RadarMadura.id — Pada tahun 2025, ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikejutkan dengan kenyataan pahit.
Bantuan sosial yang selama ini mereka andalkan untuk bertahan hidup tiba-tiba tidak lagi cair.
Banyak yang bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi?
Baca Juga: Tegaskan PT DNP Sah Milik Jawa Pos, Bukti dan Tanda Tangan Dahlan Iskan Lengkap
Ternyata, penyebab utamanya terletak pada perubahan sistem verifikasi penerima bantuan.
Pemerintah kini menggunakan pendekatan baru bernama Desil DTSEN, sebuah sistem yang mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling sejahtera).
Keluarga yang masuk dalam Desil 6 hingga Desil 10 secara otomatis dianggap tidak lagi layak menerima bantuan sosial, meskipun dalam kenyataan sehari-hari mereka masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Hal ini memicu keresahan dan protes dari masyarakat yang merasa keputusan tersebut tidak sesuai kondisi di lapangan.
Baca Juga: MPLS UPTD SMPN 1 Labang Bangkalan Jadi Ajang Adaptasi dengan Lingkungan Baru
Pemerintah Buka Ruang Perbaikan Data
Untuk merespons kegelisahan masyarakat, pemerintah membuka jalur resmi bagi KPM yang ingin memperbaiki data sosial ekonomi mereka.
Kementerian Sosial mendorong warga untuk memanfaatkan aplikasi dan situs Cek Bansos sebagai langkah awal.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengecek apakah namanya masih tercantum sebagai penerima, atau justru masuk dalam kategori EXCLUDE, yakni status dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
Jika seseorang merasa keputusan tersebut tidak adil, mereka bisa mengajukan permohonan perbaikan data secara mandiri.
Data Apa Saja yang Harus Diperbarui?
Beberapa informasi penting yang harus diperbarui meliputi jumlah anggota keluarga, kondisi pekerjaan, kepemilikan aset, hingga tingkat pendidikan.
Data ini menjadi bahan evaluasi ulang untuk menentukan apakah suatu keluarga masih pantas masuk ke dalam desil rendah (Desil 1–5) yang berhak menerima bansos.
Peran Penting Pendamping PKH dan Dinas Sosial
Selain memperbaiki data secara mandiri, masyarakat juga diminta aktif berkoordinasi dengan pendamping PKH, operator SIKS-NG di desa atau kelurahan, dan Dinas Sosial setempat.
Mereka memiliki otoritas untuk membantu memverifikasi ulang kondisi sosial ekonomi warga, terutama jika ada kemunduran drastis seperti kehilangan pekerjaan, tertimpa bencana, atau sakit berkepanjangan.
Petugas lapangan akan melakukan kunjungan langsung, mencatat perubahan kondisi, dan mengajukan pembaruan ke sistem pusat.
Proses ini sangat menentukan agar data yang tersaji benar-benar mencerminkan kondisi nyata.
Baca Juga: Terungkap! 5 Pantai Rahasia di Madura yang Lebih Cantik dari yang Kamu Bayangkan!
Pantau Status Bantuan Secara Rutin
Setelah proses pembaruan dilakukan, KPM disarankan untuk rutin mengecek status pencairan melalui aplikasi Cek Bansos.
Bila evaluasi menyatakan keluarga kembali memenuhi syarat, bantuan kemungkinan akan dicairkan kembali pada triwulan berikutnya.
Penyaluran bansos tahun 2025 memang dilakukan per triwulan.
Oleh karena itu, pembaruan data yang masuk sebelum jadwal penetapan pencairan masih memiliki peluang untuk diproses dan dipertimbangkan.
Jangan Diam, Data Menentukan Hak Anda
Pemerintah menekankan pentingnya keaktifan masyarakat dalam menjaga akurasi data.
Bansos hanya akan disalurkan kepada penerima yang datanya dianggap valid dan sesuai dengan kriteria kemiskinan.
Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, bantuan ini bisa menjadi penyelamat.
Bagi keluarga yang merasa tak adil karena dicoret dari daftar penerima, jangan pasrah. Segera lakukan perbaikan data, jalin komunikasi dengan pendamping, dan pastikan kondisi sebenarnya tercermin dalam sistem.
Dengan keterbukaan, kolaborasi, dan semangat gotong royong, bantuan sosial diharapkan bisa kembali tepat sasaran, menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. (hasan)
Editor : Hasan Bashri