SURABAYA, RadarMadura.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menyoroti perubahan besar pola komunikasi publik seiring pesatnya perkembangan media sosial. Ruang digital dinilai memberi kemudahan berinteraksi, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Lia Istifhama, Kamis (8/1/2026). Ia menegaskan media sosial kini memiliki peran strategis dalam membentuk opini, sikap, dan dinamika sosial masyarakat.
Menurut Lia, masyarakat semakin mudah menyampaikan kritik, keluhan, hingga tuntutan secara langsung kepada pemerintah daerah melalui media sosial. Kondisi ini dinilai positif bagi demokrasi, namun memerlukan tata kelola komunikasi publik yang matang.
“Media sosial membuat komunikasi menjadi sangat terbuka dan cepat. Masyarakat kini dengan mudah menyampaikan kritik, keluhan, bahkan tuntutan langsung kepada pemerintah daerah. Ini baik bagi demokrasi, tetapi juga menjadi tantangan serius dalam tata kelola komunikasi publik,” ujarnya.
Ia menilai kebebasan berkomunikasi di ruang digital tidak selalu menghasilkan dialog yang sehat. Algoritma media sosial justru berpotensi memperkuat polarisasi dan membentuk ruang gema atau echo chamber.
Baca Juga: Senator Lia Istifhama Dorong Penguatan RSUD Mohammad Noer Pamekasan
Dalam kondisi tertentu, polarisasi tersebut dapat memicu gesekan sosial apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan etika komunikasi yang memadai. Pemerintah daerah, kata Lia, harus menyadari risiko tersebut sejak dini.
“Ketika ruang digital tidak dikelola secara bijak, polarisasi opini bisa berkembang menjadi gesekan sosial. Pemerintah daerah perlu menyadari risiko ini,” tegasnya.
Lia menilai pemerintah daerah di Jawa Timur perlu memiliki strategi komunikasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pola komunikasi konvensional dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan era digital.
Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah yang aktif, responsif, dan empatik di media sosial. Pendekatan tersebut diyakini mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meredam potensi konflik.
“Pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola komunikasi konvensional. Kehadiran yang aktif, responsif, dan empatik di media sosial kini menjadi kebutuhan,” katanya.
Lebih lanjut, Lia menyebut kekuatan sosial masyarakat Jawa Timur seperti budaya gotong royong, kearifan lokal, dan tradisi musyawarah harus menjadi fondasi dalam mengelola komunikasi digital. Nilai-nilai tersebut dinilai mampu menjadi penyangga di tengah perbedaan pandangan.
Baca Juga: Etos Bisnis Madura Dipuji, Lia Istifhama: Warung Madura Bukti Kecerdasan Adaptif
Menurutnya, karakter sosial tersebut dapat mencegah perbedaan opini di media sosial berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan masyarakat. Ruang digital harus dijaga tetap sehat dan produktif.
Senator Lia Istifhama juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga. Sinergi tersebut diperlukan agar media sosial menjadi sarana dialog yang konstruktif.
“Media sosial tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan ruang digital menjadi sarana dialog, bukan sumber konflik,” pungkasnya. (*/dry)
Editor : Hendriyanto