Oleh: Fawaid Zaini
Seorang ustaz tersenyum di layar ponsel. Ia menjanjikan bantuan uang bagi siapa saja yang menghubungi nomor WhatsApp-nya.
Wajahnya asli, suaranya meyakinkan. Masalahnya, sang ustaz tak pernah mengatakannya.
Video yang mencatut nama Ustaz Hilmi Firdausi itu belakangan dinyatakan keliru oleh tim Cek Fakta Tempo. Wajah dan suaranya direkayasa dengan teknologi deepfake dan kloning suara berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menipu. Alat pendeteksi Hive Moderation menunjukkan kemungkinan 99,5 persen video itu buatan mesin.
Kasus ini bukan yang pertama, dan hampir pasti bukan yang terakhir. Tempo mencatat konten deepfake melonjak dari 5 pada 2023 menjadi 71 sepanjang 2024. Yang dirusak bukan hanya nama baik seorang ustaz. Kepercayaan umat terhadap dakwah ikut terkikis.
Jika wajah dan suara ulama bisa dipalsukan, orang awam akan sulit membedakan nasihat yang sahih dari tipuan yang berbalut kesalehan.
Di sinilah Hari Santri menemukan maknanya. Peringatan 22 Oktober semestinya tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi laboratorium tarbiyah untuk menajamkan kepekaan santri terhadap tantangan zaman.
Jika pada 1945 Resolusi Jihad menyerukan santri mempertahankan kemerdekaan, kini seruan serupa dibutuhkan untuk mempertahankan kebenaran.
Pesantren sebenarnya punya modal untuk itu. Deepfake pada hakikatnya adalah “hadis maudhu’ digital”: ucapan yang disandarkan kepada seseorang yang tak pernah mengatakannya.
Para ulama dulu membangun ilmu jarh wa ta’dil dan kritik sanad untuk membongkar hadis palsu. Seorang perawi bisa ditolak riwayatnya hanya karena ketahuan pernah berdusta, meski sekali.
Standar seketat itulah yang membuat khazanah keilmuan Islam terjaga lebih dari seribu tahun.
Tradisi itu masih hidup di pesantren. Santri tidak sembarangan mengaji. Sebelum kitab dibuka, yang ditanyakan lebih dulu adalah ngaji kepada siapa dan sanadnya bersambung ke mana.
Ilmu tanpa sanad dianggap rapuh, sefasih apa pun orang yang menyampaikannya.
Di kelas, saya pernah memutar sebuah video yang sedang ramai dibagikan: pidato seorang tokoh agama tentang tradisi saweran dalam banjari, yang belakangan marak di tengah disebagian masyarakat Madura.
Dalam potongan video itu, sang tokoh seolah tegas mengharamkannya. Sebagian mahasiswa langsung mengangguk, sebagian lagi tampak gelisah.
Saya lalu bertanya, “Siapa yang sudah menonton ceramahnya secara utuh? Kapan dan di forum apa beliau menyampaikannya?” Kelas mendadak hening.
Banyak yang sudah ikut membagikan video itu, tetapi belum satu pun yang menelusuri asal-usulnya.
Kami lalu menelusurinya bersama: siapa pengunggah pertama, kapan, dan dari acara apa. Rekaman lengkapnya akhirnya ketemu. Isinya memang sama dengan potongan yang beredar.
Tetapi kelas sudah tidak seperti tadi. Mahasiswa yang semula buru-buru setuju atau menolak, kini mulai bertanya soal konteks acaranya, dan bagaimana pendapat ulama lain.
Bagi saya, justru di situ intinya. Benar atau salahnya isi video bukan urusan pertama. Yang pertama adalah kebiasaan memeriksa sebelum menghakimi.
Cara berpikir seperti inilah yang paling dibutuhkan di zaman AI. Ketika mesin bisa membuat siapa saja seolah mengatakan apa saja, pertanyaan “ini dari mana?” menjadi jauh lebih penting daripada “ini menarik atau tidak?”.
Al-Qur’an sudah mengajarkannya lewat perintah tabayyun dalam surah Al-Hujurat ayat 6: bila datang kabar dari orang fasik, periksalah lebih dulu, agar tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan.
Pesantren juga punya timbangan untuk menilai teknologi, yaitu maqashid syariah. Ukurannya sederhana: apakah sebuah teknologi menjaga atau justru merusak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Deepfake tokoh agama jelas mengancam penjagaan agama (hifzh ad-din), karena memalsukan suara otoritas keagamaan. Ia juga merusak akal publik (hifzh al-‘aql), karena orang tak lagi bisa memercayai apa yang dilihat dan didengarnya.
Ketika video itu dipakai untuk menipu, harta orang kecil pula yang menjadi korban.
Dengan kacamata ini, perdebatan soal AI tidak lagi berhenti pada canggih atau tidak, tetapi bermaslahat atau mendatangkan mudarat.
Timbangan itu bukan sekadar teori. Pesantren punya bahtsul masail, forum tempat kiai dan santri membedah persoalan baru dengan rujukan kitab.
Forum ini terbukti mampu menjangkau isu digital. Pada Oktober 2021, Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur membahas hukum mata uang kripto.
Menariknya, forum itu mengundang ahli kripto untuk menjelaskan cara kerja pasarnya sebelum para kiai memutuskan hukum.
Contoh itu sekaligus menjawab kritik yang kerap dialamatkan kepada pesantren, yaitu tertinggal soal teknologi. Kritik itu tidak sepenuhnya salah. Masih banyak pesantren yang sekadar melarang gawai tanpa membekali santri dengan pemahaman tentang cara kerja algoritma.
Padahal, etika tanpa pemahaman teknis tidak akan didengar. Santri hanya bisa menjadi penjaga etika teknologi jika ia lebih dulu melek teknologi.
Karena itu, ada tiga langkah yang bisa segera dimulai. Pertama, fikih informasi dan etika digital dimasukkan ke dalam pengajian, bukan sebagai pelajaran tempelan. Bab tentang hadis maudhu’, misalnya, bisa langsung dikaitkan dengan deepfake.
Kedua, AI, data pribadi, dan konten sintetis dijadikan tema rutin bahtsul masail dengan melibatkan ahli teknologi. Ketiga, santri dilatih menjadi pemeriksa fakta di lingkungannya. Di kampung, santri kerap menjadi tempat bertanya warga soal agama.
Peran itu bisa diperluas: tempat bertanya ketika beredar video ustaz yang mencurigakan.
Pemerintah pun semestinya melibatkan pesantren dalam menyusun kebijakan AI. Aturan yang baik tidak hanya baik secara teknis, tetapi juga harus punya pijakan moral.
Video ustaz palsu itu mungkin akan terus diproduksi mesin, makin halus dan makin sulit dibedakan.
Namun, selama santri masih menjaga sanad dan tabayyun, umat tidak akan mudah tertipu.
Mesin boleh semakin pintar, tetapi adab tetap harus diajarkan manusia. Pesantren adalah tempat terbaik untuk mengajarkannya.
Editor : Amin Bashiri