RadarMadura.id — Mimika, Papua Tengah, mencatat sejarah baru dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025.
Daerah ini resmi menjadi wilayah pertama di Indonesia yang membuka seleksi CPNS dengan sistem berbasis kebutuhan instansi, bukan lagi serentak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan ini bukan hanya sekadar perubahan teknis.
Pemerintah menegaskan bahwa pola baru ini dirancang agar lebih efisien, tepat sasaran, serta memberi ruang afirmasi bagi masyarakat adat.
Mimika dipilih sebagai contoh awal penerapan karena wilayah ini memiliki karakteristik unik dan kebutuhan mendesak dalam pembangunan sumber daya manusia.
217 Formasi, 80 Persen untuk Suku Amungme dan Kamoro
Dalam penerimaan tahun ini, pemerintah menyiapkan 217 formasi.
Sebagian besar, yakni 80 persen, diprioritaskan khusus bagi putra-putri asli Suku Amungme dan Kamoro, dua suku besar yang berakar kuat di Mimika.
Sisanya, 20 persen, diberikan kepada generasi muda Papua lain yang lahir dan besar di Mimika.
Dengan skema afirmasi ini, pemerintah berharap lahir birokrat muda yang memahami budaya, kearifan lokal, dan mampu mewakili kepentingan masyarakat di panggung pemerintahan.
Kebijakan tersebut juga menjadi wujud nyata dari komitmen pemerataan kesempatan kerja di tanah Papua.
Persiapan Hadapi Ujian CAT
Salah satu tantangan dalam seleksi CPNS di Papua adalah keterbatasan pengalaman calon pelamar dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Banyak peserta, khususnya dari daerah pedalaman, belum terbiasa dengan penggunaan komputer saat ujian.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan program simulasi CAT yang dijadwalkan pada akhir Oktober 2025.
Program ini diharapkan membantu peserta beradaptasi lebih awal sehingga kendala teknis dapat diminimalisasi.
Momentum Pemberdayaan Masyarakat Adat
Penerimaan CPNS di Mimika tahun ini dinilai lebih dari sekadar seleksi ASN.
Langkah ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memberdayakan masyarakat adat agar lebih aktif berperan dalam birokrasi.
Bagi generasi muda Mimika, peluang ini disebut sebagai “kuota emas” yang membuka jalan tidak hanya untuk menjadi aparatur sipil negara, tetapi juga untuk memberi kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
Ke depan, pola seleksi berbasis kebutuhan seperti yang diterapkan di Mimika akan diadopsi juga oleh daerah lain.
Namun, langkah awal ini menjadi penanda penting bahwa pemerataan kesempatan, afirmasi, dan partisipasi masyarakat adat kini semakin diperhatikan dalam kebijakan nasional. (hasan)
Editor : Hasan Bashri