RadarMadura.id – Pemerintah Indonesia melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan segera membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk tahun anggaran 2024.
Proses seleksi dijadwalkan berlangsung mulai awal Agustus 2025 dan menjadi peluang bagi tenaga honorer maupun profesional untuk bergabung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam skema kerja fleksibel.
Jadwal Lengkap Seleksi PPPK Paruh Waktu 2025
Berdasarkan informasi resmi dari BKN, berikut tahapan seleksi PPPK paruh waktu tahun 2025:
1. Usulan Penetapan Kebutuhan oleh Instansi (1–14 Agustus 2025)
Instansi pemerintah pusat maupun daerah mengajukan usulan formasi berdasarkan analisis kebutuhan nyata.
2. Penetapan Kebutuhan oleh Menteri PANRB (15–20 Agustus 2025)
Kementerian PANRB mengevaluasi dan menetapkan jumlah serta jenis formasi yang akan dibuka.
3. Pengumuman Alokasi Kebutuhan (21–31 Agustus 2025)
Publik dapat mengetahui rincian instansi, jumlah formasi, dan lokasi penempatan yang membuka lowongan PPPK paruh waktu.
4. Pengisian Daftar Riwayat Hidup (1–30 September 2025)
Peserta seleksi wajib mengisi data pribadi dan riwayat kerja secara daring melalui sistem BKN.
5. Usulan Penetapan NIP (1 Oktober–10 November 2025)
Instansi mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai bagi peserta yang lolos seleksi.
6. Penetapan NIP (1 Desember 2025)
Tahap akhir adalah penetapan resmi NIP PPPK paruh waktu oleh BKN.
Siapa yang Bisa Mendaftar PPPK Paruh Waktu?
Program ini terbuka untuk:
-
Tenaga honorer di instansi pemerintah
-
Profesional non-PNS dengan pengalaman kerja relevan
-
Pekerja yang membutuhkan jam kerja fleksibel namun tetap ingin mengabdi sebagai ASN
Keuntungan Menjadi PPPK Paruh Waktu
Meskipun statusnya paruh waktu, peserta yang lolos tetap mendapatkan sejumlah hak dan manfaat seperti:
-
Kepastian status dan perlindungan kerja sebagai ASN
-
Gaji dan tunjangan sesuai peraturan pemerintah
-
Fleksibilitas jam kerja untuk keseimbangan karier dan kehidupan pribadi
Dengan dimulainya seleksi PPPK paruh waktu tahun 2025, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan rekrutmen ASN yang lebih inklusif, fleksibel, dan sesuai kebutuhan.
Calon peserta diimbau untuk mempersiapkan dokumen administrasi dan memantau informasi resmi dari BKN serta Kementerian PANRB. (hasan)
Editor : Hasan Bashri