Oleh ABDUR ROHMAN
KUMANDANG Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) meramaikan ruang-ruang digital Jumat (8/3). Ratusan quote keadilan dikampanyekan sebagai bentuk kejenuhan masyarakat atas dunia yang melulu timpang. Tak sampai di situ, seruan kampanye kelompok perempuan juga mewarnai jalanan-jalanan kota.
Di Jogjakarta, dress code hitam dan ungu memenuhi bundaran UGM. Terdapat tulisan ”Mari Kak Rebut Kembali” sebagai bukti kebosanan mereka pada kehidupan yang tidak karuan. Di Jakarta tak kalah ramai, spanduk berisi tulisan ”Perempuan Indonesia Geruduk Istana” terpampang di tengah-tengah aksi bersama di Jalan MH Thamrin. Lalu, bagaimana di Madura? Apakah ada seruan-seruan atas nama perempuan pada 8 Maret? Jika tidak ada, betulkah memang tidak ada yang perlu diserukan, atau hanya tidak tahu apa yang harus diserukan?
Di tanggal yang sama, saya tidak mendengar seruan apa-apa di Madura, tanah kelahiran saya. Hari berjalan seperti biasanya, tak ada yang berubah. Ibu-ibu penjual rujak langganan saya tetap mengulek kacangnya hingga sore meskipun harga beras sebagai bahan dasarnya sedang naik. Di perjalanan menuju sekolah, saya tetap berpapasan dengan perempuan yang masih usia sekolah, tapi malah bertugas mengantar anaknya ke sekolah. Di perjalanan pulang pun, saya berbarengan dengan banyak buruh perempuan yang tetap memilih bekerja meskipun gajinya di bawah upah mininum kota (UMK). Kebiasaan yang tidak cukup menarik untuk dipermasalahkan, sebab boleh dikata menjadi penjual rujak, ibu rumah tangga, atau bekerja sebagai buruh memanglah pilihan pribadi. Namun, bukankah pilihan tersebut tidak lepas dari faktor sosial di luar diri perempuan? Sehingga, pun boleh dikata tingginya harga beras, ketidaksetaraan akses pendidikan bagi perempuan, dan rendahnya gaji perempuan daripada laki-laki adalah hasil kebijakan yang kurang memperhatikan eksistensi perempuan.
Penjelasan kondisi tidak beruntungnya perempuan sebenarnya sudah dijabarkan oleh Gayatri Spivak, sosiolog India, dalam bukunya yang berjudul Can the Subaltern Speak?. Spivak mengatakan bahwa di tengah dobrakan kaum feminis atas patriaki di dunia Barat, ada kelompok perempuan yang tidak mampu melakukan resistansi. Mereka sudah menerima keterpurukan sebagai sebuah hal yang biasa, ialah perempuan Timur yang oleh Spivak disebut sebagai kelompok subaltern. Pemikiran Spivak berangkat dari penjelasan Derrida tentang alterity yang memiliki makna ”Sang Asing” atau ”Sang Lain”. Sang Asing dianggap sebagai figur yang berbeda dan mengganggu kelompok dominan. Pembacaan Spivak pada kondisi perempuan India (Timur) menambah analisis kajian feminis makin luas, yakni bahwa tidak hanya perempuan Barat yang melawan (altern) saja yang menjadi korban ideologi dominan (patriaki), melainkan ada kelompok perempuan lain yang menjadi korban, malah sekaligus diabaikan dan tak mampu melawan, yakni perempuan Timur (subaltern).
Analisis Spivak tentang kelompok subaltern dapat membantu kita mendeskripsikan posisi perempuan Madura sekarang. Dapatkah perempuan Madura disebut sebagai kelompok subaltern dalam pertarungan patriarki di Indonesia?
Hari (Kekerasan) Perempuan
Patriarki agaknya memang menjadi momok permasalahan utama di belahan bumi mana pun. Tak hanya di Madura, dunia Barat yang dikenal sebagai negara maju sekalipun masih terdengar gejolak tuntutan keadilan untuk perempuan. Perbedaannya, gejolak tersebut belum hidup di Madura. Malah, perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Tiga hari selepas perayaan IWD, Radar Madura memberitakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangkalan tinggi. Selama Januari–Februari, sudah terdapat 10 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari pelecehan seksual, KDRT, hingga pembunuhan. Hal ini tentu tidak jauh berbeda dengan kondisi perempuan di kabupaten lain di Madura. Berdasarkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022, empat kabupaten di Madura sama-sama berada di posisi tertinggi di Jawa Timur (rata-rata 0,600, sedangkan Jawa Timur 0,440). Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2022 juga menunjukkan bahwa IPG kabupaten-kabupaten di Madura (rata-rata 85,71) masih jauh dari rata-rata Jawa Timur (92,08).
