PAMEKASAN – Akademi Keperawatan (Akper) sebenarnya sudah tidak lagi masuk dalam daftar organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Pamekasan. Sebab pemkab tidak lagi diperbolehkan untuk mengelola perguruan tinggi.
Tetapi sampai tahun ini, dalam operasionalnya, Akper Pamekasan masih menggunakan dana yang bersumber dari APBD. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin Selasa (26/9). Tidak disebutkan berapa anggaran yang digelontorkan oleh pemkab untuk Akper.
”Ada OPD yang sebenarnya sudah dioper dari kabupaten, ada yang ke provinsi dan ada yang ke pusat,” ujar Halili ditemui usai sidang paripurna kemarin. ”Contohnya Akper. Akper sudah bukan milik Pemkab Pamekasan. Tapi, sampai tahun ini, Akper menggunakan dana APBD. Bahkan di Perubahan APBD 2017, Akper masih mengajukan anggaran,” bebernya.
Halili sempat mempertanyakan hal itu kepada pemkab. Dari penjelasan pihak terkait diperoleh jawaban bahwa dana itu digelontorkan dalam rangka menuntaskan tahun anggaran. Tahun depan, pemkab tidak akan lagi memberikan suntikan dana kepada Akper.
”Karena sekarang dalam tahun anggaran, dibolehkan melanjutkan anggaran dulu sampai tuntas,” jelas Halili. ”Pada saat pembahasan KUA-PPAS, kami mempertanyakan kepada eksekutif kenapa kok masih menempel di sini. Padahal sudah menempel di provinsi,” ujarnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah Pamekasan Taufikurrahman membenarkan bahwa tahun ini pemkab masih menyertakan anggaran untuk Akper. Tetapi terkait status kampus tersebut, pihaknya tidak bisa menjawab. ”Silakan tanya ke dinas kesehatan (dinkes),” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey memastikan, Akper sudah tidak lagi melekat di pemkab. Saat ini Akper masih dalam transisi mencari bentuk. Rencana awal, Akper akan dimerger dengan Poltera Sampang. Tetapi kampus tersebut tidak bersedia karena masih baru berdiri.
Kemudian, Dinkes Pamekasan coba menawarkan untuk merger dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan. Tetapi juga gagal terwujud karena kampus tersebut sudah melewati dua kabupaten. Terbaru, Akper rencananya akan dimerger dengan Unair Surabaya. ”Ini masih proses penjajakan dengan Unair,” jelas Ismail Bey.
Ditanya soal dari mana biaya operasional Akper? Menurut Ismail seluruhnya dari SPP mahasiswa. Dia membantah Akper dibiayai pemkab. ”Masalah keuangan silakan tanya ke Pak Taufik (Kepala Badan Keuangan Daerah, Red),” kelitnya.
Selain Akper, sebenarnya ada tiga OPD lain yang juga tidak lagi berada di bawah naungan pemkab. Yakni, bakesbangpol, dispendukcapil, dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Tetapi sampai saat ini, status pengalihan ke pemerintah pusat atau provinsi belum dilakukan.
Kabag Organisasi Setkab Pamekasan Hairul Hidayat memastikan, tiga OPD tersebut masih melekat di Pemkab Pamekasan. ”Sampai sekarang belum ada petunjuk,” tegasnya.
Editor : Abdul Basri