JAKARTA, RadarMadura.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kembali mengenakan tarif perdagangan sebesar 32 persen atas sejumlah barang asal Indonesia.
Kebijakan tersebut dinilai membahayakan iklim perdagangan global dan memicu gelombang proteksionisme yang merugikan kerja sama internasional.
Dalam pernyataan tertulisnya, Said mengungkapkan bahwa Presiden Trump telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan alasan pengenaan tarif yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
"Tarif ini sudah ditetapkan sejak April dan kini dikonfirmasi kembali melalui surat resmi. Bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang hanya dikenai tarif 24 persen. Indonesia masih dikenai 32 persen, bahkan lebih rendah dibanding Thailand yang 36 persen," ujar Said, Rabu (9/7/2025).
Salah satu alasan AS menjatuhkan tarif tinggi tersebut adalah karena belum ada perusahaan Indonesia yang menjalankan aktivitas manufaktur di AS. Meski begitu, pemerintah AS masih membuka ruang negosiasi hingga tenggat waktu diberlakukan.
"Negosiasi harus segera dilakukan. Pemerintah harus membawa tawaran yang konkret, seperti pembukaan fasilitas manufaktur di AS serta upaya menurunkan defisit dagang AS terhadap Indonesia," kata Said.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca dagang Indonesia-AS saat ini surplus sebesar USD 6,42 miliar atau sekitar Rp 104,9 triliun.
Baca Juga: Setia di Jalur Politik sejak Muda, MH Said Abdullah Tak Pernah Lelah Bela Rakyat Kecil
Said juga menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah jika tarif tersebut tetap diberlakukan. Menurutnya, pemerintah harus segera mencari pasar alternatif untuk produk-produk unggulan Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, alat listrik, ikan, udang, kakao, dan karet.
"Pasar BRICS, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika harus dieksplorasi secara serius agar ekspor tidak stagnan," ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Selain pendekatan bilateral, Said menyerukan agar Indonesia mengambil inisiatif jalur multilateral bersama negara-negara yang juga dikenai sanksi tarif oleh AS.
"AS saat ini tampaknya memusuhi banyak negara, termasuk sekutu dekatnya di Eropa. Indonesia bisa memimpin upaya penguatan WTO atau forum seperti G20 (minus AS) untuk menata ulang perdagangan global yang adil," ujarnya.
Ia juga mendorong pembentukan kesepakatan baru antarnegera untuk saling membuka pasar sebagai kompensasi dari produk yang tidak bisa masuk ke AS. "Dengan begitu, semua negara tetap punya pasar, dan tidak ada yang dirugikan secara sepihak," tambahnya.
Baca Juga: MH Said Abdullah, Penggerak Partai sejak Muda yang Jadikan Rumah sebagai Kantor DPC
Dalam pernyataannya, Said turut menyoroti pentingnya penguatan sektor domestik sebagai langkah antisipasi gejolak global. "Kita harus mempercepat ketahanan pangan, energi, dan moneter. Jangan sampai kita terlalu bergantung pada impor dan dolar AS," tegasnya.
Menurutnya, krisis geopolitik dan ekonomi global saat ini tidak bisa dijawab dengan sikap pasif. "Pemerintah harus memimpin solusi, bukan hanya reaktif. Saatnya Indonesia memelopori tatanan baru yang adil di bidang perdagangan, keuangan, dan keamanan," pungkasnya. (*/dry)
Editor : Hendriyanto