RadarMadura.id — Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan yang menarik perhatian publik.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), ia menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalihkan dana hasil korupsi sebesar Rp13 triliun ke sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata transformasi dana kejahatan menjadi investasi masa depan bangsa.
Prabowo menegaskan bahwa uang hasil korupsi harus kembali ke rakyat dalam bentuk program produktif dan bermanfaat jangka panjang.
Baca Juga: Panduan Lengkap Seleksi PPG Calon Guru 2025: Jadwal, Syarat, Prodi, Biaya, dan Cara Daftar di SIMPKB
“Mungkin sebagian dana itu bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan anak-anak bangsa,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Rp13 Triliun untuk LPDP dan Beasiswa Anak Negeri
Dana fantastis tersebut berasal dari penyitaan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan sejumlah korporasi besar, di antaranya PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palmoil Lestari.
Dari total nilai korupsi Rp17,7 triliun, negara baru berhasil menyita Rp13,2 triliun.
Prabowo mengarahkan agar sebagian besar dana itu disalurkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Tujuannya jelas: memperkuat dana beasiswa, memperluas riset, dan membuka peluang pendidikan bagi lebih banyak mahasiswa Indonesia.
Langkah ini juga untuk menutup penurunan kuota beasiswa LPDP tahun 2025 yang hanya 4.000 penerima, turun drastis dari 8.592 di tahun sebelumnya.
Renovasi 8.000 Sekolah dan Bangun 600 Kampung Nelayan
Tak hanya pendidikan tinggi, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya memperbaiki sarana pendidikan dasar.
Ia menilai, dana Rp13 triliun itu bisa digunakan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia agar lebih layak, aman, dan modern.
“Rp13 triliun ini bisa memperbaiki lebih dari delapan ribu sekolah. Itu investasi besar untuk anak-anak kita,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo mengusulkan pembangunan sekitar 600 kampung nelayan modern dengan fasilitas lengkap seperti cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan.
Pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 akan berdiri 1.100 desa nelayan dengan rata-rata anggaran Rp22 miliar per desa.
Buku Gratis untuk Anak Sekolah, Prabowo Soroti Kebiasaan Murid Hemat Kertas
Salah satu instruksi unik yang disampaikan Presiden adalah permintaan agar pemerintah membagikan buku tulis gratis bagi siswa di seluruh Indonesia.
Menurut Prabowo, kebijakan ini lahir dari pengamatannya di lapangan saat ia melihat banyak anak sekolah menulis dengan huruf sangat kecil karena menghemat kertas akibat keterbatasan biaya.
“Saya lihat sendiri anak-anak kita menulis kecil-kecil karena kekurangan buku. Saya minta Menteri Keuangan bagikan buku sekolah gratis,” ujar Prabowo.
Ia juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau kembali pelajaran menulis agar siswa dibiasakan menulis huruf besar dan jelas demi kesehatan mata mereka.
Pesan Keadilan dari Istana: Uang Kejahatan untuk Kebaikan Rakyat
Kebijakan yang digagas Prabowo ini dianggap sebagai pesan moral dan politik yang kuat: bahwa uang hasil korupsi tidak boleh kembali ke tangan elite, melainkan harus dikembalikan kepada rakyat.
Transformasi dana sitaan menjadi program pendidikan, perbaikan sekolah, dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
Dengan memanfaatkan dana hasil korupsi untuk beasiswa, sekolah, dan kampung nelayan, pemerintahan Prabowo Subianto menegaskan prioritasnya: mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat. (fadila)
Editor : Fadila An Naila