Oleh MOH. ALIF FIJRI ASRORI*
PENYEBAB mundurnya sikap demokratis karena dua faktor kuat. Yakni masyarakat yang tidak paham perannya dalam kancah politik dan partai yang kehilangan peran sentralnya.
Masalah menjadi semakin rumit ketika melihat sikap apatis masyarakat terhadap norma-norma dalam kontestasi politik.
Partai seharusnya tidak makin mempermudah praktik kotor tersebut terjadi, misalnya, dengan mengadakan edukasi masif terhadap masyarakat sambil mengambil langkah strategis, misalnya membuat tim investigasi pencegahan politik uang.
Partai juga seharusnya mencalonkan kandidat pemimpin yang memang berkualitas dan memihak pada rakyat walaupun sangat sulit rasanya mengubah sebuah perilaku yang sudah menjadi hal ”lumrah.” Tanpa usaha dari kedua belah pihak untuk berbenah, maka sulit bagi kita memperbaiki keadaan. Nilai-nilai demokrasi yang seharusnya sangat berdampak positif terhadap multikulturalisme di Indonesia seakan-akan malah menjadi semacam ideologi yang manis secara teoretis, namun nonsense dalam tataran realistis.
Masih banyak poin yang sebenarnya perlu diperbaiki untuk membentuk sebuah peradaban makmur sentosa yang demokratis idealis.
Namun fakta di lapangan, algoritma partai politik-society tidaklah semanis apa yang digambarkan tataran ideal. Masih banyak problematika yang seharusnya tidak terjadi, namun itu sangat lumrah dalam masyarakat kita.
Salah satu peran partai adalah mengumpulkan suara akar rumput untuk dijadikan landasan dalam menciptakan undang-undang.
Masalahnya adalah, masyarakat kita masih belum teredukasi dan paham terhadap fungsi partai politik sebagai ”penyambung lidah rakyat”.
Dalam kasus yang lain, rakyat paham diskursus itu, namun mereka bersikap tidak peduli dengan tetap melakukan transaksi ilegal dengan calon kandidat yakni bermain-main dengan money politics dalam pemilihan legislatif khususnya.
Akhirnya yang terjadi adalah, dipilihnya seorang wakil rakyat –nantinya akan duduk di parlemen untuk memperjuangkan suara-suara rakyat– yang tidak berlandaskan ideologi partai, namun pencoblosan tersebut berdasarkan jual-beli jabatan.
Pada titik ini, para pegiat demokrasi yang seharusnya mengomandoi opini publik malah membeli suara publik untuk berkuasa.
Di samping itu, fenomena politik uang terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas menempati tangga menengah ke bawah, Rocky Gerung menyebutkan bahwa memang itulah yang terjadi jika rakyat belum memiliki nilai dasar berpolitik di samping problem ekonomi rendah, ”Ya itu bahayanya Indonesia yang pendapatan rakyatnya rendah, money politics tuh nggak ada arahnya tuh. Lain di negara-negara maju yang money politics memang relawan itu mau cari sasar para pendukung, dan money politics dimaksudkan untuk membeli peralatan kampanye. Kalau di sini untuk menyogok perut rakyat yang lapar.”
Memang seakan menjadi sebuah rahasia umum jika politik uang sudah sedemikian ”membudaya” dalam kultur politik masyarakat kita.
Masyarakat masih belum siap untuk menerapkan nilai-nilai ideal demokrasi. Uniknya, setelah penulis melakukan beberapa riset kecil, fakta yang terkuak adalah, masalah tersebut malah mendapat legitimasi dari masyarakat itu sendiri.
Masih banyak orang yang meyakini bahwa uang adalah kompensasi kehadiran di tempat pemilihan umum (TPU) sehingga praktik tersebut dianggap legal.
Mindset negatif lainnya tercermin dengan perilaku masyarakat yang memilih golput saat tidak memperoleh ”angpau” dari para calon kandidat.
Perilaku tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kita belum memahami perannya dalam biokrasi. Dampaknya, banyak dari kandidat yang terpilih sebagai wakil rakyat tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Kursi dewan yang hanya dijadikan pijakan untuk meraih kekuasaan, public policy yang selalu memihak elite, munculnya dewan-dewan yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) legislatif adalah gambaran riil demokrasi kita sebagai efek samping setumpuk problematika di atas.
Maka, jangan heran ketika Bambang Pacul mengeluarkan statement mengejutkan yang kurang lebih bermakna bahwa para anggota dewan adalah pion dari ketua partai atau munculnya frasa ”petugas partai” yang terkesan dilematis walaupun sebagian politisi mencoba menjernihkan kata tersebut agar terdengar lebih lumrah.
Masyarakat perlu edukasi, rakyat perlu sadar bahwa mereka memiliki peran dalam menentukan nasib dengan berpartisipasi dalam politik yang bersih.
Cara yang paling ampuh ialah dengan memilih atau mengusung kandidat yang memiliki idealisme kerakyatan, bukan malah memilih para bidak yang diatur hierarki kekuasaan.
Peta problem tadi mungkin sedikit memberi petunjuk titik mana yang harus diperbaiki. Lingkaran setan tersebut harus segera dipatahkan, kalau tidak, rel demokrasi kita akan mengarah pada kehancuran.
Para pemuda harus mengambil perannya di sini, yakni dengan bergabung dengan partai politik dan menciptakan perubahan.
Para wisudawan mahasiswa juga harus memberi contoh sikap demokratis kepada masyarakat dengan menolak politik uang dan mengampanyekan budaya anti pada transaksi haram tersebut.
Tantangan lulusan kampus adalah terjebak pada kenyamanan untuk membiarkan ritme yang salah dalam nada politik representatif dengan menikmati ”angpau” dari para calon kandidat.
Para aktivis mahasiswa yang sering berkoar-koar di gedung DPR membela rakyat harus memberi tindakan yang nyata saat terjun ke masyarakat.
Jangan sampai terjadi aktivis kampus yang berteriak lantang membela rakyat di setiap demonstrasi malah menjadi pion juga ketika ia menjadi anggota parlemen.
Pemuda juga bisa mengedukasi masyarakat dengan teknologi. Bima Yhudo Saputro seorang aktivis asal Lampung telah memberikan fondasi tentang fungsi teknologi dan media sosial bagi para pemuda yang lain.
Pemuda dapat masuk ke dalam partai politik, parlemen ataupun tetap menjadi elemen masyarakat dan menjalani perannya seideal mungkin. (*)
*)Mahasiswa Instika. Anggota Forum Lesehan Latee (Forleste)
Dari Redaksi
Terdapat kesalahan pemuatan foto pada artikel berjudul Menuju Demokrasi Ideal (1); Tantangan Politik Representatif Demokrasi Liberal edisi Minggu (6/8). Yang benar seperti yang termuat dalam artikel di atas.
Editor : Abdul Basri