SUMENEP, RadarMadura.id – Masalah keuangan di tubuh PT Sumekar belum menemukan titik terang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengagendakan akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS).
Itu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Sumenep. Diketahui, hingga saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Sumenep itu masih menunggak gaji puluhan karyawan.
Akibatnya, KMP DBS III yang seharusnya berlayar melayani masyarakat kepulauan tidak bisa beroperasi.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar menyampaikan, hasil audit dari inspektorat sudah diterima.
Pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil audit tersebut. ”Hasilnya sudah kami terima, tinggal menunggu jadwal dari Pak Bupati untuk melakukan RUPS,” ujarnya kemarin (24/6).
Dadang menuturkan, ada banyak hal yang diaudit oleh inspektorat. Di antaranya berkaitan dengan kondisi keuangan, manajemen perusahaan, dan jumlah karyawan. Dia menyatakan, tidak menutup kemungkinan akan ada pengurangan karyawan.
”Kapalnya yang beroperasi kan cuma satu. Makanya, nanti di RUPS akan kami carikan solusinya. Kalau karyawannya terlalu banyak kan tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima perusahaan,” tuturnya.
Dia menambahkan, dalam RUPS akan dicarikan solusi terkait pembayaran tunggakan gaji karyawan.
”Kami tidak ingin membiarkan kondisi perusahaan ini terus terpuruk. Harus ada perbaikan ke depan, dan harus menyumbang pendapatan ke daerah,” tutupnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri