RadarMadura.id — Harapan baru bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah memastikan dana anggaran negara yang tidak terserap tidak akan dibiarkan mengendap, melainkan dialihkan menjadi tambahan bantuan sosial (bansos) berupa beras dan minyak goreng.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah ini dilakukan agar masyarakat miskin dan rentan bisa lebih cepat lepas dari jerat kemiskinan.
“Dua bulan bansos itu hanya percobaan. Jika kurang, saya tambah lagi,” ujarnya saat Rapat Paripurna DPR ke-5, Selasa 23 September 2025.
Kebijakan tersebut terkait pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode keempat yang akan cair mulai Oktober hingga Desember 2025.
BPNT Ditambah Minyak Goreng, Harga Pasar Lebih Terkendali
Atas usulan Ketua Banggar DPR Said Abdullah, bansos BPNT ditambah 2 liter minyak goreng setiap bulan.
Dengan demikian, pada pencairan Oktober–November 2025, masyarakat akan menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Menurut pemerintah, pemilihan dua komoditas ini bukan hanya untuk meringankan beban keluarga miskin, tetapi juga menjaga stabilitas harga di pasar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 mencatat, beras menjadi faktor dominan garis kemiskinan, dengan kontribusi 21,06 persen di kota dan 24,92 persen di desa.
Bansos Bukan Permanen, KPM Didukung untuk Mandiri
Lewat integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penerima bansos akan lebih tepat sasaran.
Jika ada keluarga penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik, maka hak bansos akan dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkan.
Pemerintah berharap bansos menjadi jembatan kemandirian.
Dana rumah tangga yang tadinya habis untuk beras dan minyak goreng bisa dialihkan untuk makanan bergizi, pelatihan keterampilan, atau membuka usaha kecil.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Selain menekan angka kemiskinan, bansos dipandang sebagai instrumen untuk menggerakkan sektor riil.
Menteri Keuangan Purbaya menilai, daya beli masyarakat yang kuat akan menjadi pemicu investasi dan lapangan kerja baru.
Bahkan, pemerintah mengalihkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara agar likuiditas perbankan meningkat dan kredit sektor swasta lebih longgar.
“Ekonomi adalah siklus. Jika masyarakat sehat, sejahtera, dan punya daya beli, maka iklim investasi akan lebih aman. Pertumbuhan bisa tembus 6–7 persen, bahkan Presiden Prabowo optimis mencapai 8 persen,” jelas Purbaya.
Bansos Jadi Fondasi Stabilitas Sosial dan Politik
Kemiskinan ekstrem dinilai berbahaya karena bisa memicu kerawanan sosial dan mengganggu stabilitas politik.
Jika keamanan terganggu, investor enggan masuk dan pembangunan ikut terhambat.
Karena itu, bansos bukan hanya sekadar program sosial, melainkan juga fondasi stabilitas negara sekaligus pemicu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (hasan)
Editor : Hasan Bashri