JOMBANG, RadarMadura.id – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Madura mendorong lahirnya rekomendasi pengembangan ekonomi warga nahdliyin dalam Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
Salah satu isu yang diperjuangkan adalah penataan tata niaga garam dan tembakau.
Ketua PCNU Sumenep KH Md Widadi Rahim menegaskan dua komoditas utama tersebut selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat Madura.
Dorongan rekomendasi tersebut berangkat dari masih lemahnya regulasi, terutama dalam pengaturan tata niaganya.
Baca Juga: Tetesan Air Garam Berpotensi Picu Laka, Satlantas Polres Pamekasan Turun Jalan Edukasi Sopir Truk
Akibatnya, harga garam dan tembakau kerap bergantung pada mekanisme pasar.
Kondisi itu dinilai membuat petani dan pelaku usaha kecil berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki kepastian harga yang berpihak kepada produsen.
"Bagaimana NU bisa mengakomodasi dan memfasilitasi dua komoditas itu menjadi benar-benar ikon Madura? Karena selama ini belum ada regulasi tata niaga yang berpihak," ucap Kiai Widad.
Melalui forum muktamar, lanjut dia, PCNU Sumenep berharap NU dapat melahirkan rekomendasi yang lebih konkret untuk memperjuangkan kebijakan tata niaga garam dan tembakau.
Hal itu selain memperkuat ekonomi warga nahdliyin, juga dinilai sebagai bagian dari memperjuangkan kesejahteraan warga Madura.
"Mudah-mudahan pada muktamar ke-35 ini tidak hanya pergantian kepemimpinan, tetapi lebih fokus pada langkah-langkah taktis ke depan dan semua program yang disepakati muktamirin berjalan dengan baik," tegas Koordinator PCNU Madura Raya itu.
Senada dengan itu, Ketua PCNU Pamekasan KH Muchlis Nasir juga menyebut pengurus cabang di Kota Gerbang Salam juga membawa beragam gagasan terkait pengembangan ekonomi warga nahdliyin.
Baca Juga: Ratusan Stan Meriahkan Madura Night Vaganza 2026, Sejumlah Daerah dari Luar Madura Ikut Berpartisip
Harapannya, gerakan NU di abad kedua semakin fokus pada pengembangan dan penguatan program ekonomi.
"Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal, termasuk regulasi tembakau dan garam, kami perjuangkan. Target usulan di muktamar ini agar gerakan NU dari PB sampai PC dan MWC juga fokus pada program ekonomi," tuturnya.
Bagi Kiai Muchlis, jika potensi ekonomi tersebut dapat dikawal dengan baik, keberadaan NU akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan demikian, gerakan organisasi tidak hanya berfokus pada penguatan keagamaan dan sosial, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan.
"Harapannya, ekonomi warga juga semakin tumbuh dan kesejahteraan warga nahdliyin bisa meningkat. Lebih-lebih di Pamekasan, karena menjadi salah satu daerah penghasil tembakau dan garam terbesar," ujarnya.
Ketua PCNU Bangkalan KH Muhammad Makki Nasir mengaku setiap muktamar para peserta dari Madura selalu menyampaikan terkait pengembangan ekonomi tembakau dan garam. Namun dalam tataran pelaksanaan belum maksimal.
"Maka, pada muktamar kali ini juga akan kami rekomendasikan. Karena tidak sedikit warga nahdliyin Madura yang menggeluti dua komoditas pertanian itu," katanya.
Selain itu, PCNU Bangkalan juga merekomendasikan beberapa program ekonomi lainnya, meliputi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi NU modern, dan akses modal.
Baca Juga: Apple Bikin Mac Mini Makin Buas, Chip M6 Fokus Performa AI, M5 Pro Usung CPU 18-Core dan GPU 20-Core
Program ini menargetkan peningkatan kelas UMKM nahdliyin dari mikro ke menengah hingga lahirnya skema asuransi mikro takaful.
Meski demikian, dia tidak menampik adanya potensi polemik dan anomali dari usulan program tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, yaitu berkaitan dengan risiko komersial jamiah karena keterlibatan struktur yang dapat menyeret jamiah ke dalam sengketa keuangan sehingga mencoreng nama baik organisasi.
"Ketidakjelasan subjek juga sering kali menyebabkan program ekonomi jamiah gagal karena dikelola secara sambilan oleh pengurus harian yang tidak memiliki latar belakang bisnis profesional," ujarnya.
Sementara itu, Bendahara PCNU Sampang Mas'udi Kholili juga menyebut NU Kota Bahari turut menyuarakan penguatan tata niaga tembakau dan garam pada pembahasan rekomendasi di muktamar ke-35. "Pasti, itu juga kami sampaikan," pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti