DAMPAK positif Orde Reformasi, salah satunya di sektor pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan tanah air Indonesia. Demikian juga daerah turut serta dan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan nasional dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah yang menjadi bagian penting dari roda pemerataan pembangunan di garda terdepan, patut kita berikan apresiasi dan dukungan selama tetap dalam konteks kemakmuran dan keadilan. Kerja keras mereka telah membawa penampakan baru, meskipun kadar dan capaiannya sangat beragam.
Pembangunan terus dilakukan terutama oleh political will pemerintah pusat yang langsung masuk dengan ide (program) barunya ke sektor riil masyarakat terpencil dan perdesaan melalui DD ataupun berupa pembuatan bendungan air pertanian rakyat. Sumenep merupakan 1 dari 14 kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan upland project pertanian yang didanai oleh IFAD (International Fund for Agricultural Development) 2021. Program ini dalam rangka pengembangan sistem pertanian terpadu di daerah dataran tinggi yang mencakup produktivitas, pendapatan petani dengan meningkatkan infrastruktur lahan dan air sistem pertanian modern serta penanganan pasca panen. (Liputan 6, 14 September 2019).
Namun, gelora membangun ini terlihat aneh karena responsibilitas pemerintah daerah terkesan mengalami ketidakseimbangan semangat. Fasilitas yang diberikan oleh pihak luar daerah seperti enggan ditangkap sebagai suatu kesempatan untuk memberikan akses pengetahuan, teknologi, dan pasar agar pembangunan memiliki dampak positif bagi peningkatan ekonomi kawasan. Nyaris sama anehnya dengan fakta di desa-desa, lahan-lahan kosong demikian luas tetapi volume jalan rayanya begitu sempit dan tentu saja rerata dalam kondisi rusak. Berbeda dengan jalan di perkotaan yang lebar dan cenderung lebih baik.
Pembangunan di tiap kabupaten belum bisa diklaim sebagai realisasi dari gagasan original rezim tertentu dari penguasa daerah. Kalaupun ada, nilainya belum mampu menjadi prestasi yang layak diperbincangkan pada level regional apalagi nasional. Sehingga, belum ada bupati dari Madura yang dianggap layak sebagai contoh bagi wilayah lain. Katakanlah seperti Ibu Risma (eks Walkot. Surabaya), Mas Anas (eks bupati Banyuwangi) atau Mas Emil Dardak. Bukan karena para pengambil kebijakan di Pulau Garam ini tidak cerdas atau kalah pintar dengan kepala-kepala daerah yang lain. Tetapi, lebih kepada penggunaan etos kerja dan spirit pengabdian yang kurang mendapat perhatian lebih, sehingga pada gilirannya mendegradasi potensi kreatif yang melekat pada diri mereka.
Membangun jalan raya, membuat penyangga tebing, drainase dan atau saluran irigasi untuk petani kurang tepat jika dimasukkan ke dalam kategori membangun, tetapi lebih pada pemeliharaan dan kelanjutan dari cita-cita rezim penguasa sebelumnya. Bukan sesuatu yang sama sekali baru. Apakah mereka terperangkap dalam determinasi gagasan? Tentu saja tidak. Boleh jadi karena secara antropologis, mereka berada dalam kubangan culture set dan mindset yang sulit dan secara politis belum menemukan momentum yang tepat. Sehingga, pembangunan Madura kalah viral dari beberapa kepala daerah lain yang secara nasional dianggap sukses, kalah masyhur dengan urusan migas dan tambang Madura serta kalah heboh dengan selebrasi oknum warganya yang pengasong khilafah.
Akan tetapi, segala upaya peningkatan infrastruktur dan SDM yang dilakukan semua penguasa Madura saat ini adalah sesuatu yang tidak mudah, butuh strategi dan pembiayaan yang cukup tinggi. Dan, atas kehendak baik tersebut kita patut bersyukur dan mendukung. Sebab, sekecil apa pun, hal itu tetaplah sebuah perjuangan. Semoga segera ditemukan formula yang mampu membedah era reformasi ini, yang lebih didominasi dan dijalankan sebagai panggung transisi kebudayaan, bukan dimaknai sebagai starting grid dalam lintasan balap kemajuan global di mana semua wilayah berpacu.
