Oleh: Akhmadi Yasid*
TIGA orang yang lazim tak bisa dilawan. Selain orang gila, orang berpunya tentu juga atasan. Tapi akhir-akhir ini sepertinya cenderung bertambah. Siapakah gerangan, ini dia: pengamat!
Kalau melawan orang gila, orang berpunya dan atasan dalam pengertian pangkat dan jabatan, tak pernah ada kata menang. Selalu begitu. Dan begitu selalu, hukumnya. Tak perlu didebat. Klir.
Lalu, bagaimana dengan pengamat? Jawabnya simpel. Seorang karib yang akrab di ruang publik berujar. Pengamat, cenderung merasa dengan pandangan luas. Cenderung merasa bisa menganalisa dengan tajam. Pun cara berpikirnya. Seolah mau mengatakan “ini gue dan hanya gue,” kata karib tadi.
Pada fase ini seolah orang lain harus manut. Publik dipaksa mengakui layaknya sabdo pandito ratu. Dari sini mungkin anggapan pengamat juga tak bisa dilawan itu menyeruak. Kita mungkin lupa kalau sabdo pandito ratu itu tak berhenti disana. Ada frase tan hena wela weli di belakangnya.
Maka, ketika ada pengamat berbicara, pengamat menulis: berdialektika dalam lakon apapun, semua seolah benar. Dia lupa, orang lain dalam pengamatan tertentu, juga mengamati.
Salah seorang pengamat, tepatnya mengaku pengamat politik dan peneliti, dari Yogyakarta, membuat tulisan di laman ini. Dalam tulisan berjudul Skandal BSPS dan Misteri Sikap Politik PDIP-PKB sebagai Teman Koalisi, sang pengamat memaparkan pandangannya.
Mula-mula pembaca diajak kembali ke soal sikap Bupati Sumenep. Yang katanya jauh dari kesan empatik melihat masalah BSPS. Yang dalam pandangannya lebih dari sekedar kecelakaan berbahasa semata. Alias bukan keseleo lidah atau slip of the tangue itu.
Pada lanjutan pandangannya sang pengamat melanjutkan aksinya. Dia terus mendistkreditkan politisi PDIP lain yang kurang lebih sama. Kira-kira ini intinya: tak ada sense of crisis BSPS. Pokoknya PDIP benar-benar “merah” lah dalam pandangan sang pengamat.
Tentu tulisan ini tidak sedang mau mengikuti ritme pandangan sang pengamat. Tapi justru yang menggelitik soal amatannya dalam menarik paksa PKB dalam tulisannya. Alamaakkkkk…Tabik.
Kira-kira dia bilang begini: politisi PKB lebih peduli urusan BSPS. Sebuah sikap tegas yang seharusnya dimiliki PDIP. Selaku partai pemenang pemilu di Sumenep. Selaku pemilik dominasi kursi di gedung parlemen. Jelas disana sang pengamat menarasikan seolah PDIP tak punya keberpihakan dalam BSPS.
Saking tajamnya mengamati sang pengamat ini, kita sebut saja namanya: Ahmad Farisi, lupa tata kelola di gedung parlemen. Sebagai alumni jurusan Hukum Tata Negara, dia lupa kalau di parlemen itu ada alat kelengkapan dewan. Dari badan hingga komisi.
Dan, komisi 3 yang berkaitan langsung dengan BSPS berasal dari gabungan personil-personil fraksi. Fraksi PDIP pun juga mengirimkan personilnya ke komisi 3. Artinya apa? Semua hal, termasuk urusan BSPS, buah dari dialektika kolektif internal komisi.
Hasil rekomendasi komisi jelas, kasus BSPS harus diusut tuntas. Tan hena wela weli dalam penanganan kasus BSPS. Semua harus tegak lurus. Termasuk teman-teman dari PDIP. Semua sepakat. Lalu apa lacur sampai menarasikan PDIP sedimikian rupa, kisanak?
Seperti sebuah meme yang pernah hits itu: disitu kadang saya merasa sedih. Bukan bermaksud membela PDIP dalam wilayah ini. Tapi kelemahan pemahaman sang pengamat mengeja, menganalisa, mengkongklusi, sebuah keadaan. Sehingga abai dengan fakta, acap kali membenarkan pandangannya sendiri secara berlebihan.
Lucunya lagi, pada akhir-akhir tulisannya dia mau membuat kesan tidak hanya menembak jantung PDIP. Tapi PKB juga harus dikritisi, meski dengan pengamatan yang seperti menggunakan kacamata kuda. Pandangannya seolah fakta sebenarnya. Melebihi dari iklan Fuji Film tempo dulu: seindah warna aslinya.
Selain lucu, geli membaca tulisan bagian-bagian akhirnya. Seperti gayanya Rocky Gerung dia melempar pertanyaan: apakah sikap vokal PKB dalam menyikapi skandal BSPS benar-benar dari niat tulus membela rakyat kecil? Atau hanya strategi PKB memoles kembali citra partai yang belakangan kurang baik?
Menjadi penanya sekaligus narasumber, Ahmad Farisi menjawab sendiri pertanyaannya dengan pernyataan. Katanya, tidak mustahil PKB mengeksploitasi isu BSPS untuk kepentingan elektoral jangka panjang. Naif sekali.
Untuk dikesankan sebagai benar-benar pengamat dia menampilkan narasi lebih. Bahkan melebihi apa yang terjadi sebenarnya, melampaui tagline Fuji Film tadi. Pada PDIP memberi stempel individualis, PKB dianggap eksploitatif. Kalau PDIP dan PKB begitu, apa Anda berarti telah berbuat untuk Sumenep atau setidaknya urusan BSPS ini?
Kalau Anda mengerti sebuah meme hits di Madura, saya pun secara sinis akan bertanya sekaligus menjawabnya: soro nemmoh? Ye tak kera nemmoh!
Lebih geli lagi Ahmad Farisi menyebut tindakan PKB sebagai membangun rancang bangun peta politik baru. Mengarah pada pembentukan poros baru dalam dinamika politik Sumenep ke depan.
Padahal, kalau mau berpikir awam saja, jelas sekali dinamika politik ke depan seperti apa. Koalisi besar yang berisi partai-partai pengusung Bismillah Melayani 2 jauh dari kesan firqoh. Apalagi urusan pembentukan poros baru. Duet maut Fauzi-Imam justru menampilkan sisi keberagaman politik sebagai rahmat bagi semua.
Sederhananya, bolehlah mengamati, menganalisa, tapi jangan pakai kacamata kuda dong. Sisi realitas yang berisi kelindan kepentingan tulus dan oportunis, seharusnya tak memberi kesan konklusi.
Disini justru kita menganggap Anda kurang cermat, tendensius, abai pada urusan cek and ricek fakta. Pertanyaannya, seperti kata banyak orang itu: kalau kita tak sesuai ekspektasi, lalu apakah Anda merasa sesuai ekspektasi? Enggak dong, Bro. Jauh lah. Menjadi pengamat tak selucu itu, kisanak. Maaf. Assalamualaikum…(*)
*)Politisi PKB, Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Editor : Dafir.