas Basri.
Basri menegaskan, pembangunan Pasar Kolpajung melibatkan pengawasan dan pengawalan ekstra. Baik dari aparat penegak hukum melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dalam program pengawalan proyek strategis, serta pengawas manajemen konstruksi. ”Di atasnya konsultan pengawas,” tandasnya. (di/pen)
Editor : Berta SL Danafia