Oleh TARMIDZI ANSORY*
HIRUK pikuk pilkada telah usai. Para pemenang tiap kontestan telah tampak jelas pada pandangan. Meski memang belum resmi dilantik karena para pasangan calon yang kalah mulai dari ujung barat Pulau Madura hingga ujung timur, semua kompak keberatan dengan hasil atau proses dari sistem demokrasi yang berlangsung sehingga gugatannya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi.
Dari sekian proses gugatan hingga ke Mahkamah Konstitusi, hemat penulis sah-sah saja karena itu menjadi bagian proses berdemokrasi. Apalagi pada pasangan calon yang mempunyai prinsip mencalonkan diri tanpa mengandalkan atau menghindari politik uang. Tentu tujuan tersebut betul-betul memperjuangkan suara rakyat, bukan sekadar karena gagal menang. Atau barangkali mereka menggugat karena banyak modal yang sudah dikeluarkan. Menurut saya, itu tetap sah-sah juga karena memang biaya politik itu sangat mahal.
Kalau boleh meminjam bahasa Pak Prabowo, antara yang menang sama yang kalah hampir sama lesu wajahnya. Makanya, muncul wacana proses pilkada dipilih anggota DPR saja entah sistem mainnya nanti gimana, yang terpenting dari sekian gugatan yang diajukan harus disertai bukti yang valid dan komprehensif agar nantinya bisa berharap menang di pengadilan.
Terlepas dari permasalahan di atas yang tidak kunjung usai, terutama bagi sebagian pendukung tiap pasangan calon yang punya sifat terlalu fanatik, penulis sebenarnya ingin menyampaikan suara dari kalangan akar rumput kepada seluruh bupati terpilih se-Madura ketika semua telah selesai dilantik dan dapat mandat siap bekerja. Adapun tugas berat utama yang harus dicarikan jalan keluar terutama bagi calon bupati terpilih Sumenep, Sampang, dan Bangkalan yaitu menuntaskan problema kemiskinan. Beberapa tahun lalu di berbagai media sempat viral setelah mereka mengutip data yang bersumber dari BPS bahwa tiga kabupaten di Madura menghiasi peringkat satu, dua, dan tiga kabupaten termiskin se-Jawa Timur.
Bagaimana dengan Kabupaten Pamekasan? Peringkatnya lumayan tidak terlalu buruk amat, cuma sayang masih masuk sepuluh besar. Tentu mendengar kabar tersebut masyarakat Madura gigit jari. Bagaimana tidak, Madura yang dikenal sebagai madunya Jawa Timur dengan mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta beragam destinasi wisata justru terjebak dalam kemiskinan.
Para bupati terpilih mau tidak mau dan harus berusaha mencarikan solusi cara menuntaskan angka kemiskinan yang masih tinggi. Paling tidak kalau semisal berat menuntaskan dengan hanya masa kerja lima tahun tidak bisa, barangkali bisa menurunkan peringkat dari paling buruk ke peringkat lebih baik. Meski memang penulis selaku rakyat jelata sedikit banyak paham, bahwa biaya politik yang dikeluarkan pasangan calon untuk duduk di kursi empuk pemerintahan tidak murah. Paling tidak kalau saya boleh guyon, teruntuk para calon bupati dan wakil bupati terpilih, kalau semisal sudah kembali modal, tolong layani masyarakat. Semisal mau cari keuntungan lewat jabatan yang sedang diemban, saya tidak mau berkomentar. Yang terpenting, layani masyarakat bawah, perbaiki infrastruktur jalan yang rusak, dan tatanan lalu lintas di beberapa jalan sering mengakibatkan kemacetan, kelola dengan baik ekonomi kreatif, dan pelaku usaha biar bisa makin produktif, perhatikan subsidi pupuk pangan di tengah tantangan zaman dan musim yang tidak bisa diprediksikan. Apalagi, adanya keputusan pemerintah menaikkan PPN 12 persen walaupun, katanya, hanya untuk barang mewah pasti sedikit banyak berdampak pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
Pesan penting untuk bupati terpilih, jangan lupa sejahterakan kehidupan rakyat, perhatikan nasib para buruh, petani, juga penjaga pilar-pilar pengajar pengetahuan (guru), baik guru ngaji, madrasah, maupun sekolah. Kadang yang mereka dapatkan hanya cukup buat memenuhi kebutuhan kehidupan tiap hari. Sedangkan pekerjaan mereka, mungkin para bupati terpilih sudah paham. Pastinya mereka jarang bekerja di ruangan ber-AC, tidak dapat tunjangan pangan atau kesehatan, tidak dapat kediaman atau kendaraan dinas dari pemerintahan. Hanya satu yang pasti, mereka terus mencoba eksis dengan pendapatan pas-pasan untuk mengisi dan mewarnai lika-liku kehidupan.
Maka dari lubuk hati terdalam, ingin sekali penulis menyampaikan pesan buat seluruh para bupati terpilih se-Madura, bekerjalah dengan penuh amanah, tablig, fatanah, serta bertanggung jawab penuh keadilan. Silakan duduk bersama melibatkan juga kepala desa, para anggota dewan yang notabene yang mewakili suara kami di pemerintahan, insyaallah ikhtiar untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat akan semakin besar terwujud. Apalagi baik pemerintah desa, para dewan perwakilan rakyat, hingga bupati sudah punya subsidi anggaran masing-masing.
Ingat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara para pemimpin seyogianya menjadi khodimul ummat. Karena itu, jangan perhatikan kami ketika pemilu atau pilkada saja. Khoirunnas anfauhum linnas. Salam Sejahtera. (*)
*) Alumnus Ponpes Al-Mardliyyah dan Annuqayah, berkhidmah di PC ISNU Pamekasan
Editor : Ina Herdiyana