RadarMadura.id — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah mempersiapkan skema baru dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
Salah satu wacana yang kini menjadi sorotan adalah peluang bagi peserta magang nasional untuk memperoleh poin tambahan dalam proses seleksi.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, pemerintah membuka kemungkinan merumuskan sistem penilaian berbasis poin bagi para peserta magang yang telah memiliki pengalaman kerja di instansi pemerintah atau lembaga nasional.
“Ya bisa jadi, tergantung nanti kita bikin persyaratannya. Anak-anak yang pernah magang itu akan mendapatkan poin berapa,” ujar Rini dalam program Ngobrol Seru by IDN Times, Minggu (19/10/2025).
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan ini belum final. Pihaknya masih mengkaji mekanisme terbaik agar sistem tersebut bisa diterapkan secara adil dan sesuai regulasi seleksi ASN.
“Bisa saja diatur dalam persyaratan, tapi saya belum melihat kebijakan finalnya,” tambah Rini.
Kebijakan Serupa Pernah Diterapkan pada PPPK
Rini mencontohkan bahwa skema penghargaan terhadap pengalaman kerja sebelumnya sudah diterapkan dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam sistem itu, peserta dengan pengalaman profesional lebih diutamakan karena dianggap telah memahami ekosistem birokrasi.
“Kalau PPPK itu biasanya begitu. Mereka yang punya pengalaman kerja lebih dulu bisa mendapatkan nilai lebih,” jelasnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga muda yang sudah berkontribusi melalui program magang nasional.
Pemerintah juga berharap hal ini bisa menjadi insentif agar generasi muda semakin tertarik mengikuti program magang di instansi pemerintah.
Kemenpan RB Masih Hitung Kebutuhan Kuota CPNS 2026
Selain wacana tersebut, Kemenpan RB juga sedang melakukan penghitungan ulang kebutuhan kuota CPNS tahun 2026.
Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga pasca-penetapan kabinet baru.
“Kita baru ada perubahan organisasi, jadi harus dihitung lagi strateginya. Beberapa kementerian sudah mengajukan kebutuhan, tapi kita perlu data keseluruhan,” kata Rini.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan jumlah formasi CPNS sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
Penyesuaian dengan Jumlah ASN Pensiun dan Program Prioritas Nasional
Selain memperkirakan jumlah formasi baru, pemerintah juga memperhitungkan jumlah ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026.
Faktor ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pegawai baru dan yang keluar, sekaligus menyesuaikan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kita harus sesuaikan dengan program besar pemerintah seperti kelas MBG dan sekolah rakyat. Karena itu, angka kebutuhan CPNS masih terus dihitung,” jelas Rini.
Perhitungan ini diharapkan selesai pada awal 2026 agar proses seleksi CPNS bisa berjalan tepat waktu dan transparan.
Kuota untuk Fresh Graduate Tetap Dibuka
Rini juga memastikan bahwa fresh graduate tetap mendapat peluang dalam rekrutmen CPNS 2026. Pemerintah menilai regenerasi di tubuh ASN penting agar birokrasi tetap dinamis dan inovatif.
“Kita butuh penyegaran ASN. Tapi tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan negara, karena pengangkatannya berlaku jangka panjang,” ungkapnya.
Dengan kombinasi antara tenaga muda dan profesional berpengalaman dari program magang, pemerintah berharap seleksi CPNS 2026 dapat melahirkan ASN yang adaptif, kompeten, dan berintegritas tinggi.
Wacana pemberian poin tambahan bagi peserta magang nasional dalam seleksi CPNS 2026 menjadi angin segar bagi generasi muda.
Di sisi lain, pemerintah tetap berhati-hati menghitung kebutuhan formasi dan kemampuan anggaran agar rekrutmen berjalan realistis dan berkelanjutan.
Jika kebijakan ini diterapkan, CPNS 2026 bisa menjadi momentum penting reformasi ASN di era pemerintahan baru.
Editor : Fadila An Naila