JAKARTA, RadarMadura.id – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa sebesar Rp2,815 triliun pada semester I 2026. Nilai tersebut meningkat 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp2,645 triliun.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, kenaikan PNBP terjadi di tengah ketidakpastian kondisi global. Menurutnya, Imigrasi kini tidak lagi berfokus mengejar kuantitas, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis efisiensi.
"Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, tanpa mengabaikan aspek keamanan negara," ujarnya, Senin (6/7).
Sepanjang semester I 2026, Imigrasi menerbitkan 3.924.500 visa atau turun 6,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 4.209.465 visa. Penurunan paling besar terjadi pada Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang merosot 87,91 persen, dari 438.423 menjadi 52.999 penerbitan.
Baca Juga: Gandeng KPK, Ditjen Imigrasi Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pelayanan
Sebaliknya, penerbitan visa kunjungan indeks C1 meningkat 2,76 persen menjadi 3.829.902 visa dibandingkan 3.726.855 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Australia masih menjadi negara asal wisatawan terbanyak dengan 848.802 kunjungan, disusul China 668.432, India 334.107, Korea Selatan 202.101, dan Amerika Serikat 186.463 kunjungan.
Implementasi Golden Visa juga menunjukkan perkembangan positif dengan 143 penerbitan. Sementara itu, jenis visa yang paling banyak diterbitkan selama Januari–Juni 2026 adalah Visa on Arrival sebanyak 3.481.490, disusul visa kunjungan indeks C1 sebanyak 113.323 dan visa kunjungan indeks C20 untuk instalasi alat sebanyak 83.852.
Di bidang pengawasan, Imigrasi menjatuhkan 10.911 tindakan administratif keimigrasian. Sebanyak 3.260 di antaranya berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap warga negara asing yang melanggar aturan atau mengganggu keamanan dan ketertiban.
Selain itu, Imigrasi memproses hukum 23 warga negara asing. Sebanyak 17 orang masih menjalani penyidikan, empat orang menjalani persidangan, dan satu orang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
"Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami untuk menyaring kualitas orang asing yang masuk untuk meminimalisasi potensi risiko yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban nasional," tegas Hendarsam.
Baca Juga: Tegakkan Hukum Keimigrasian, Imigrasi Pamekasan Deportasi WNA Asal Malaysia
Selama enam bulan pertama 2026, Imigrasi juga mencegah 401 WNI dan 36 WNA bepergian ke luar negeri atas permintaan aparat penegak hukum. Sebanyak 2.102 WNA masuk daftar penangkalan, dengan 1.959 orang atau 93,2 persen terkait pelanggaran keimigrasian.
Petugas juga menunda keberangkatan 1.704 pelintas yang terindikasi berisiko. Di sisi pelayanan, Imigrasi menerbitkan 1.673.816 paspor dan menolak 9.017 permohonan karena tidak memenuhi persyaratan.
Selain itu, Imigrasi menerbitkan 23.082 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta memproses 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia. Data perlintasan mencatat 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan WNI maupun WNA.
Hendarsam menegaskan capaian semester pertama menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada paruh kedua 2026. Menurutnya, Imigrasi akan terus memperkuat pelayanan publik sekaligus merespons dinamika global yang terus berkembang.
"Capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi kami. Ke depan, kami akan terus mengupayakan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang lebih baik serta mampu merespons tantangan global yang semakin dinamis," tutupnya. (*/dry)
Editor : Hendriyanto