Oleh Faiq Nur Fikri*
ADA satu cara pandang yang barangkali sudah terlalu lama kita pakai ketika melihat Sumenep: daratan sebagai pusat, kepulauan sebagai wilayah di luarnya.
Pusat pemerintahan berada di daratan Madura. Dari sanalah kebijakan dibuat, pelayanan bergerak, dan pembangunan direncanakan. Sementara Kangean, Sapeken, Sapudi, Raas, Masalembu, dan pulau-pulau lainnya kerap kita bayangkan sebagai daerah yang jauh, yang baru bisa dicapai setelah menyeberangi laut.
Perlahan, laut pun berubah dalam cara kita memandangnya. Ia lebih sering hadir sebagai persoalan jarak dari pada sebagai jalan penghubung. Padahal, kalau kita mundur sedikit dan melihat sejarah Sumenep, ceritanya justru berbeda.
Sumenep dan Laut
Jauh sebelum istilah kabupaten digunakan seperti sekarang, Sumenep telah tumbuh sebagai kerajaan di lingkungan pesisir. Laut bukan ruang yang berada di luar kehidupan politik dan ekonomi kerajaan. Ia bagian dari kehidupan itu sendiri.
Sejak pertengahan abad ke-18, kepulauan di sekitar Sumenep telah masuk dalam hubungan politik dan perdagangan kerajaan, termasuk dalam pengaturan perdagangan dan pungutan di laut. Pada masa berikutnya, pulau-pulau tersebut ditempatkan dalam pemerintahan Sumenep dan bertahan di dalamnya selama beberapa generasi.
Catatan kolonial abad ke-19 memperlihatkan betapa dekat kehidupan masyarakat Sumenep dengan laut. Mereka berdagang dengan berbagai wilayah di Nusantara, membawa teripang, minyak, tikar, pinang, tembikar, dan beragam komoditas lainnya. Kangean, misalnya, dikenal memiliki kayu berkualitas yang menarik perhatian para pedagang Eropa.
Di sepanjang pesisir Sumenep, sejumlah bandar menjadi tempat barang bergerak dan kapal datang serta pergi. Dari sana hubungan dengan wilayah lain terus berlangsung.
Jalur itu tentu tak selalu aman. Perompakan menjadi salah satu persoalan serius sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Keamanan pelayaran bahkan menjadi bagian dari urusan pemerintahan.
Sultan Pakunataningrat pernah menandatangani kontrak dengan Gubernemen untuk mengoperasikan dan memelihara tiga kapal berawak dan bersenjata guna menjaga keamanan perairan Sumenep. Kapal dagang milik Sultan sendiri juga dilengkapi meriam lantaka.
Pada masa itu, Sumenep bukan hanya kerajaan dengan istana dan perangkat pemerintahan di daratan. Namun Ia juga hadir di atas kapal, menjaga jalur perdagangan dan lalu lintas masyarakat di laut.
Perhatian terhadap keselamatan pelayaran juga terlihat dari tindakan Sultan mendirikan monumen di kawasan Marengan untuk mengenang dua orang berkebangsaan Eropa yang tewas mempertahankan kapalnya dari serangan bajak laut di perairan Sumenep.
Di Pulau Raas, Kepala Pulau Brata Joeda mendapat penghargaan atas kesigapannya membantu menyelamatkan awak kapal yang karam di sekitar pulaunya.
Bagi masyarakat yang hidup di jalur pelayaran, keselamatan orang di laut memang bukan perkara kecil. Dari sini terlihat bahwa pada masa lalu laut bukan sekadar latar geografis. Ia masuk dalam urusan pemerintahan, perdagangan, keamanan, dan kehidupan masyarakat. Barangkali cara pandang semacam itu layak kita ingat kembali.
Antara Daratan dan Laut
Menyebut Sumenep sebagai negeri maritim bukan berarti menghapus wajah agrarisnya. Justru sejak lama, tanah dan laut saling menghidupi. Sawah, ladang jagung, tembakau, kelapa, siwalan, peternakan, hingga produksi garam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dari lingkungan agraris itu pula tumbuh tradisi seperti karapan sapi dan lombe di Kangean.
Garam mungkin menjadi contoh yang paling mudah dilihat. Ia lahir di pesisir dengan memanfaatkan air laut, matahari, dan angin. Tetapi di balik itu ada lahan, tenaga, pengetahuan, dan jaringan perdagangan. Garam mempertemukan daratan dan laut dalam satu kegiatan ekonomi.
Hasil pertanian pun demikian. Ketika diperdagangkan ke daerah lain, ia membutuhkan jalan untuk bergerak. Di Sumenep, salah satu jalan itu adalah laut.
