PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan didesak serius mengentaskan kemiskinan. Sebab kemiskinan masih tinggi. Bahkan, posisinya menempati ranking ke-6 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim).
”Data itu berdasarkan informasi dari Bappeda Jatim 2017,” kata Iskandar, sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan. Dia mendesak, kemiskinan menjadi prioritas. Pemkab harus fokus merancang program untuk mengurangi kemiskinan.
”Kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran harus memasukkan pengentasan kemiskinan sebagai target utama pemkab. Agar kemiskinan di Pamekasan bisa berkurang,” ujar politikus PPP tersebut.
Program organisasi perangkat daerah (OPD) harus mendukung pengentasan kemiskinan. Misalnya program dinas pendidikan harus menyokong biaya pendidikan. Begitu juga dengan program dinas pertanian, harus menopang potensi pertanian.
Fasilitas produksi dibangun, akses jalan bagus, dan pengolahan bahan baku berbasis teknologi. Begitu juga bisa menciptakan sarana pabrik penampung hasil pertanian dan perikanan. ”Diharapkan ikan melimpah, garamnya banyak, dan hasil pertanian juga banyak,” terangnya.
Iskandar juga meminta agar disnakertrans, perekonomian, dan perdagangan punya program yang lebih progresif. Harus meningkatkan hasil UKM, membuka akses lapangan kerja baru dan perdagangan lancar dengan difasilitasi tempat yang memadai.
”Disnakertrans juga harus merancang pendidikan latihan dan magang bagi tenaga kerja dengan keahlian khusus. Begitu juga dinas pariwisata harus serius membangun sarana wisata alam dan budaya untuk meningkatkan perekonomian,” jelasnya.
Dia mewanti-wanti OPD menghentikan ego sektoral. Bappeda harus berfungsi secara maksimal sebagai perancang pembangunan di Pamekasan. ”Perencanaannya harus jelas dan tidak mengambang,” tegasnya.
Jika pemkab ingin mengentaskan kemiskinan, aka harus mengelola sumber daya alam secara efektif. Selain itu, harus memperbaiki kualitas dan kuantitas penduduk. ”Ciptakan lingkungan atau iklim usaha yang baik, gerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, infrastruktur pendukung dibangun, dan kinerja pemerintah landasi dengan ibadah,” pesannya.
Kepala Dinsos Pamekasan Syaiful Anam menjelaskan, jumlah warga miskin memang masih banyak. Jumlahnya mencapai 480 ribu jiwa. Sedangkan berdasarkan kartu keluarga (KK), terdapat 137.420 KK yang tercatat miskin
Dijelaskan, 480 ribu jiwa tersebut berdasarkan basis data terpadu (BDT). Jumlah tersebut diambil dari semua klaster kemiskinan. Seperti sangat miskin, keluarga miskin, dan rentan miskin.
Jumlah warga miskin tersebut belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mereka yang mendapatkan bansos rastra masih 82.757 KK. Sementara yang ter-cover di PKH hanya sekitar 49.823 KK terhitung per 2018.
Kemiskinan itu disebabkan ketidakberdayaan warga untuk memenuhi daya beli. Selain itu karena faktor SDM atau pendidikan. ”Bisa juga karena hilangnya lapangan pekerjaan dan dampak sosial. Maksudnya, bisa akibat usahanya yang mungkin tidak mendapatkan penghasilan seperti gagal panen dan sebagainya,” terangnya.
Plt Sekkab Pamekasan Mohamad Alwi menjelaskan, selama ini pemkab telah mengupayakan agar jumlah masyarakat miskin menurun. Upaya-upaya itu disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki pemkab.
”Kami akui tidak bisa jumlah kemiskinan langsung turun. Namun melalui program-program yang telah kita canangkan, angka kemiskinan bisa kita turunkan secara bertahap,” katanya.
Editor : Abdul Basri