RadarMadura.id —Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengira bahwa tunjangan anak otomatis berhenti ketika sang anak berusia 21 tahun.
Padahal, aturan terbaru yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kesempatan lebih panjang bagi keluarga PNS untuk tetap menikmati manfaat ini.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2024, tunjangan anak memang diberikan hingga usia maksimal 21 tahun.
Baca Juga: RESMI! Begini Cara Daftar di SSCASN, Syarat Lengkap, Dokumen, dan Tips Lolos Menurut BKN
Namun, ada kabar baiknya, bagi anak yang masih menempuh pendidikan, hak ini bisa diperpanjang hingga 25 tahun dengan sejumlah ketentuan.
Artinya, PNS yang memiliki anak kuliah atau mengikuti kursus resmi tidak perlu khawatir kehilangan hak tunjangan selama mampu memenuhi syarat administratif.
Aturan Dasar: Tunjangan Anak PNS Hingga Usia 21 Tahun
Secara umum, anak dari PNS berhak menerima tunjangan keluarga jika memenuhi tiga syarat utama berikut:
- Belum menikah dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan.
- Tidak memiliki penghasilan sendiri, dibuktikan melalui surat pernyataan resmi.
- Masih menjadi tanggungan PNS, yang ditunjukkan dalam akta kelahiran atau Kartu Keluarga.
Syarat ini berlaku mutlak.
Apabila anak sudah menikah atau memiliki penghasilan sendiri sebelum usia 21 tahun, maka hak tunjangan otomatis terhenti.
Kelonggaran Baru: Bisa Diperpanjang Hingga Usia 25 Tahun
Aturan terbaru menghadirkan peluang tambahan bagi PNS untuk tetap menerima tunjangan anak. Jika anak masih sekolah, kuliah, atau kursus minimal satu tahun, tunjangan bisa diperpanjang hingga 25 tahun.
Syaratnya adalah:
- Ada Surat Keterangan Pendidikan dari sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga kursus.
- Tidak menerima gaji atau beasiswa penuh dari institusi kedinasan.
- Masih menanggung biaya pendidikan meskipun anak berada di lembaga kedinasan.
Dengan kata lain, tunjangan tetap dapat diperoleh selama anak benar-benar masih dalam tanggungan orang tua dan biaya pendidikan belum sepenuhnya ditanggung oleh lembaga.
Kenapa PNS Harus Paham Aturan Ini
Banyak kasus di mana tunjangan anak PNS berhenti bukan karena usia, melainkan kelalaian dalam melengkapi dokumen.
Padahal, jika syarat dipenuhi, tunjangan bisa menjadi penopang penting biaya pendidikan, terutama bagi yang memiliki anak di perguruan tinggi.
Memahami aturan tunjangan anak bukan hanya soal hak finansial, tetapi juga bagian dari perencanaan keuangan keluarga PNS agar tidak kehilangan manfaat yang sebenarnya masih bisa diperoleh.
Dengan adanya aturan baru ini, jelas bahwa pemerintah berusaha mendukung kesejahteraan aparatur negara sekaligus memastikan keberlangsungan pendidikan generasi penerus. (hasan)
Editor : Hasan Bashri