KONFERENSI Cabang (Konfercab) PCNU Sumenep segera digelar. Selama ini, konfercab kerap dipersempit maknanya sekadar arena perebutan kursi pengurus. Siapa yang akan memimpin, siapa yang berkuasa, dan siapa yang menyingkir. Jika pola lama ini terulang, konfercab hanya akan menjadi ritual rutin tanpa makna strategis.
Padahal, NU sejak awal berdiri bukanlah organisasi birokratis semata. NU adalah gerakan besar (harokah) yang lahir dari denyut sejarah, berpijak pada tradisi ulama, dan dipanggil untuk terus bergerak menjawab tantangan zaman. Karena itu, Konfercab Sumenep semestinya dibaca sebagai panggung konsolidasi besar: meneguhkan arah, menyiapkan barisan kader, dan menyalakan kembali keberpihakan NU kepada rakyat kecil.
NU kerap tampil reaktif, seperti pemadam kebakaran. Ada intoleransi, NU maju. Ada konflik sosial, NU turun tangan. Ada kebijakan publik yang menekan rakyat, NU bersuara. Semua dilakukan dengan ikhlas, tetapi cara kerja reaktif membuat NU kehilangan posisi strategis sebagai pelopor perubahan.
Momentum konfercab adalah titik balik. NU di Sumenep tidak cukup lagi berdiri sebagai penjaga tradisi, tetapi mesti tampil sebagai penggerak perubahan sosial. Dari organisasi reaktif menjadi motor proaktif, dari sekadar merespons menjadi perumus agenda.
Bekal dari Munas dan Konbes NU 2025
Keputusan Munas dan Konbes NU 2025 memberi pijakan kuat untuk langkah baru:
1) Sistem Kaderisasi ditegaskan sebagai jantung gerakan.
2) Kaderisasi tidak boleh lagi seremonial. Ia ditujukan melahirkan kader penggerak, kader ulama, kader struktural, hingga kader profesional yang siap mengisi ruang-ruang publik.
3) Syarat Fungsionaris dipertegas. Kursi pengurus tidak bisa lagi diisi sembarang orang. Calon fungsionaris wajib punya pengalaman organisasi dan telah mengikuti kaderisasi. Jika belum, mereka wajib ditempa dalam satu tahun masa khidmat.
Artinya, NU sedang menutup ruang bagi sekadar “penumpang kursi” dan membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan kader yang teruji.
Luka Sosial Sumenep yang Mendesak Dijawab
Konfercab bukan hanya forum internal, melainkan ajang untuk memutuskan posisi NU atas luka sosial rakyat. Ada tiga persoalan mendasar yang kini mencuat di Sumenep:
1) Pelayanan Publik yang Mandek.
Warga masih dipersulit birokrasi, dari urusan KTP hingga pelayanan kesehatan. Proses yang seharusnya cepat, sering kali diperlambat. Celah korupsi kecil-kecilan masih hidup. Pelayanan publik belum sepenuhnya untuk kepentingan rakyat melainkan prosedur yang ceremonial dan asal pimpinan senang. Sementara anggaran daerah tidak sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat, anggaran daerah malah dihamburkan untuk acara hiburan yang tidak jelas manfaatnya.
NU tidak bisa diam. NU mesti tampil sebagai juru bicara rakyat dalam menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berpihak pada yang lemah. Konfercab adalah momentum untuk menegaskan NU sebagai mitra kritis pemerintah, bukan sekadar penonton.
2) Alih Fungsi Lahan: Rakyat Tersingkir dari Tanah Leluhur
Alih fungsi lahan produktif terus merajalela. Sawah berubah menjadi perumahan, industri, atau proyek infrastruktur. Dampaknya bukan hanya pada krisis pangan, tetapi juga terasingnya warga dari tanah leluhur.
Petani yang dulu tuan atas tanahnya kini tercerabut, berubah menjadi buruh di negeri sendiri. Dari masyarakat yang mandiri, mereka terpaksa bergantung pada pemilik modal. Hilanglah kedaulatan, hilang pula martabat.
NU perlu menegaskan sikap: tanah adalah soal identitas, kedaulatan, dan keberlanjutan hidup. Menyelamatkan tanah berarti menyelamatkan rakyat dari keterasingan dan ketidakadilan struktural.
3) Ledakan Pencari Kerja, Minimnya Lapangan Kerja
Setiap tahun ribuan anak muda Sumenep lulus sekolah dan kuliah. Tetapi lapangan kerja tidak bertambah. Akibatnya, angka pengangguran meningkat. Banyak yang akhirnya merantau, sebagian lain jadi buruh migran.
NU tidak boleh menutup mata. Dengan jaringan pesantren, badan otonom, dan lembaga-lembaga ekonomi, NU bisa menggerakkan koperasi, UMKM, serta pelatihan kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi adalah jawaban bagi generasi muda agar tidak terus tersisih.
Konfercab sebagai Panggung Konsolidasi Gerakan
Konfercab PCNU Sumenep adalah titik temu antara tradisi dan modernitas, antara masa lalu dan masa depan. Di forum inilah NU dapat menegaskan diri sebagai gerakan progresif yang berpihak pada rakyat. Ada empat agenda mendesak:
1) Menyusun peta jalan kaderisasi cabang yang jelas, agar NU tidak kehilangan regenerasi kader ulama, intelektual, dan penggerak sosial.
2) Menguatkan sinergi syuriyah dan tanfidziyah, sehingga ilmu dan gerakan berjalan seiring.
3) Menegaskan posisi NU sebagai penentu arah kebijakan publik, bukan sekadar pengiring arus.
4) Menjadikan NU kekuatan rakyat yang menyatukan aspirasi petani, buruh, santri, nelayan, hingga generasi muda pencari kerja.
NU Penentu Arah, Bukan Penonton
Konfercab PCNU Sumenep adalah momentum politik kebudayaan sekaligus sosial. Jika ia hanya dipersempit pada perebutan jabatan, NU akan kembali terjebak dalam lingkaran sempit internal. Tetapi jika ia ditarik menjadi panggung konsolidasi gerakan, NU akan kembali pada wataknya: gerakan rakyat yang menentukan arah sejarah, bukan sekadar penonton perubahan.
NU lahir dari keprihatinan ulama nusantara terhadap penindasan kepada rakyat, maka NU mesti kembali menyatu dengan rakyat dan bergerak bersama rakyat. Dengan konfercab ini, NU Sumenep dapat berdiri di garda depan perjuangan: memperjuangkan pelayanan publik yang adil, menyelamatkan tanah leluhur yang produktif dari alih fungsi, serta membuka jalan kemandirian ekonomi generasi muda.
Inilah jalan NU: menjaga tradisi, memperkuat kader, dan berpihak pada rakyat dalam arti yang paling konkret. Bukan berwacana lalu tidur dalam menara gading. (*)
