Oleh: Akhmadi Yasid (Anggota DPRD Sumenep Fraksi PKB)
Sudahlah.
Untuk masalah ini kita harus satu suara. Tujuannya jelas: keadilan jangka panjang. Keadilan untuk kita semua.
Sudahlah.
Untuk persoalan ini jangan ada yang menolak. Mengapa? Karena kalau kita menerima, sama dengan mengorbankan generasi penerus.
Sudahlah.
Kalau kalau belum paham juga, mari kita bicarakan saja. Tentu dengan kacamata objektif. Bukan hanya sekedar menolak atau menerima. Kita perlu reason d’etre disini. Mutlak ini bro!
Akhirnya kita harus tegas: menolak dengan obyektif. Penolakan masyarakat Kangean atas seismik perlu dijabarkan. Bukan sekadar soal kekhawatiran terhadap dampak lingkungan laut atau ancaman terhadap mata pencaharian nelayan.
Lebih dari itu, penolakan tersebut mencerminkan kegelisahan mendalam. Gelisah atas ketimpangan struktural dan ketidakadilan distribusi manfaat. Yang kalau dipikir itu sudah lama dirasakan oleh masyarakat Kangean.
Kali ini, suara masyarakat bukan hanya soal menjaga lautnya dari gelombang kejut “air gun”.
Tetapi juga soal menjaga harga diri dan masa depan daerahnya dari eksploitasi sumber daya yang menguntungkan pusat. Disisi lain menyisakan sedikit bahkan nyaris tak ada manfaat langsung bagi warga lokal.
Survei seismik adalah pintu masuk eksploitasi. Maka jika sejak awal sudah terasa berat sebelah, maka lebih baik pintu itu ditutup rapat.
Kita semua harus sadar, ketika potensi migas besar ditemukan dan dieksploitasi, daerah penghasil justru kerap menerima bagian yang sangat kecil.
Ini bukan dugaan, tapi fakta yang bisa ditelusuri dari praktik bagi hasil sumber daya selama ini.
Mengacu pada sistem perundangan saat ini, hasil eksplorasi migas laut lepas—sekalipun berada di dekat pulau seperti Kangean—tetap tercatat sebagai bagian dari provinsi. Ia bukan hak milik kabupaten atau pulau penghasil.
Alhasil, kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pun amat minim. Apalagi untuk masyarakat Kangean secara langsung—nyaris nihil. Mereka hanya jadi penonton di tanah sendiri.
Maka tak heran, warga Kangean akhirnya memilih “hujan emas” di negeri orang. Karena di negeri sendiri, jangan kan “hujan emas”, justru hujan pun kalau bisa mau dikorupsi. Entahlah. Wallahualam bisshowab.
Pemerintah pusat dan perusahaan migas sering menjanjikan “potensi besar” sebagai alasan pembenaran. Tapi kita patut bertanya: sejak kapan potensi besar itu sebanding dengan manfaat yang dirasakan warga lokal?
Lihat saja daerah-daerah kaya migas seperti Cepu atau Mahakam. Kekayaan alamnya luar biasa, tetapi rakyat di sekitarnya tetap bergelut dengan kemiskinan, infrastruktur yang minim, dan pendidikan yang tertinggal.
Di Kangean, narasi ini semakin kentara. Wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, minim akses, dan rawan dilupakan dalam prioritas pembangunan. Ketika migas Kangean dieksploitasi, uang miliaran hingga triliunan rupiah akan mengalir ke pusat.
Bahkan tak jarang justru mengalir ke perusahaan asing, sementara pulau ini tetap akan mengalami listrik yang padam, sekolah rusak, dan akses kesehatan terbatas. Begitu juga infrastruktur yang timpang, setidaknya jika dibandingkan daratan.
Survei seismik tidak berdiri sendiri. Ia adalah simbol dari pola pikir lama yang menjadikan daerah kaya sumber daya sebagai ladang eksploitasi tanpa keadilan.
Jika sistem pembagian hasil tetap timpang, jika suara warga tetap diabaikan, dan jika manfaat ekonomi hanya berhenti di atas kertas, maka survei seismik ini tidak layak untuk dilanjutkan.
Alih-alih memaksakan survei, negara seharusnya mendengar dan menjawab tuntutan keadilan fiskal. Warga Kangean tidak menolak pembangunan, tapi mereka menolak dijadikan korban dari model pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir elit dan investor.
Kita butuh pembangunan yang adil, bukan eksploitasi yang dibungkus dengan janji kosong. Jika negara belum bisa menjamin masyarakat Kangean akan menjadi penerima manfaat utama dari hasil alamnya sendiri, maka survei seismik ini wajib ditolak. Kegiatan ini tidak punya legitimasi sosial untuk diteruskan. Titik. (*)
Editor : Amin Basiri