Dalam kehidupan masyarakat patriarki sudah barang tentu diketahui kelompok mana yang kurang beruntung, yakni perempuan. Jika IPG 2022 dibedah menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan jenis kelamin, hasilnya menunjukkan kelompok laki-laki lebih diprioritaskan menjadi manusia yang lebih terbangun. Sebab, angkanya mencapai 71,07, sedangkan perempuan hanya 60,88. Demikian pula ketika angka pembangunan tersebut dibedah lebih terperinci, misalnya dalam aspek pengetahuan. Kelompok perempuan di Madura mencapai rata-rata lama sekolah (RLS) hanya 5,3 tahun atau tidak lulus sekolah dasar, sedangkan laki-laki sudah mencapai 6,7 tahun. Harapan lama sekolah (HLS) anak-anak 7 tahun di Madura juga berbeda, bergantung pada jenis kelamin mereka, perempuan hanya memiliki HLS 12,70 tahun, sedangkan laki-laki 13,03 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan belajar bagi kelompok perempuan dianggap kurang penting sehingga berpendidikan hanya boleh diakses oleh kelompok laki-laki.
Can the Subaltern Speak?
Penjelasan sebelumnya sudah cukup menggambarkan kondisi ketidakberuntungan dan pengabaian yang dialami oleh perempuan Madura. Pertanyaan selanjutnya adalah ”Bisakah mereka bersuara?” Inilah yang membedakan kelompok altern dan subaltern. Yang disebut pertama adalah kelompok yang tertindas, tetapi masih mampu melawan, sedangkan yang kedua adalah kelompok yang tidak mampu melawan, bahkan dirinya sendiri tidak sadar bahwa hidupnya sedang tertindas.
Tidak adanya hiruk pikuk pada perayaan IWD sebenarnya telah menunjukkan bahwa perempuan belum memiliki kesadaran atas apa yang menimpa golongan mereka. Keterpurukan yang dialami perempuan dianggap sebagai hal yang lumrah, hidup dalam kerangkeng patriarki adalah ketidakberuntungan yang tidak perlu diperdebatkan. Inilah kelompok subaltern; ditindas, tak melawan, bahkan tidak sadar.
Jika mengacu pada partisipasi perempuan dalam ranah politik, kondisi perempuan yang dibungkam akan terlihat semakin jelas. Jangankan melenggang ke Senayan, mewakili di tingkat daerah saja sulit direalisasikan bagi perempuan Madura. Sepanjang sejarah pemilihan legislatif di Indonesia, khususnya di Madura, representasi keterwakilan perempuan belum pernah mencapai target 30 persen. Meskipun beberapa kursi parlemen telah diisi oleh perempuan, peran mereka belum bisa mewakili kondisi riil perempuan Madura. Berdasarkan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), terdapat 34 persen legislator perempuan yang memiliki ikatan dinasti politik pada 2014. Lalu, pada 2019 meningkat menjadi 44 persen, yakni 53 dari 120 legislator perempuan. Berdasarkan kajian tersebut, jumlah ini lebih sedikit daripada legislator laki-laki yang hanya 8,5 persen.
Prediksi Pileg 2024 di Madura menunjukkan hal yang serupa dengan kajian Puskapol UI. Kabar yang saya himpun dari Radar Madura menunjukkan prediksi minimnya keterwakilan perempuan di DPRD. Bahkan, caleg perempuan hanya dijadikan alat untuk memenuhi syarat administrasi partai. Beberapa caleg perempuan yang diprediksi lolos pun sebenarnya berasal dari dinasti politik, mulai dari kepala desa hingga bupati. Misalnya, Nia Kurnia Fauzi, caleg yang diprediksi lolos ke DPRD Sumenep merupakan istri bupati Sumenep. Virzannida yang juga diprediksi lolos merupakan anak dari mantan bupati Sumenep. Di Kabupaten Sampang, istri wakil bupati Sampang Vanny Dariyani juga diprediksi akan melenggang menjadi anggota DPRD Sampang. Kebimbangannya, bisakah perempuan dari dinasti politik ini mewakili perempuan Madura? Apakah perempuan pedagang, perempuan petani, perempuan nelayan, hingga buruh perempuan dapat diwakilkan oleh suara mereka?
Keterwakilan perempuan pinggiran oleh perempuan yang berasal dari dinasti politik memang sebuah dilema. Sebab, keterwakilannya bukan berangkat dari bawah ke atas, melainkan sebaliknya, dari atas ke bawah. Artinya sama saja, jika tak sesuai rencana, perempuan pinggiran akan tetap menjadi kelompok subaltern yang tidak mampu bersuara. Sebab, suara yang beragam; pedagang, petani, nelayan, dan buruh perempuan, menjadi satu suara perempuan yang berasal dari dinasti. Karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi legislator perempuan di Madura. Jika hal ini bukan dianggap sebagai tanggung jawab, maka menjadi PR besar bagi kita, bisakah nelayan, pedagang, petani, atau buruh perempuan melenggang ke kursi DPR mewakili suaranya sendiri? Mari wujudkan! (*)
*)Aktif di Yayasan Gerakan Bangkalan Bisa
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti