KEDIRI, RadarMadura.id – Kegaduhan yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini sudah berakhir. Yaitu, dengan islahnya kedua kubu yang sempat berseteru, yakni antara Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar dan Ketua Umum (Ketum) PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Rekonsiliasi pimpinan PBNU tersebut berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Kamis (25/12). Pertemuan itu dihadiri berbagai sentra NU. Antara lain, wakil presiden RI periode 2019–2024 KH Ma’ruf Amin, para masyayikh, dan kiai-kiai sepuh.
Rais Syuriyah PBNU KH Imam Buchori Cholil menyatakan, pertemuan yang berlangsung di Ponpes Lirboyo tersebut sangat fenomental. Sebab, terjadi setelah sekian lama dinamika internal PBNU mencuat ke publik.
Pertemuan itu menjadi forum tabayun. Karena rais aam diminta memaparkan alasan pemakzulan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU. Sementara KH Yahya Cholil Staquf diberi kesempatan untuk menjawab tudingan yang dialamatkan kepada dirinya.
”Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf) telah menjawab secara detail dan gamblang,” ujar pria
Perjumpaan KH Miftahul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf di dalam satu forum menunjukkan sikap kedewasaan NU dalam menghadapi masalah.
”Apa pun masalah dan setajam apa pun perbedaan, tetap bisa diselesaikan jika kita duduk dalam satu meja,” tutur tokoh yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut.
Ra Imam menambahkan, rekonsiliasi antara rais aam dan Ketum PBNU sangat menggembirakan bagi keluarga besar PBNU. Bahkan, dirasakan oleh pengurus hingga di tingkat ranting.
”Kekhawatiran tentang keretakan NU bisa dihindari,” sambungnya.
Kegaduhan yang sempat terjadi ke depan harus menjadi pelajaran bersama. Sementara pengambilan keputusan dalam menghadapi dinamika yang terjadi harus berlandaskan AD/ART. Serta, mengacu pada arahan dan bimbingan dari kiai-kiai sepuh.
”Karena ruh dari NU ini berada di kiai-kiai sepuh dan pondok pesantren,” katanya.
Rekonsiliasi itu menghasilkan beberapa amanat yang harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya percepatan penyelenggaraan muktamar ke-35. Maka, rais aam dan Ketum diminta untuk segera membentuk kepanitiaan muktamar ke-35.
”Tapi sebelum muktamar nantinya akan ada musyarawah nasional (munas) untuk menentukan kapan dan di mana tempat penyelenggaraan muktamar,” katanya. (jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti