Oleh: Qomar Uddin S.I.Kom.,M.I.Ikom.*)
MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas bukan sekadar ritual pergantian kepemimpinan lima tahunan. Di tengah hiruk-pikuk politik praktis dan menguatnya intervensi oligarki, muktamar kali ini adalah sebuah ujian eksistensial.
Akankah NU tetap menjadi benteng moral bagi rakyat kecil, atau justru menjadi komoditas politik yang mudah dikooptasi oleh pemodal dan kekuasaan?
Dalam kontestasi gagasan yang mengemuka, pertemuan ideologis antara Marhaenisme (aliran GMNI) dan Aswaja NU menawarkan sebuah pisau analisis yang tajam.
Perpaduan ini lahir bukan dari romantisme masa lalu, melainkan dari kebutuhan mendesak akan kemandirian dan keberpihakan di tengah krisis pragmatisme. Berikut empat titik kritis yang harus menjadi pertimbangan berat para peserta Muktamar.
1. Titik Temu Kritis: Mustadh'afin dan Kaum Marhaen, Siapa yang Diperjuangkan?
Selama ini, wacana Muktamar sering kali didominasi oleh politik aliran dan bagi-bagi kursi.
Padahal, akar sosiologis NU dan ideologi Marhaenisme sama-sama tumbuh dari rahim kaum tertindas. Bung Karno menyebut mereka Marhaenpetani dan buruh yang memiliki alat produksi namun tetap terjerat sistem kapitalistik.
Sementara ulama NU secara turun-temurun mengajarkan kewajiban membela mustadh'afin (golongan yang dilemahkan secara struktural).
Jika kedua gagasan ini benar-benar dihidupkan, maka pertanyaan kritisnya adalah: Apakah calon-calon pemimpin NU saat ini masih memiliki akses dan empati terhadap nasib petani, buruh, dan nelayan? Ataukah mereka sudah terlalu sibuk bersafari ria ke istana negara dan bergaul dengan konglomerat, melupakan akar rumput yang menjadi sandaran eksistensi NU?
Sinergi ide ini memaksa kita untuk menolak kepemimpinan yang hanya fasih berkampanye, namun buta terhadap realitas kelaparan dan ketimpangan agraria di pedesaan.
2. Menerjemahkan Ajaran Kultural Menjadi Kemandirian (Berdikari)
Salah satu prinsip utama Marhaenisme adalah Berdikariberdiri di atas kaki sendiri. Ini bukan sekadar jargon, melainkan sebuah keniscayaan agar sebuah ormas sebesar NU tidak menjadi "kereta api" bagi kepentingan segelintir orang.
Pemikiran ini sangat klop dengan ajaran luhur Wali Songo, khususnya Catur Piwulang Sunan Drajat yang mengajarkan menehono teken marang kang wuto (memberi tongkat bagi yang buta) dan menehono pangan marang kang kaliren (memberi makan yang lapar). Ajaran ini adalah wujud konkret dari ekonomi kerakyatan.
Artinya, Muktamar kali ini harus melahirkan komitmen nyata untuk memutus ketergantungan NU pada dana-dana "licik" yang mengikat secara politis.
Kemandirian ekonomi pesantren dan koperasi NU adalah harga mati. Jika ada calon pemimpin yang hanya menawarkan proyek-proyek besar tanpa skema kemandirian yang jelas, ia hanya sedang memperpanjang tali ketergantungan NU pada kekuasaan oligarki.
3. Pluralisme Sebagai Ketetapan Kosmis (Sunnatullah), Bukan Alat Politik
Di era politisasi identitas yang semakin massif, wacana pluralisme sering dipreteli menjadi sekadar alat politik elektoral. Di sinilah gagasan GMNI tentang Bhinneka Tunggal Ika bertemu dengan teologi sufistik NU, terutama konsep Tajalli (manifestasi Ilahi) yang diajarkan oleh para pemikir seperti Gus Dur.
Dalam pandangan ini, keberagaman suku, agama, dan golongan bukanlah ancaman, melainkan sunnatullahketetapan Tuhan yang bersifat kosmis. Memaksakan keseragaman monolitik adalah tindakan melawan hukum alam sekaligus pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi.
Maka, kriteria pemimpin NU ke depan adalah mereka yang berani menolak politik identitas sempit. Seorang pemimpin NU harus menjadi benteng terakhir yang melindungi minoritas dan kelompok marginal, bukan justru menjadi juru bicara eksklusivisme yang memecah belah bangsa.
4. Kepemimpinan Ar-Ra'i: Merawat, Bukan Memerintah
Sinergi Marhaenisme dan NU melahirkan sebuah konsep kepemimpinan yang revolusioner: Ar-Ra'ipenggembala atau pengayom. Bukan panglima perang yang gemar menebar ancaman dan menikmati tahta.
Filosofi ini menolak gaya kepemimpinan yang otoriter dan mengutamakan ambisi pribadi. Sebaliknya, pemimpin ideal hadir untuk:
Menampung konflik faksi secara adil dan bijaksana,
Merajut persatuan di tengah perbedaan internal yang kerap terjadi di tubuh NU,
Fokus pada isu riil akar rumput, seperti keadilan agraria, perlindungan hak sipil, dan kesejahteraan guru ngaji.
Kita tidak butuh sosok yang sibuk membangun citra "kuat" di depan kamera, namun tidak mampu melindungi hak-hak dasar warga NU yang terpinggirkan.
Penutup: Mengembalikan Kepercayaan pada Forum Muktamar
Tulisan ini tidak bermaksud mendukung salah satu kandidat tertentu. Karena sejatinya, keputusan ada di tangan para kyai dan peserta muktamar yang insyaallah memiliki ketajaman batin. Namun, di tengah derasnya pragmatisme politik modern.
Perpaduan antara nasionalisme radikal-kerakyatan ala GMNI dan spiritualitas populis-kultural ala NU ini menjadi sebuah antitesis yang menyegarkan.
Semoga dari sekian banyak kandidat calon Ketum PBNU ada yang memiliki kesadaran kritis terhadap keadaan NU dan bangsa hari ini dan Semoga Muktamar ke-35 di Tambakberas tidak sekadar melahirkan pemimpin yang populer di mata kekuasaan, tetapi melahirkan Ar-Ra'i yang berani "merawat" bangsa dan teguh pada nilai-nilai mustadh'afin.
Karena pada akhirnya, kemerdekaan NU adalah kemerdekaan rakyat kecil dari segala bentuk penindasan dan ketimpangan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. MERDEKA!!!
*)Marhaenis-Nahdliyyin/Anggota KPU Bangkalan
Editor : Amin Basiri