RadarMadura.id - Program pemerataan pendidikan dan penataan Aparatur Sipil Negara menjadi fokus pemerintah di tahun 2025.
Melalui dua kebijakan besar, pemerintah berupaya memberikan peluang bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan dan bagi tenaga kerja yang belum lolos seleksi ASN agar tetap berkontribusi di sektor publik.
Baca Juga: Imigrasi Pamekasan Gelar Sosialisasi Layanan Paspor di Sumenep, Aparat Desa Dilibatkan
Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi, 9.000 Siswa Sudah Belajar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemerintah telah menyalurkan anggaran Rp 2,14 triliun sepanjang 2025 untuk mendukung program Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Sejak 14 Juli 2025, sebanyak 63 Sekolah Rakyat sudah dibuka di berbagai daerah dan telah menampung lebih dari 9.000 siswa.
Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun 2025 total ada 159 Sekolah Rakyat yang beroperasi.
Sisanya, sebanyak 96 sekolah baru, akan dibuka secara bertahap di wilayah dengan kebutuhan pendidikan tinggi.
Program ini tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga memastikan kurikulum dan tenaga pengajar siap sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa memperoleh kualitas pendidikan yang layak.
Pemerintah juga berencana menambah alokasi anggaran di 2026 agar program ini berkelanjutan.
Kesempatan Kedua: Skema PPPK Paruh Waktu
Selain sektor pendidikan, pemerintah melalui Kementerian PANRB juga menghadirkan kebijakan baru di bidang kepegawaian.
Bagi peserta seleksi ASN tahun 2024 yang tidak lolos formasi CPNS maupun PPPK, kini tersedia jalur PPPK Paruh Waktu mulai 2025.
Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja menjelaskan, skema ini memungkinkan peserta yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun belum berhasil lolos formasi, untuk tetap diangkat sebagai ASN dengan status paruh waktu.
Kebijakan ini juga mengacu pada sejumlah Keputusan Menteri PANRB yang mengatur penataan pegawai non-ASN.
PPPK Paruh Waktu akan diberi upah sesuai kemampuan anggaran instansi dan ditempatkan sesuai kebutuhan di bidang pendidikan (guru), kesehatan, serta jabatan teknis seperti pengelola operasional dan operator layanan.
Mekanisme ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga ASN di pusat maupun daerah dengan sistem yang lebih fleksibel.
Baca Juga: Indomaret Serahkan CSR Genset untuk Masjid Asy-Syuhada Pamekasan
Dua Program, Satu Tujuan
Baik program Sekolah Rakyat maupun PPPK Paruh Waktu menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pemerataan akses dan membuka peluang baru bagi masyarakat.
Dengan adanya sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu dan jalur karier paruh waktu untuk tenaga non-ASN, diharapkan kesenjangan pendidikan dan pelayanan publik dapat ditekan.
Kedua kebijakan ini juga mempertegas strategi pemerintah 2025 untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia sekolah hingga sektor ketenagakerjaan. (fadila)
Editor : Fadila An Naila