RadarMadura.id — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dalam arahannya, Prabowo meminta agar dana hasil korupsi sebesar Rp13 triliun yang telah dikembalikan ke negara dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, terutama di bidang pendidikan.
Dana tersebut berasal dari kasus korupsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang berhasil disita oleh Kejaksaan Agung.
Presiden menyampaikan keinginannya agar sebagian besar uang itu dialokasikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), guna memperluas akses riset dan beasiswa bagi generasi muda Indonesia.
“Mungkin yang Rp13 triliun ini bisa sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan anak-anak bangsa,” ujar Prabowo di hadapan jajaran menterinya.
Dorong LPDP untuk Perluas Akses Beasiswa dan Riset
Prabowo menyoroti penurunan jumlah penerima beasiswa LPDP pada tahun 2025 yang hanya mencapai 4.000 orang, turun dari 8.592 penerima pada tahun sebelumnya.
Melalui tambahan dana hasil korupsi tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperluas kembali kuota penerima beasiswa dan meningkatkan kualitas riset nasional.
Dana Rp13 triliun itu sebelumnya diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Kementerian Keuangan, setelah Mahkamah Agung memutuskan perusahaan-perusahaan sawit besar seperti PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palmoil Lestari terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Untuk Sekolah dan Kampung Nelayan
Tak hanya LPDP, Prabowo juga mengarahkan agar dana sitaan tersebut digunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia serta membangun kampung nelayan modern.
Menurutnya, program pembangunan kampung nelayan dengan fasilitas pendingin (cold storage) akan meningkatkan daya tahan hasil tangkapan ikan dan memperkuat ekonomi pesisir. “Dana ini bisa kita gunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan modern,” ucapnya.
Prabowo menegaskan, hingga akhir 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan dengan anggaran rata-rata Rp22 miliar per desa.
Program Buku Gratis untuk Siswa Sekolah
Instruksi Presiden tidak berhenti di situ. Ia juga menyoroti pentingnya literasi dasar di sekolah, terutama kemampuan menulis siswa.
Prabowo mengaku prihatin melihat banyak siswa yang menulis dengan huruf sangat kecil karena keterbatasan biaya membeli buku tulis.
“Saya melihat sendiri anak-anak kita menghemat kertas karena kurang biaya. Tulisannya kecil sekali. Saya minta Menteri Keuangan bagikan buku gratis ke sekolah-sekolah,” ujar Prabowo.
Ia bahkan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau kembali kurikulum pelajaran menulis agar siswa dibiasakan menulis huruf besar dan jelas, demi menjaga kesehatan mata mereka.
Langkah Nyata untuk Keadilan dan Masa Depan Anak Bangsa
Instruksi Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan uang hasil kejahatan negara dikembalikan untuk kepentingan publik.
Dengan mengarahkan dana tersebut ke pendidikan, infrastruktur sosial, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, pemerintah ingin menciptakan manfaat jangka panjang yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa.
Dari ruang sidang kabinet hingga ruang kelas sekolah dasar, pesan yang ingin disampaikan jelas: uang hasil kejahatan harus dikembalikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (fadila)
Editor : Fadila An Naila