JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti sejumlah tantangan ekonomi yang harus dihadapi pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027, Selasa (9/6).
Banggar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan pengantar KEM PPKF 2027 dalam rapat paripurna DPR. Tradisi baru tersebut dinilai sebagai bentuk penguatan komunikasi antara pemerintah dan parlemen dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional.
Dalam usulannya, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, kurs rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, serta yield Surat Berharga Negara (SBN) pada kisaran 6,5–7,3 persen.
Menurut MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI menegaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan seiring dengan upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Menurutnya, kebijakan fiskal harus mampu mengorkestrasi seluruh target pembangunan secara inklusif.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berdiri sendiri. Harus sejalan dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial,” ujarnya.
Di tengah tekanan global, Banggar juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya yield SBN, serta tren penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pemerintah diminta lebih fokus pada penguatan faktor domestik dibandingkan menyalahkan kondisi eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat maupun gejolak geopolitik dunia.
Untuk memulihkan kepercayaan pasar, DPR menilai pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan, mengelola fiskal secara sehat, dan memperbaiki tata kelola program prioritas nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga didorong meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal.
Banggar mengapresiasi target defisit RAPBN 2027 yang dipatok sebesar 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai memberikan sinyal positif bagi pasar dan menunjukkan komitmen pemerintah menjaga kesehatan fiskal.
Dalam pembahasan tersebut, DPR juga menyoroti beban pembayaran utang negara yang masih besar pada tahun 2027. Kenaikan yield SBN dinilai menjadi dilema karena dapat menarik investor, namun di sisi lain meningkatkan beban bunga yang harus ditanggung pemerintah.
“Kenaikan yield harus dibarengi dengan belanja yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta penerimaan negara,” tegasnya.
Selain isu fiskal, Banggar memberikan perhatian khusus terhadap delapan program prioritas nasional yang diusung pemerintah, yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Ancaman perubahan iklim juga menjadi perhatian serius. DPR mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi El Nino ekstrem yang dapat mengganggu produksi pangan dan ketersediaan air.
Pada sektor energi, pemerintah didorong mempercepat reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran serta menyelaraskan produksi dan konsumsi energi domestik. Saat ini Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar minyak meski menjadi salah satu eksportir batu bara terbesar dunia.
Sementara itu, sektor pendidikan dinilai menjadi kunci dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2041. DPR menilai pendidikan tinggi harus semakin inklusif agar mampu menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri masa depan.
Di bidang hilirisasi dan industrialisasi, DPR menegaskan perlunya penentuan sektor industri prioritas yang memiliki daya saing tinggi, mampu menyerap tenaga kerja, serta menjawab kebutuhan ekonomi masa depan. Saat ini kontribusi sektor industri terhadap PDB masih sekitar 19 persen, jauh dari target negara industri yang idealnya mencapai 30 persen.
“Jalan menuju negara industri memang tidak mudah, tetapi harus ditempuh dengan perencanaan yang matang, dukungan SDM berkualitas, infrastruktur terintegrasi, serta regulasi yang efisien,” pungkasnya. (*)
Editor : Dafir.