Karena itu, barangkali kita tak perlu mempertentangkan apakah Sumenep agraris atau maritim. Sejak dulu keduanya berjalan bersama. Petani menghasilkan. Pesisir mengolah. Bandar menghubungkan. Perahu mengangkut. Pedagang memperluas jangkauan. Laut membawa hasilnya lebih jauh.
Di situlah karakter agro-maritim Sumenep dapat dipahami. Laut bukan dunia yang terpisah dari kehidupan agraris. Ia menjadi jalan yang menghubungkan daratan dengan ruang yang lebih luas. Begitu pula masyarakat kepulauan tak pernah benar-benar terpisah dari daratan.
Warisan yang Bergerak
Hubungan panjang dengan laut tak hanya menghasilkan perdagangan. Ia juga melahirkan pengetahuan. Sulaiman BA mencatat berbagai jenis perahu Madura. Dari Sumenep dikenal antara lain Parao Kaci', Parao Pajangan, Jukung Tiga Roda Sapeken, Jukung Karoman Legung, dst.
Di balik sebuah perahu terdapat pengetahuan tentang kayu, konstruksi, angin, ombak, muatan, dan perjalanan. Pengetahuan itu tak lahir dalam sehari. Ia diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di Sapeken, masyarakat setempat dipercaya membangun replika Kapal Borobudur sekitar tahun 2003. Kapal yang kemudian dikenal sebagai Samudra Raksa itu menempuh pelayaran panjang dari Jakarta menuju Seychelles, Madagaskar, Afrika Selatan, hingga Tema di Ghana. Ekspedisi selama hampir enam bulan itu menempuh sekitar 27.000 kilometer melintasi Samudra Hindia. Setelah perjalanan berakhir, kapal tersebut kini disimpan di sebuah museum di kawasan Borobudur.
Beberapa tahun kemudian, masyarakat Slopeng di daratan Sumenep juga menyelesaikan replika kapal bernama Spirit of Majapahit. Dalam ekspedisi 2016, kapal itu berlayar dari Jakarta melalui Pontianak, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan, dan Okinawa hingga akhirnya tiba di Kagoshima, Jepang.
Keduanya sama-sama membawa nama Sumenep ke laut. Satu kapal lahir dari kepulauan, satu lagi dari daratan. Yang juga perlu kita dipahami, perahu yang bergerak tentu tak hanya membawa barang. Ia membawa manusia.
Orang-orang dari pulau yang berbeda datang dan pergi, membawa bahasa, kebiasaan, pengetahuan, dan cara hidup masing-masing. Sebagian menetap. Sebagian kembali. Sebagian menikah dan membentuk keluarga baru. Sumenep berada dalam ruang perjumpaan yang luas dengan Jawa, Madura, Bali, Bawean, Lombok, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan berbagai kepulauan lainnya.
Dari perjumpaan semacam itu, keterbukaan masyarakat Sumenep menjadi lebih mudah dipahami. Kosmopolitanisme tidak selalu lahir dari hubungan dengan bangsa asing. Ia juga dapat tumbuh dari pertemuan antarmasyarakat kepulauan.
Jejak kedekatan dengan laut itu bahkan masuk ke dalam lagu Ole Olang, melalui bait “paraona alajara”—perahunya akan berlayar. Wajar jika laut hadir dalam lagu. Masyarakat berangkat dengan perahu, menunggu orang pulang, berdagang, dan menggantungkan hidup pada perjalanan antarpulau. Laut akhirnya bukan sekadar ruang di peta. Ia masuk ke dalam ingatan.
Ketika Laut Menjadi Jarak
Hubungan dengan kepulauan tidak langsung hilang ketika kerajaan Sumenep berubah menjadi kabupaten. Pada masa kolonial, pulau-pulau di timur tetap berada dalam wilayah administratif Regentschap Soemenep. Muncul distrik Sapudi, Arjasa, dan Sapeken di Kangean, sementara sejumlah pulau di selatan masuk wilayah distrik Timur Laut.
Pemerintah kolonial juga membangun infrastruktur yang berkaitan dengan pelayaran, termasuk mercusuar di Sapudi dan sekitar Tanjung Saronggi. Pada masa pendudukan Jepang, Sumenep bahkan memiliki sekolah pelayaran. Keberadaan Pasar Kajoe yang menyediakan kayu untuk pembuatan perahu juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap industri pelayaran tetap hidup.
Pemerintahan berganti. Struktur politik berubah. Laut tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Yang berubah kemudian adalah cara kita memandangnya.
