RadarMadura.id — Menjelang awal Februari 2026, jutaan keluarga penerima manfaat mulai menanti kepastian pencairan bantuan sosial dari pemerintah.
Melalui pengumuman resmi, Kementerian Sosial Republik Indonesia memastikan jadwal penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun ini.
Kepastian ini menjadi angin segar setelah adanya penyesuaian anggaran pada tahun baru.
Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli keluarga rentan di tengah kebutuhan yang terus meningkat.
PKH dan BPNT merupakan dua program utama perlindungan sosial yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Info Pencarian BLT Kesra Rp900.000 2026 Terungkap, Ini Fakta Jadwal Cair dan Cara Cek Penerima
PKH berfokus pada aspek pendidikan dan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, anak sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas.
Sementara BPNT ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok melalui skema non-tunai.
Keduanya terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan disalurkan lewat Kartu Keluarga Sejahtera.
Untuk Februari 2026, pencairan PKH dilakukan secara bertahap mulai 10 hingga 22 Februari tergantung wilayah.
Provinsi di Pulau Jawa menjadi wilayah awal penyaluran, disusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Pemerintah mengingatkan bahwa jadwal bisa bergeser satu hingga dua hari karena faktor teknis.
Baca Juga: Resmi Meluncur di IIMS 2026: Toyota Veloz Hybrid EV Dijual Mulai Rp 303 Juta!
Berbeda dengan PKH, BPNT memiliki pola pencairan bulanan yang lebih seragam.
Pada Februari 2026, saldo BPNT mulai masuk sejak 1 Februari dan dapat digunakan hingga akhir bulan.
Nominal bantuan tetap sebesar Rp200.000 per keluarga penerima manfaat. Saldo tersebut digunakan khusus untuk membeli bahan pangan di e-warung mitra pemerintah.
Besaran PKH yang diterima setiap keluarga tidaklah sama karena bergantung pada komponen yang terdaftar.
Ibu hamil dan anak usia dini menerima bantuan terbesar, yakni Rp750.000 per bulan pada tahap ini.
Anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas memperoleh nominal yang disesuaikan dengan jenjang dan kategori.
Dalam satu keluarga, bantuan bisa berasal dari beberapa komponen sekaligus.
Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan secara mandiri melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
Pengecekan cukup menggunakan nama lengkap dan wilayah domisili sesuai KTP. Informasi yang ditampilkan mencakup jenis bantuan serta status pencairannya.
Cara ini menjadi langkah awal sebelum mendatangi bank atau e-warung.
Apabila saldo belum masuk meski jadwal telah lewat, penerima diminta bersabar selama beberapa hari kerja.
Keterlambatan biasanya dipicu oleh validasi data, rekening dormant, atau kendala sistem perbankan.
Jika masalah berlanjut, pendamping PKH dan Dinas Sosial setempat menjadi pihak pertama yang perlu dihubungi.
Seluruh proses pengaduan tidak dipungut biaya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak semua warga otomatis menerima PKH dan BPNT.
Penerima harus terdaftar dalam DTKS dan memenuhi kriteria desil kesejahteraan tertentu.
Untuk PKH, terdapat kewajiban seperti kehadiran sekolah dan pemeriksaan kesehatan berkala. Kewajiban ini menjadi dasar evaluasi keberlanjutan bantuan.
Bagi masyarakat yang belum terdaftar, pendaftaran DTKS dapat diajukan melalui kelurahan atau desa.
Prosesnya melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi calon penerima.
Penetapan bantuan dilakukan berdasarkan kuota dan hasil pemeringkatan data. Karena itu, waktu tunggu bisa berlangsung beberapa bulan.
Dengan jadwal dan nominal yang telah ditetapkan, pemerintah berharap penyaluran bansos Februari 2026 berjalan tepat sasaran. PKH dan BPNT diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi keluarga rentan di tengah dinamika biaya hidup.
Masyarakat diminta rutin memantau informasi resmi agar terhindar dari hoaks. Transparansi dan partisipasi aktif menjadi kunci keberhasilan program bantuan sosial ini.
Editor : Hasan Bashri