Oleh AQIL HUSEIN ALMANURI
DI pemilu kemarin, anak muda menjadi pemilih terbanyak, dengan persentase 56 persen, atau dengan kata lain, mayoritas pemilih Pemilu 2024 adalah anak muda. Fakta ini menjadikan anak muda sebagai sasaran empuk para kontestan elektoral. Mulai dari outfit, cara berkampanye, dan apa pun yang melekat dengan generasi milenial dilakukan oleh para kontestan untuk mengelabui mereka.
Euforia ini kian diwarnai dengan kemunculan figur muda dalam jabatan strategis politik. Mulai dari Dico Ganinduto sebagai bupati Kendal, Hanindhito menjadi bupati Kediri, Emil Dardak, Bobby, hingga yang terbaru adalah dilantiknya Gibran sebagai wakil presiden terpilih.
Namun, pertanyaan paling penting yang mesti didiskusikan sekarang adalah; siapa anak muda yang punya kesempatan itu? Seberapa representatif mereka untuk anak muda dalam politik? Benarkah suara dan semangat anak muda benar-benar dibawa atau hanya menjadi komoditas belaka?
Sebuah Privilese
Dalam cerita istanasentris, kita akan selalu digambarkan oleh suasana kerajaan dan bagaimana dinamika politik di dalamnya berjalan. Ada raja, ada ratu, ada putra mahkota, ada rakyat jelata. Ada gap yang cukup konkret antara keluarga kerajaan dengan rakyat biasa.
Ketika sang raja meninggal, maka takhta selanjutnya akan diberikan kepada putra mahkota. Tak pernah ada cerita di mana rakyat biasa dengan kemampuan super bisa menduduki istana menggantikan raja (selama masih ada sosok putra mahkota), kecuali dia terpilih menjadi pasangan anak dari raja tersebut, meski peluangnya pun relatif kecil.
Begitulah ruang demokrasi kita. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin atau berada dalam jabatan strategis politik. Tapi, anak muda dari putra mahkotalah yang kemungkinan besar akan mengisi ruang itu. Mereka akan memiliki peluang paling besar.
Privilese di sini juga bisa diartikan sebagai kekuatan orang dalam. Orang-orang yang memang disiapkan oleh si bapak untuk menjadi penerus, bukan dari kalangan biasa. Mereka berasal dari elite secara kelas sosial, sehingga secara mudah mendapatkan pendidikan berkualitas dan pengalaman yang bagus. Berbeda dengan outliers yang untuk menuju puncak harus meniti satu per satu tangga yang ada.
Tentu privilese tak selalu berkonotasi negatif. Mereka yang punya kesempatan luas dan berpeluang besar untuk menjadi penerus beberapa juga memiliki track record yang mumpuni di meja politik. Sebut saja Bung Hatta misalkan, yang bisa menundukkan Belanda di konferensi Meja Bundar atau Pak Jusuf Kalla yang bisa mendamaikan konflik Aceh, Poso, dan Ambon pada saat itu. Mereka punya privilese, tetapi juga punya loyalitas tinggi terhadap masyarakat.
Meskipun dengan berat hati saya juga hendak menyampaikan, tak sedikit yang punya privilese yang secara gamblang tidak memiliki pengalaman yang mumpuni. Belum apa-apa sudah menjadi ketua partai, menjadi ini dan itu tanpa basis yang memadai. Dengan bergantung ke nama bapak, semuanya didapat secara instan. Sedangkan yang memiliki potensi lebih untuk memimpin, tak dilirik sama sekali.
Fakta lain, secara regenerasi politik, menurut Economist Intelligence Democracy Index 2022, Indonesia masih berada di peringkat 101 dari 147 negara dengan rata-rata usia anggota DPR 51 tahun. Lebih-lebih, anak muda yang ada di dalamnya adalah hasil dari skema dinasti politik.
Baca Juga: Polemik Jam Operasional Warung Madura
Preferensi Isu
Kemarin saya iseng membuka survei dari Katadata Insight Center bertajuk ”Politik di Mata Anak Muda”. Ternyata preferensi isu pemilih muda lebih cenderung pada penuntasan korupsi dan lapangan pekerjaan. Berbeda dengan preferensi isu pemilih tua yang cenderung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan (Survei Indikator).
Namun, saya melihat realitasnya tidak relevan, partai politik yang digadang-gadang sebagai representasi anak muda rupanya juga memiliki rekam jejak korupsi. Sebut saja PSI (sebagaimana kasus DPD PDIP Surabaya beberapa waktu lalu). Atau kasus yang menyeret Nur Afifah Balqis dari Fraksi Demokrat, politisi yang masih berusia 24 tahun tapi sudah terseret kasus korupsi.
Dengan majunya Gibran sebagai wakil presiden, bagi saya juga gagal menjadi representasi anak muda. Gibran hanya muda secara usia, namun jika menilik lis visi misi yang ada, dua isu di atas sama sekali tidak terendus.
Jadi, interpretasi dari aneksi ”figur muda” saat ini mesti direkonstruksi. Agar mereka yang sudah menjadi wakil anak muda di parlemen dan jabatan strategis pemerintahan lainnya benar-benar membawa preferensi isu anak muda, bukan hanya mewakili secara usia. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka istilah figur muda dalam politik hanyalah omong kosong. Wassalam. (*)
*)Sekretaris LPPM STAINAS Sumenep
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti