RadarMadura.id — Di tengah antusiasme masyarakat terhadap rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024, fakta mengejutkan justru muncul dari hasil evaluasi pemerintah.
Meski jutaan formasi telah dirancang dan disetujui, sebagian besar formasi ternyata masih belum terisi.
Masalah ini tidak hanya menyoroti persoalan teknis dalam sistem seleksi, tapi juga mencerminkan ketimpangan dalam perencanaan kebutuhan ASN secara nasional.
Sampai dengan proses optimalisasi pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024, tercatat hanya sekitar 72 persen dari total formasi CPNS yang berhasil terisi.
Sementara itu, untuk jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tingkat keterisian mencapai 87 persen.
Angka-angka ini menandakan bahwa masih ada ratusan ribu formasi kosong yang belum tersentuh oleh pelamar.
Salah satu penyebab utama dari banyaknya formasi kosong adalah minimnya jumlah pelamar untuk formasi tertentu, khususnya di kategori PPPK.
Beberapa instansi pemerintah diketahui mengajukan formasi pada posisi yang sebelumnya tidak memiliki tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang siap dialihkan statusnya.
Akibatnya, saat proses rekrutmen dibuka, formasi tersebut tak memiliki basis pelamar yang sesuai kriteria. Masalah ini membuat banyak kursi PPPK tetap tak terisi meski secara administratif sudah disiapkan dengan matang.
Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan birokrasi dengan realitas lapangan.
Dalam banyak kasus, formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah atau instansi pusat tidak memperhitungkan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang memenuhi syarat.
Alhasil, formasi hanya menjadi angka formal dalam sistem rekrutmen nasional, tanpa ada potensi pelamar yang benar-benar bisa mengisi posisi tersebut.
Sebagai gambaran, total kebutuhan ASN yang diumumkan pemerintah pada awal tahun 2024 mencapai lebih dari 2,3 juta formasi.
Jumlah tersebut terdiri dari formasi untuk instansi pusat sebanyak 429.183, pemerintah daerah sebanyak 1.867.333, serta sekolah kedinasan sebanyak 6.027.
Namun, dari seluruh kebutuhan itu, hanya 250.407 formasi CPNS yang benar-benar dibuka dalam seleksi resmi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 114.706 formasi dialokasikan untuk instansi pusat, sementara 135.701 formasi lainnya untuk instansi daerah.
Baca Juga: Jutaan Orang Akan Daftar CPNS 2025, Tapi Cuma yang Siap dengan Fakta Baru Ini yang Akan Lolos
Secara keseluruhan, seleksi CASN 2024 diikuti oleh 547 instansi pemerintah, yang terdiri dari 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.
Meski cakupannya luas, fakta bahwa masih banyak formasi tidak terisi menunjukkan bahwa sistem perencanaan belum berjalan efektif.
Banyaknya instansi yang terlibat belum menjamin bahwa distribusi kebutuhan ASN sesuai dengan potensi pelamar di daerah masing-masing.
Pemerintah juga telah memberi perhatian khusus pada Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai wilayah strategis nasional yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas dari ASN.
Alokasi formasi CPNS untuk IKN telah disiapkan, namun tantangan serupa tetap terjadi. Kurangnya peminat serta keterbatasan tenaga lokal yang memenuhi syarat menjadi hambatan dalam proses perekrutan ASN untuk wilayah baru ini.
Baca Juga: Guru Honorer Harap Sabar, Ini Bocoran Rekrutmen PPPK 2025 yang Sudah Mulai Ada Sinyal
Formasi yang tidak terisi bukan hanya menciptakan kekosongan jabatan, tapi juga berpotensi mengganggu kelancaran layanan publik.
Di berbagai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi, kekosongan ASN berdampak langsung pada masyarakat.
Selain itu, alokasi anggaran yang telah dirancang untuk menggaji ASN baru menjadi tidak terserap optimal.
Fenomena ini harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah pusat maupun daerah. Diperlukan pendekatan baru dalam penyusunan formasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Selain itu, sistem pemetaan potensi pelamar, pendataan tenaga honorer, serta pelatihan sumber daya lokal perlu diperkuat agar formasi yang dibuka benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Situasi formasi kosong dalam rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2024 menjadi pelajaran penting bagi sistem pengadaan ASN ke depan.
Pemerintah dituntut untuk lebih cermat dalam menyusun formasi, memperkuat data tenaga kerja, dan meningkatkan kapasitas pelamar potensial.
Tanpa perubahan strategis, formasi yang tak terisi hanya akan menjadi simbol dari lemahnya integrasi antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia dalam birokrasi Indonesia. (hasan)
Editor : Hasan Bashri