Hari ini, masyarakat kepulauan kerap ditempatkan dalam bayangan sebagai mereka yang tinggal “di seberang”: jauh dari pusat, sulit dijangkau, dan tertinggal. Sebaliknya, daratan tanpa sadar ditempatkan sebagai pusat dari segala sesuatu.
Jika cara pandang itu terus kita dipelihara, jarak geografis perlahan dapat berubah menjadi jarak sosial. Padahal, pulau-pulau itu bukan halaman belakang Sumenep. Ia merupakan bagian dari jaringan perdagangan, pemerintahan, pelayaran, produksi, dan kebudayaan yang telah berlangsung lama.
Barangkali persoalan kita bukan karena Sumenep terlalu luas, melainkan karena kita terlalu lama melihatnya dari satu sisi. Selama ini kita terlalu sering melihat Sumenep dari barat: dari Jawa menuju Madura, dari Surabaya menuju Sumenep, dari daratan menuju pulau. Kalau arah pandang itu dibalik, gambarnya menjadi berbeda.
Sumenep bukan ujung yang jauh. Ia adalah salah satu pintu yang terbuka menuju Nusantara. Perspektif ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat posisi Sumenep dalam gagasan Jawa Timur sebagai “Gerbang Nusantara”. Sebuah gerbang bukan sekadar batas. Ia adalah tempat orang datang, pergi, bertemu, lalu melanjutkan perjalanan.
Jika Jawa Timur adalah gerbang menuju Nusantara, salah satu pintunya dapat dilihat dari Sumenep. Di ujung timur Madura, Sumenep berhadapan dengan gugusan kepulauan yang membuka hubungan menuju Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan kawasan lainnya.
Karena itu, cara pandang kita terhadap Sumenep barangkali perlu diperluas. Bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakatnya sendiri. Sebab ketika kepulauan terus kita sebut sebagai “seberang”, tanpa sadar kita menempatkan sebagian dari rumah sendiri sebagai sesuatu yang berada di luar. Padahal, secara sejarah, daratan dan kepulauan saling membentuk.
Mengingat Kembali Rumah Sendiri
Hari ini muncul gagasan untuk mengubah nama Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Tentu, persoalannya bukan sekadar mengganti beberapa kata pada papan nama pemerintahan.
Daerah kepulauan memiliki persoalan konektivitas, transportasi, pelayanan publik, dan pembiayaan yang berbeda. Jarak antarpulau membutuhkan pendekatan tersendiri.
Tetapi ada persoalan yang lebih mendasar: cara kita memandang Sumenep. Perubahan nomenklatur, jika kelak diwujudkan, semestinya tidak berhenti sebagai perubahan administratif. Ia dapat menjadi momentum untuk mengingat kembali karakter wilayah yang selama ini mungkin kita lupakan.
Bukan untuk menjadikan kepulauan sebagai pusat baru dan daratan sebagai ekor. Bukan pula untuk menghapus identitas agraris yang telah hidup turun-temurun. Kita tidak sedang memilih antara daratan dan kepulauan. Kita sedang mengingat bahwa keduanya sejak lama merupakan bagian dari ruang yang sama.
Tembakau, jagung, padi, kelapa, siwalan, peternakan, garam, karapan sapi, dan lombe adalah Sumenep. Begitu pula perahu, pelayaran, perdagangan laut, perikanan, bandar, dan hubungan antarpulau.
Semuanya tumbuh dalam satu ruang geografis: ruang agro-maritim. Mungkin karena itu, jika hari ini kita hendak menyebut Sumenep sebagai Kabupaten Kepulauan, kita sebenarnya tidak sedang menciptakan identitas baru.
Kita sedang mencoba melihat kembali rumah sendiri. Sebab selama ini mungkin kita terlalu lama berdiri di satu sisi rumah, lalu mengira itulah seluruh Sumenep. Sejarah mengingatkan bahwa rumah ini lebih luas. Ia dibentuk oleh sawah dan pesisir, oleh bandar dan perahu, oleh pulau-pulau dan orang-orang yang bergerak di antaranya.
Karena itu, melihat kembali sejarah Sumenep bukan berarti berjalan mundur. Justru dari sanalah kita bisa bertanya: ke mana rumah ini hendak kita bawa?
Mungkin itulah makna yang lebih penting dari perdebatan tentang Kabupaten Kepulauan. Bukan sekadar apakah sebuah nama perlu diubah, melainkan apakah kita bersedia mengubah cara kita memandang Sumenep. Sebab dalam sejarah Sumenep, laut tak pernah benar-benar menjadi tembok. Ia adalah jalan. (*)
*)Founder Komunitas Pegiat Sejarah dan Budaya Sumenep Tempo Dulu, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumenep.
Editor : Amin Bashiri