Strategi Membangun
Menurut Dr Herry Darwanto, direktur pengembangan kawasan khusus dan tertinggal, ada dua hal mendasar yang perlu dicerna untuk membangun ekonomi daerah. Yaitu pertama, mengenali ekonomi wilayah dan kedua, merumuskan manajemen pembangunan yang pro-bisnis. Dan bagi penulis, penting kiranya, ketiga, mengenali struktur budaya agar pola pembangunan tidak membuat masyarakat tercerabut dari akarnya, yang berupa kearifan-kearifan lokal, agar tidak menjadi asing di rumah sendiri dan semaksimal mungkin dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Yang keempat, ramah lingkungan.
Apa yang dimaksud mengenali ekonomi wilayah? Tafsir penulis begini, kita membangun Madura berdasar realitas dan potensi lokal. Misalnya, di Sumenep sebagai kabupaten kepulauan karena memiliki 126 pulau serta luas laut terbesar dengan potensi ikan terbaik se-Jawa Timur, maka layak mempunyai pabrik pengolahan ikan, budi daya ikan laut dan pengembangan bisnis kemaritiman dan termasuk juga pelabuhan yang bertaraf nasional agar kapal-kapal besar bisa bersandar dan tidak melakukan transaksi di tengah samudra. Bahkan, pantas rasanya jika Madura memiliki shipyard, minimal untuk repair dock shipyard atau bengkel kapal yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Selama ini, konon harus ke Jawa Tengah untuk servis kapal, baik kapal tangkap ikan maupun kapal perintis antar pulau. Tetapi, yang marak justru larutnya pemangku kebijakan dalam euforia nasional yang ingin mengembangkan bisnis ternak lele yang bibitnya harus impor dari luar Madura.
Bagaimana mengenai rumusan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis? Setelah pemangku kebijakan lokal mengenali secara saksama, akan tumbuh sense of territory dalam kesadaran kognitifnya bahwa membangun wilayahnya dalam bingkai NKRI adalah membangun kehormatan dirinya sendiri. Chemistry antara pimpinan dan rakyat yang dipimpinnya mudah didapat. Yang gilirannya bisa dipastikan akan lahir skala prioritas yang menjadi induk dari pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Jika dipetakan, kegiatan ekonomi masyarakat Madura yang paling dominan adalah bertani dan nelayan. Meskipun eksistensi kedua sektor ini telah menjadi middle class ke bawah dan mulai tidak diminati oleh generasi mereka sendiri (anak-cucunya), tetapi populasinya masih tertinggi di semua kabupaten yang ada, dibandingkan dengan pebisnis, pengusaha, buruh, dan ASN.
Kebutuhan pokok dari dua entitas masyarakat ini tidak terlalu rumit. Berkisar di antara modernisasi pengetahuan, akses modal, akses teknologi, dan akses pasar. Suatu kebutuhan klasik yang hingga saat ini (25 tahun reformasi) belum terpenuhi secara memadai. Padahal infrastruktur pendukung sudah sedemikian banyak diintervensi oleh pusat, mulai dari bendungan air pertanian hingga alat tangkap ikan. Namun, geliatnya seperti jalan di tempat, tidak menunjukkan perkembangan signifikan walaupun potensinya begitu besar. Semisal pertanian padi Sumenep yang menurut Amran Sulaiman (Menteri Pertanian 2014–2019), bila dikelola dengan benar dan masif, dapat memenuhi kebutuhan beras seluruh kabupaten di Madura. Begitu juga nelayan kita di Kecamatan Sapeken (sekadar contoh, kecamatan terluar Sumenep), meskipun mereka berada di wilayah perikanan yang berkelas ekspor, namun tidak adanya akses pasar yang aman, sehingga akhirnya mereka harus menjual ke pengepul yang ada di Bali atau dijual ke pemilik kapal besar yang stand by di tengah-tengah samudra antara Banjarmasin dan Kecamatan Masalembu, tentu dengan harga suka-suka.
Penulis memilih contoh di dua entitas ini karena faktanya, gairah ekonomi masyarakat itu menggeliat dan bergerak aktif ketika musim panen. Daya beli bertambah, pasar menjadi semringah dan pedagang ikut bangga karena pendapatan mereka meningkat pesat. Berbeda jauh dengan tibanya tanggal gajian ASN atau buruh, ekonomi publik tetap sepi seperti tidak ada apa-apa. Hal ini merefleksikan suatu hal, terutama bagi kaum cerdik pandai Madura bahwa petani dan nelayan masih menjadi faktor penting bagi ketahanan dan gairah perekonomian Madura.
