Oleh: Ahmad Hasan Rusdi, S.Pd., M.M.*)
Jika ada satu bulan di mana seluruh sekat sosial di Pulau Garam ini mendadak runtuh, bulan itu adalah Agustus.
Dari sudut-sudut kantor kedinasan, ruang kelas di sekolah, hingga pelataran rumah warga di pelosok desa terdalam Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep, suasananya seragam. Merah Putih berkibar, tasyakuran digelar, lomba tradisional meriuh, dan panggung resepsi dipersiapkan.
Namun, mari kita sejenak menepis romantisasi tahunan yang klise ini. Pernahkah kita merenung jujur di balik ritus seremonial tersebut?
Mengapa wilayah pelosok yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur justru merayakan kemerdekaan dengan cara yang paling militan, tulus, dan habis-habisan?
Tirani Kelas yang Runtuh Sesaat
Pranata sosial modern hari ini sukses mengotak-ngotakkan kita berdasarkan pangkat, isi dompet, dan status sosial. Di kantor pemerintahan, sekat antara pejabat dan staf begitu tebal oleh birokrasi yang kaku.
Di sekolah, kerap kali masih tersisa jarak komunikasi yang kaku antara guru dan murid. Di desa, ada pembatas tak kasatmata antara elit politik lokal dan warga biasa. Nasionalisme kita sering kali dikurung dalam ruang rapat yang formal, dingin, dan steril dari realitas.
Namun, tengoklah apa yang terjadi di lapangan kampung atau halaman instansi setiap pertengahan Agustus.
Ketika seorang kepala dinas atau kepala sekolah jatuh terjerembab saat ikut lomba balap karung, atau ketika seorang kiai dan tokoh desa tertawa lepas karena kalah lomba tarik tambang melawan pemuda putus sekolah, di sanalah ego modernitas itu ditampar.
Momen musiman ini menjadi ruang kaca bagi kaum elit yang sehari-hari terjebak dalam formalitas struktural untuk kembali melihat rakyat.
Rasa cinta tanah air tidak pernah bisa tumbuh subur dari instruksi dinas yang kaku atau doktrin teks hafalan semata. Nasionalisme itu justru lahir dari tanah yang berdebu, dari keringat yang bercucuran, dan dari rasa setara bahwa "Indonesia" ini adalah milik bersama—bukan cuma milik mereka yang duduk nyaman di puncak piramida jabatan.
Sayangnya, kebersamaan ini sering kali hanya menjadi pemandangan sesaat yang bertahan selama bulan Agustus, sebelum semua orang kembali ke cangkang status sosialnya masing-masing.
Bung Karno dan Misi Membalikkan Filosofi Kelam
Tradisi kemeriahan ini memiliki akar sejarah yang kuat sebagai instrumen penguat psikologis bangsa. Pada era 1950-an, pesta rakyat pasca-kemerdekaan mulai menjamur sebagai bentuk pelepasan emosi kolektif setelah berabad-abad hidup dalam tekanan era kolonialisme.
Rakyat yang dulunya dicengkeram ketakutan, akhirnya menemukan ruang untuk merayakan kebebasan mereka secara berdaulat.
Di sinilah peran besar Presiden Soekarno bermula. Bung Karno secara cerdas melembagakan luapan kegembiraan spontan ini menjadi bagian dari agenda besar nation and character building (pembentukan karakter bangsa).
Beliau tidak ingin kemerdekaan hanya menjadi milik elit politik di Jakarta, melainkan harus digelorakan sampai ke pelosok desa demi membangun mental bangsa yang tangguh dan percaya diri.
Tengok saja perlombaan seperti panjat pinang. Di masa kolonial, permainan ini adalah tontonan hiburan kaum penjajah untuk menertawakan warga pribumi yang saling menginjak dan bersusah payah berebut bahan makanan pokok dan pakaian di puncak pohon yang licin.
Hadiah sembako dan kain dasar tersebut tergolong barang mewah bagi rakyat jelata yang kala itu hidup dalam kemelaratan akibat eksploitasi penjajah. Filosofi kelamnya adalah penghinaan terhadap harga diri bangsa yang kelaparan.
Di bawah payung politik kebudayaan Bung Karno, bangsa kita membalikkan filosofi kelam itu. Panjat pinang diubah menjadi metafora perjuangan yang sangat jujur: bahwa tidak ada kesejahteraan yang bisa dicapai sendirian tanpa adanya kesediaan untuk saling menopang dan berbagi beban.
Di tengah gempuran sifat individualistis masyarakat modern saat ini—di mana manusia cenderung lebih peduli pada gawai ketimbang nasib tetangga sebelah—ritus Agustus warisan Bung Karno ini adalah pengingat bahwa kita tidak bisa hidup sendiri.
Formalitas Struktur vs Keikhlasan Organik
Ada sebuah dinamika sosial yang menarik di Madura. Semakin kita melangkah ke pelosok desa—wilayah yang secara administratif berada di garis luar batas geografis—semakin spartan warga di sana dalam merayakan HUT RI.
Mereka secara swadaya patungan uang belanja, kerja bakti menghias gapura bambu hingga larut malam, dan menggelar tasyakuran dengan menu seadanya.
Secara kalkulasi materi, fenomena ini menarik untuk dicermati. Mengapa masyarakat di tingkat akar rumput, yang dalam kesehariannya jauh dari pusaran fasilitas perkotaan, justru menjadi kelompok yang paling totalitas dan ikhlas dalam merayakan hari lahir negara ini?
Jawabannya terletak pada prinsip hidup masyarakat Madura yang religius: Hubbul Wathan minal Iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman).
Melalui pranata tasyakuran, kemerdekaan tidak dilihat secara transaksional berdasarkan apa yang sudah didapatkan secara fasilitas.
Kemerdekaan bagi masyarakat desa adalah nikmat spiritual dari Yang Maha Kuasa yang wajib disyukuri, dalam kondisi apa pun.
Keikhlasan orang pelosok ini menjadi koreksi otentik bagi kecenderungan sebagian kalangan di pusat perkotaan atau pusat kekuasaan yang terkadang terjebak pada pragmatisme politik, formalitas birokrasi, dan komoditas pencitraan.
Sebaliknya, di pelosok desa, perayaan Agustus berfungsi sebagai katup penyelamat sosial (social safety valve). Di tengah peliknya urusan ekonomi atau dinamisnya tensi politik lokal, momentum ini menyatukan kembali keretakan sosial melalui kebersamaan yang jujur.
Menolak Nasionalisme Kosmetik
Semarak HUT RI di berbagai lapisan lembaga dan masyarakat Madura tahun ini harus dibaca sebagai sebuah otokritik besar.
Jangan sampai nasionalisme kita hanya bersifat artifisial—sebatas kepatuhan memasang bendera di depan rumah karena mengikuti imbauan regulasi, atau formalitas instansi menggelar upacara demi menggugurkan kewajiban keprotokoleran semata.
Masyarakat pelosok Madura, dengan segala keterbatasan fisik dan keriuhannya, telah memberi teladan berharga sekaligus tantangan bagi kita semua.
Bahwa mencintai bangsa ini tidak butuh prasyarat kemewahan. Ia hanya butuh hati yang lapang untuk duduk bersama, tertawa bersama, dan menyadari bahwa kita semua berdiri di atas tanah air yang sama.
Jika di kalangan elit nasionalisme kadang terasa kaku, berjarak, dan penuh kepura-puraan dalam bungkus formalitas protokoler, maka di pelosok desa Madura, nasionalisme itu terasa sangat hidup, berkeringat, dan teramat jujur. (*)
Editor : Amin Basiri