SURABAYA, RadarMadura.id – Fraksi PKS DPRD Jawa Timur mendorong penguatan pendidikan inklusif di seluruh satuan pendidikan.
Sebab, hingga kini masih banyak anak penyandang disabilitas yang menghadapi kendala dalam memperoleh akses pendidikan yang setara akibat keterbatasan fasilitas, kompetensi guru, dan kesiapan sekolah.
Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang sama tanpa diskriminasi.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim Harisandi Savari mengatakan, pendidikan inklusif tidak boleh berhenti sebatas jargon kebijakan.
Menurut dia, masih banyak sekolah yang belum siap memberikan layanan pendidikan inklusif secara optimal.
”Masih ditemukan anak penyandang disabilitas yang menghadapi kendala untuk memperoleh akses pendidikan yang setara karena belum semua sekolah memiliki kesiapan memberikan layanan inklusif,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Rabu (17/6).
Harisandi mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim melalui dinas pendidikan dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak, termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
Namun, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penguatan, terutama terkait kesiapan sekolah, kompetensi guru, dan ketersediaan fasilitas pendukung.
Menurut dia, setiap anak di Jawa Timur memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Karena itu, sekolah tidak cukup hanya membuka akses penerimaan peserta didik penyandang disabilitas.
”Anak penyandang disabilitas harus dipastikan diterima, didampingi, berkembang, dan memiliki peluang yang sama untuk mencapai masa depan,” tegasnya.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan serta pendampingan agar mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
Selain itu, sarana dan prasarana sekolah yang aksesibel, lingkungan belajar yang aman, serta sistem pendampingan bagi siswa penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian dalam implementasi pendidikan inklusif.
”Kita ingin pendidikan inklusif hadir secara nyata. Bukan sekadar anak disabilitas diperbolehkan masuk sekolah, tetapi mereka benar-benar merasa diterima dan mendapatkan layanan pendidikan terbaik,” katanya.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, jumlah penyandang disabilitas di Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencapai sekitar 3,42 juta jiwa atau 8,41 persen dari total penduduk.
Sementara berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 1,86 juta jiwa penyandang disabilitas di Jawa Timur. (*/han)
Editor : Amin Basiri