Padahal kedua segmen tersebut masih dalam ruang lingkup petani konvensional dan nelayan tradisional. Ironisnya, sampai 2023 ini, isu pertanian dan nelayan Madura belum mampu menjadi tema perbincangan serius oleh hampir semua tokoh Madura. Mungkin saja ada salah satu bupati di Madura ini yang berpikir dan mengarahkan sedikit kebijakan APBD ke jalur industrialisasi pertanian dan atau pembangunan pertanian komersial juga industri kemaritiman. Akan tetapi, mungkin belum mendapatkan momentum yang bersahabat untuk dimasifikasi karena kebijakan berada di luar zona nyaman yang belum populis.
Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk memantapkan arah pembangunan Madura? Pertama, membangun pertanian komersial serta industrialisasi produk-produk pertanian dan perkebunan. Kedua, kaum nelayan yang fasilitas infrastruktur pekerjaan mereka sangat minimalis. Mereka memerlukan alat tangkap yang lebih canggih, pabrik pengolahan ikan, pelabuhan bertaraf nasional yang terintegrasi dengan bengkel kapal dan perahu. Ketiga, adanya pasar. Baik pasar domestik maupun pasar internasional. Sebab selama ini, produksi kedua sektor ini selalu surplus dan terpaksa dijual kepada para pengepul dengan harga jauh di bawah standar pasar nasional.
Membangun dengan Cepat
Bagaimana mendorong percepatan pembangunan ekonomi Madura dengan biaya murah dan mudah? Untuk bersaing dengan mekanisme pasar global yang didominasi oleh kaum kapitalis, kini mulai bermunculan apa yang disebut sebagai pasar komunitas. Diproduksi oleh suatu lingkaran tertentu dan dibeli oleh anggota dan simpatisan lingkaran itu sendiri. Sehingga, mereka independen dalam menentukan harga (berkuasa atas barang yang menjadi miliknya) sesuai kondisi mereka yang kemudian berkembang menjadi pasar tersendiri dan kuat. Maka, Madura perlu political will dari penguasa 4 kabupaten untuk membentuk semacam holding company sebagai pusat transaksi ekonomi dan jual-beli produk masyarakatnya.
Menurut Emil Elestianto Dardak (2018) dengan adanya pusat perekonomian Madura tersebut, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi sekaligus membuat pintu gerbang kemajuan ekonomi Madura. Tempat itu pada akhirnya akan menjadi etalase kekayaan, inovasi, dan kreativitas orang Madura dalam mengisi pembangunan. Orang luar yang mencari produk khas Madura, bisa langsung tertuju ke sana, demikian pula orang Madura yang ingin memasarkan produknya dapat datang ke pintu gerbang kemajuan tersebut. Dan, ini merupakan pandangan yang brilian, memberdayakan dan baru bagi publik Madura. Namun sayang, ide hebat itu menguap begitu saja, tidak jelas ke mana rimbanya.
Faktor-faktor ekonomi dan bisnis lain memiliki peran signifikan dalam mendorong Madura menjadi kawasan maju dan mandiri. Seperti dunia pariwisata, industri garam, migas dan pertambangan, sudah berada dalam lintasan pacu bahkan ada yang melesat maju. Hanya butuh regulasi yang tepat agar semua berjalan harmonis agar alam, budaya, dan manusianya tidak tersakiti. Para pelaku di ruang lingkup bisnis ini tidak perlu diajar (intervensi) cara mengelola jantung ekonomi untuk maju dan mandiri dengan cepat. Bahkan, boleh jadi penguasa politiklah yang harus menerima intervensi dari penguasa ekonomi.
Karena itulah, pertanian dan kenelayanan perlu terus kita kampanyekan dan kita kawal karena mereka yang hingga detik ini sedang tertinggal dan membutuhkan campur tangan kekuasan politik. Butuh kebijakan politik yang operatif (bersifat terapan) yang berpihak kepada mereka, butuh atensi khusus untuk menyelamatkan usaha dari penduduk dengan populasi tertinggi di pulau ini. Sebab tanpa hal itu, nyaris mustahil –petani dan nelayan– mampu mengubah diri dan lingkungannya sepadan dengan kemajuan peradaban. (*)
*)Direktur Yayasan Sataretanan Sumenep Berdaya Editor : Abdul Basri