Oleh Moh. Riski Kohar
Apa gunanya makanan bergizi jika setelah menyantapnya anak-anak justru harus dilarikan ke rumah sakit? Pertanyaan itu terdengar getir. Namun, ketika dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi, pertanyaan tersebut tidak lagi layak dianggap sebagai sindiran. Ia menjadi pertanyaan serius tentang bagaimana sebuah program yang dirancang untuk menyehatkan generasi justru dapat menghadirkan risiko bagi kesehatan para penerimanya.
Kasus di Sidoarjo menjadi alarm keras. Dugaan keracunan setelah konsumsi MBG di sejumlah satuan pendidikan di Kecamatan Tanggulangin terus bertambah. Per 3 September 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat 730 orang terdampak. Ratusan di antaranya telah mendapatkan penanganan medis.
Pada saat yang hampir bersamaan, dugaan keracunan MBG juga dilaporkan terjadi di Nganjuk. Hingga Kamis, 3 September, sebanyak 33 siswa masih menjalani perawatan. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak, orang tua, guru, santri, dan keluarga yang harus menghadapi kecemasan.
Niat Baik Tidak Cukup
Tidak ada yang perlu diperdebatkan dari tujuan dasar MBG. Memberikan makanan bergizi kepada anak-anak merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Pemenuhan gizi dapat berpengaruh terhadap kesehatan, konsentrasi belajar, dan kualitas tumbuh kembang anak.
Namun, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baiknya. Ia juga harus dinilai dari proses pelaksanaannya. Makanan yang disebut bergizi tidak otomatis aman. Kandungan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral menjadi tidak berarti apabila makanan tersebut terkontaminasi atau dikonsumsi setelah melewati batas kelayakan.
Dengan kata lain, gizi tanpa keamanan adalah program yang pincang.
Karena itu, setiap kasus dugaan keracunan harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Jangan berhenti pada pertanyaan tentang menu apa yang dikonsumsi. Periksa seluruh rantai prosesnya: mulai dari bahan baku, pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga waktu makanan dikonsumsi.
Sebab, satu titik kelalaian dalam rantai tersebut dapat mengubah makanan yang seharusnya menjadi sumber kesehatan menjadi sumber penyakit.
SOP Jangan Berhenti di Atas Kertas
Persoalan semakin serius ketika standar operasional prosedur sebenarnya telah tersedia, tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan secara disiplin.
Dalam kasus Sidoarjo, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut adanya dugaan kelalaian dalam pelaksanaan prosedur. Ia menjelaskan bahwa makanan seharusnya diberi label waktu masak dan batas waktu konsumsi. Namun, dalam kasus tersebut, pelabelan tidak dilakukan secara individual pada setiap wadah dan terdapat persoalan terkait rentang waktu antara makanan dimasak, dikirim, dan dikonsumsi.
Jika informasi tersebut terbukti melalui investigasi, maka persoalannya bukan sekadar makanan yang “tidak cocok” dengan tubuh penerima.
Ada persoalan kepatuhan terhadap prosedur. Hal ini penting karena dalam pengelolaan makanan dalam jumlah besar, SOP bukan sekadar formalitas administratif. Ia merupakan instrumen keselamatan.
Apa yang tampak sebagai keterlambatan beberapa puluh menit di atas kertas dapat menjadi persoalan serius ketika diterapkan pada makanan yang harus dikonsumsi dalam kondisi dan rentang waktu tertentu. Karena itu, SOP harus benar-benar hidup di dapur, kendaraan distribusi, sekolah, dan meja makan anak-anak. Bukan hanya tersimpan dalam dokumen.
Jangan Kejar Target, Lupakan Keselamatan
MBG merupakan program dengan cakupan yang sangat besar. Semakin luas jangkauannya, semakin kompleks pula tantangan pengelolaannya.
Ada dapur yang harus memproduksi makanan dalam jumlah besar. Ada bahan pangan yang harus disiapkan. Ada makanan yang harus dikirim ke berbagai titik. Ada waktu distribusi yang harus diperhitungkan.
Dalam kondisi seperti itu, mengejar kuantitas tanpa memastikan kapasitas pengawasan merupakan risiko yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah tidak boleh terjebak pada logika bahwa keberhasilan MBG ditentukan oleh semakin banyaknya porsi yang dibagikan.
Keberhasilan juga harus diukur dari berapa banyak porsi yang aman sampai kepada penerima. Sebab, satu kasus keracunan saja sudah cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi sistem. Apalagi jika jumlah korbannya mencapai ratusan.
BGN sendiri telah menjatuhkan suspend berat selama 30 hari terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo yang terkait dengan insiden tersebut dan mengusulkan pergantian kepala SPPG. Investigasi bersama dinas kesehatan juga dilakukan untuk mengetahui penyebabnya.
Langkah tegas semacam ini penting. Namun, sanksi setelah kejadian tidak boleh menjadi satu-satunya mekanisme pengawasan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mencegah kejadian serupa sebelum korban berjatuhan.
Anak Bukan Objek Percobaan
Ada satu prinsip yang seharusnya menjadi fondasi MBG: anak-anak bukan objek percobaan kebijakan. Mereka adalah penerima manfaat yang harus mendapatkan perlindungan maksimal.
Orang tua yang mengizinkan anaknya menerima MBG pada dasarnya sedang memberikan kepercayaan kepada negara. Mereka percaya bahwa makanan yang diberikan telah diperiksa dan dikelola dengan standar keamanan yang memadai. Kepercayaan itu tidak boleh dipatahkan.
Jika terjadi insiden, pemerintah perlu terbuka mengenai apa yang terjadi, bagaimana korban ditangani, apa penyebabnya, dan apa langkah perbaikannya.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui jumlah korban setelah kasus menjadi viral, sementara akar persoalannya tidak pernah dijelaskan secara terang.Transparansi bukan ancaman terhadap program. Justru, transparansi adalah cara menjaga kepercayaan publik.
MBG Harus Tetap Bergizi dan Aman
Kita tidak sedang membutuhkan pembatalan MBG. Yang dibutuhkan adalah perbaikan.
Program dengan tujuan sebesar MBG harus dikawal dengan standar yang juga besar. Pengawasan harus diperkuat dari hulu hingga hilir. Dapur harus diaudit secara berkala. Kompetensi pengelola makanan harus diperhatikan. Distribusi harus mengikuti batas waktu yang ditentukan. Sekolah dan penerima manfaat harus memiliki kanal pengaduan yang mudah dan cepat.
Dan yang paling penting, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi keracunan. Pencegahan harus menjadi budaya. Makanan bergizi bukan hanya tentang apa yang terkandung di dalamnya. Makanan bergizi juga harus aman ketika diproduksi, aman ketika dikirim, dan aman ketika dikonsumsi.
Sebab, anak-anak tidak membutuhkan makanan yang sekadar bergizi di atas kertas. Mereka membutuhkan makanan yang bergizi, higienis, aman, dan layak konsumsi. MBG adalah program yang terlalu penting untuk dipertaruhkan oleh kelalaian.
Jika tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi yang sehat, maka keselamatan anak harus ditempatkan di atas target, angka, dan kecepatan distribusi.
Jangan sampai makanan yang seharusnya membuat anak-anak tumbuh sehat justru menjadi ancaman bagi kesehatan mereka. Sebab, program yang bertujuan menyehatkan generasi tidak boleh membuat kesehatan generasi menjadi taruhan. (*)
*)Mahasiswa Pascasarjana Universitas Annuqayah Sumenep dan Peneliti
Editor : Amin Bashiri